Misteri Tanah Retak dan Tanah Longsor di Lambitu, Apa Sebabnya?
Cari Berita

Advertisement

Misteri Tanah Retak dan Tanah Longsor di Lambitu, Apa Sebabnya?

Minggu, 11 Maret 2018

 

Kondisi Hutan di Desa Teta Sebelum Pembabatan/Penggundulan Hutan

Indikatorbima.com - Misteri tanah longsor dan keretakan tanah yang terjadi di Dusun I, Desa Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima NTB pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 lalu, yang luput dari perhatian pemerintah telah membawa dampak yang cukup besar untuk masyarakat setempat. Puluhan rumah warga terancam ambruk, ratusan kuburan rusak parah, bahkan tulang maupun kain kafan mayat sudah terlihat, tiang listrik ambruk mengakibatkan listrik di Desa Teta padam. 

Tidak hanya itu, sebagian masyarakat terpaksa mengungsi untuk sementara waktu karena takut adanya longsor dan keretakan tanah susulan. Namun, tahukah kita tentang apa sebenarnya penyebab dari misteri tanah longsor dan tanah retak tersebut? Apa benar disebabkan oleh curah hujan yang tinggi? gempa bumi? kekeringan? atau memang benar diakibatkan oleh pembabatan/penggundulan hutan yang dilakukan secara liar dan berlebihan? Mari kita cari tahu sama-sama tentang kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. 

Tanah longsor biasanya terjadi pada musim hujan. Jarang sekali longsor terjadi pada musim kemarau. Penyebab utama longsor adalah banyaknya air yang masuk ke dalam permukaan tanah. Sementara tanah retak merupakan kebalikan dari tanah longsor. Tanah retak terjadi akibat tanah kekurangan air. 
 
Faktor-faktor penyebab tanah longsor antara lain : hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan, getaran, susut muka air danau atau bendungan, adanya beban tambahan, pengikisan/erosi, adanya material timbunan pada tebing, bekas longsoran lama, adanya bidang diskontinuitas (bidang tidak sinambung), penggundulan hutan, daerah pembuangan sampah (ESDM 2007). 
Sementara penyebab kerusakan tanah atau keretakan tanah antaran lain disebabkan oleh adanya erosi tanah, pencemaran limbah domestik, pencemaran limbah padat, pencemaran limbah industri, limbah pertanian, kegiatan pertambangan, penebangan hutan, proses mekanis air hujan, dan lain-lain. 

 
Kondisi Hutan di Desa Teta Setelah Pembabatan/Penggundulan Hutan
Berdasarkan pemaparan tentang tanah longsor dan tanah retak diatas berikut dengan faktor atau penyebabnya, mari kita coba tentukan benang merah atau kemungkinan terbesar terkait apa penyebab tanah longsor dan tanah retak yang terjadi di Desa Teta I, Desa Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima. Seperti yang diketahui, Kondisi alam yang terjadi di wilayah Desa Teta akhir-akhir ini tidak dilanda oleh curah hujan yang tinggi, tidak pula dilanda oleh gempa bumi, tidak ada kegiatan pertambangan, ataupun pencemaran limbah pertanian, industri, dan limbah lainnya. Tidak pula ada banjir apalagi kiamat. 

Yang ada hanyalah kegiatan pembabatan hutan atau penggundulan hutan. Seperti yang kita ketahui. Bahwa, salah satu penyebab terjadinya tanah longsor dan tanah retak adalah karena pembabatan hutan atau penggudulan hutan yang berlebihan. Dan yang terjadi hingga saat ini adalah, hutan yang diduga dalam perlindungan itu telah dibabat atau digundul secara liar dan berlebihan oleh masyarakat setempat. Belum diketahui secara pasti, apakah pembabatan atau penggundulan hutan tersebut atas dasar kepemilikan hak dan mendapat izin atau tidak. 

Padahal kita ketahui secara bersama, bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung adalah tindak pidana. Sebagaimana yang termuat dalam peratutan perundang-undangan bahwa sanksi pidana bagi orang yang melakukan penebangan pohon tanpa izin diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan: "Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" Namun, Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 apabila sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Masih soal penebangan hutan, dalam Pasal 12 UU P3H juga diatur hal-hal yang dilarang yaitu: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; 
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; 
d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; 
e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; 
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 
g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 
h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; 
i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; 
j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiamelalui sungai, darat, laut, atau udara; 
k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; 
l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau 
m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 

Jika seseorang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 2,5 miliar. 

Penulis : Furkan As