Politik Kekuasaan UU MD3; Indonesia Negara Demokrasi Bukan Negara Adidaya
Cari Berita

Advertisement

Politik Kekuasaan UU MD3; Indonesia Negara Demokrasi Bukan Negara Adidaya

Jumat, 16 Maret 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Negara terombang ambing atas polemik kekuasaan para penguasa yang tak kunjung usai. Kebijakan para pemangku amanah selalu berakhir dengan kritikan dan menjadi gaduh ditengah masyarakat.

Dengan ditetapkannya Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, maka negara ini tidak pernah miskin akan dinamika, apalagi akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan ditetapkannya hasil Revisi UU MD3 yang sangat mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat, aktivis mahasiswa, LSM maupun para politisi.

Revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, yang biasa disebut dengan UU MD3 berlaku secara efektif pada hari Rabu (14/03), dengan atau tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Sejak dibahas dan disahkannya oleh DPR pada 12 Februari 2018, revisi UU ini mengundang kontroversi karena berpotensi menjadikan anggota DPR kebal akan hukum.

Sebelum lebih jauh berbicara tentang UU MD3 mari kita pahami hal-hal berikut ini, sehingga pemahaman kita tetap pada porosnya :

1. Apa itu UU MD3 ? UU MD3 adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detil dari pelaksanaan tugas juga diatur. Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

UU ini terdiri atas 428 pasal, dan disahkan pada 5 Agustus 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Revisi terakhirnya disahkan oleh DPR pada Senin, 12 Februari 2018.

Ketetapan ini menuai kritikan dan kecaman dari berbagai kalangan dengan dalil perampasan Hak Demokrasi dan pada akhirnya beramai-ramai menolak UU MD3 dengan bentuk yang beragam. Misalnya melalui petisi, usulan Perppu, dan uji materi dengan kesimpulan UU MD3 merupakan 'kriminalisasi' terhadap rakyat yang kritis pada DPR.

2. Revisi yang paling memicu kontroversi 

Dalam Revisi Pasal 122 k terkait tugas MKD dalam revisi UU MD3 menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi anti kritik dan kebal hukum. Beberapa pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR.  
3. Pasal lain yang direvisi dalam UU MD3 Selain kontroversi soal pasal "anti kritik", ada beberapa pasal yang diubah dalam UU MD3. Berikut ini beberapa pasal lain yang perubahannya menuai kontroversi.

Pasal 73 Undang-undang sebelum direvisi menyatakan bahwa polisi membantu memanggil pihak yang enggan datang saat diperiksa DPR. Kini pasal tersebut ditambah dengan poin bahwa Polisi wajib memenuhi permintaan DPR untuk memanggil paksa.

"Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pasal 84 dan 15 tentang komposisi pimpinan DPR dan MPR Pasal ini lebih punya kontroversi politik karena kursi pimpinan DPR yang semula satu ketua dan empat wakil, menjadi satu ketua dan lima wakil. MPR terdiri atas 10 fraksi partai politik dan satu fraksi Kelompok DPD.

Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR Pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus ada pertimbangan MKD sebelum DPR memberi izin. Padahal pada tahun 2015 MK sudah memutuskan bahwa pemeriksaan harus dengan seizin presiden, bukan lagi MKD. 

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)."

(Tidak berlaku untuk anggota yang tertangkap tangan, tindak pidana khusus, dan pidana dengan hukuman mati atau seumur hidup).

Dengan melihat uraian diatas penetapan Revisi UU MD3 adalah momok yang sangat menakutkan dan disisi lain pengesahan UU MD3 ini adalah sebagai bentuk pembungkaman demokras karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat.

Dalam konteks Negara yang menganut Sistem Demokrasi haram hukumnya bagi para pemangkuh amanah anti terhadap kritikan publik. Ketika kritikan dan masukan itu kemudian sudah dianggap sebagai penghinaan atau tindakan mencoreng bagi para pemangku amanah maka menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat keliru dan tidak paham akan eksistensi jabatan yang ada pada dirinya dan eksistensi Negaranya.

Berdasarkan rangkaian uraian diatas saya secara pribadi sangat berharap kepada para pemangku amanah untuk bisa lebih efektif dalam mengambil/menetapkan sesuatu hal yang dianggap sangat berpengaruh dalam hal Nilai Demokrasi dan kebijakan publik.

Penulis : Mualimusyah, S.H (aktivis lingkar koalisi pemuda sulawesi selatan dan ketua gerak indonesia dewan pimpinan daerah sulawesi selatan).