Land Reform; Perlindungan Kepemilikan Tanah
Cari Berita

Advertisement

Land Reform; Perlindungan Kepemilikan Tanah

Senin, 26 Maret 2018

Ilustrasi (foto : berkabar)
Indikatorbima.com - Ini 'kelalaian konstitusi' bukan soal siapa rezim berkuasa. Warisan masa penjajahan yang belum pernah kita jamah, sayang kalau dibawa pada soal politik praktis untuk dukung mendukung. Substansi soal-nya tak kena, sebaliknya sesama kita saling bertengkar sementara penguasa tanah asing aman melenggang.

Pasal 33 UUD 45 sebelum amandemen memerintahkan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Diskursus tanah telah dikuasai asing menjadi bincang menarik. Pada diskusi tadi malam ada banyak pertanyaan, jawaban sekaligus sanggahan. Kajian yang sangat berat, mengingat diantara kami tak ada yang paham politik dan hukum pertanahan. Berbagai soal di unggah mulai luas lahan yang terus menyempit karena kebutuhan industri, harga yang melambung tinggi hingga sebagian masyarakat asli tak kuat beli dan peruntukan tanah yang juga tak kunjung jelas.

"Ini warisan masa lampau yang sudah parah", kata Buya Syafi'i Maarif dalam dialog wa pagi-pagi. Ada kebiasaan baru setiap pagi, kami saling bertegur sapa membahas banyak hal dan bertukar informasi terkini meski lewat wa cukuplah sudah, mengingat tempat kami saling berjauhan.

Reklamasi pantai bukan hanya soal orang Jakarta, di daerah Pantura dan pesisir laut selatan juga mulai di jarah. Pertikaian anggota DPRD Sumbar dengan warga asing dari Italia soal pengelolaan Bungalow juga bagian dari persoalan yang sangat parah itu. Seperti gunung es jangan-jangan kita sudah tak punya tanah lagi.

Pun dengan daerah tambak dan pengelolaan hutan seperti tak ada kendali. Ini bukan soal siapa rezim berkuasa, ini warisan masa lampau yang belum tuntas dibahas. Hukum pertanahan kita belum pernah ada pembaharuan signifikan layaknya negara yang sudah merdeka. Realitasnya kita masih menggunakan hukum kompeni Belanda.

Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat entah sampai dimana kita sudah melakukan dan meretas menjadi sebuah kebijakan yang melindungi. Bung Hatta tegas menyatakan bahwa: "tanah tidak boleh menjadi barang perniagaan", maka harga tanah, termasuk peruntukannya, hanya negara yang tentukan.

Menjadi ironis ketika negara harus tawar-menawar soal harga tanah ketika negara membutuhkan, negara gagal menurut saya. Mestinya apapun yang dibutuhkan negara baik itu berupa tanah dan apapun yang ada didalamnya tak ada kata tawar menawar dengan rakyatnya sekalipun. Rakyat harus menyerahkan tanpa syarat.

Ini bukan soal politik, apalagi ditarik menjadi debat kusir antara Amien Rais dan Luhut Binsar Panjaitan. Ini soal kita bersama bahwa kita harus punya hasrat kuat melindungi aset negara terutama tanah dari penguasaan asing, ini jihad yang sangat urgen.

Tanah adalah simbol kedaulatan dan eksistensi suatu bangsa yang di wujudkan dalam bentuk 'Sovereigneity and Teritory Intergraty'. Bagaimana bisa disebut berdaulat bila negara tak punya tanah. 'Negara Sewa'. Berdiri diatas tanah yang bukan miliknya bagaimana bisa disebut merdeka.

Sekali lagi ini bukan soal rezim siapa berkuasa. Bukan hanya salah Soekarno, Soeharto atau Jokowi tapi Ini warisan masa lalu. Masa penjajahan yang belum kita tuntaskan. Dan saatnya kita melakukan perubahan land reform sebagai negara berdaulat. Yang menguasai tanah dan seluruh isinya tanpa ada pembatasan. 

Kebijakan Sri Sultan Hamengkubuwana X menjadi sangat urgen, berani dan itu yang seharusnya meski harus dibarengi dengan aturan yang jelas agar kebijakan tak berubah saat ada pergantian penguasa.

Kita telah melakukan kelalaian konstitusi utamanya pada aset kekayaan negara. Dan itu naif bagaimana mungkin sebuah negara tanpa aset atau membiarkan asetnya berserak tak karuan. Wallahu a'lam.

Penulis : @nurbaniyusuf Komunitas Padhang Makhsyar