Khilafah; Idealitas dan Realitas
Cari Berita

Advertisement

Khilafah; Idealitas dan Realitas

Minggu, 18 Maret 2018

Ilustrasi (foto : muslimdaily)
Indikatorbima.com - Sebagai gagasan ideal, khilafah adalah konsep sempurna tanpa cacat. Saya menyebuthya 'Republik Surga' di mana semua rakyatnya sejahtera, kebajikan tanpa kemungkaran, keadilan tanpa kezaliman, semua transaksi halal tanpa ribawi. Syariat Islam tegak berdiri. Hukum Islam berjalan tanpa membedakan status sosial dan ekonomi (???). Meski pada kenyataannya khilafah hanya berlangsung beberapa saat saja tak mampu cukup kenyal bertahan karena kurang bisa bertahan.

Varian ideologi Islam tumbuh subur. Masing-masing mengusung bentuk, model dan platform yang dibanggakan. Di lapangan tak jarang masing-masing ideologi bersinggungan satu sama lain meski dengan tujuan yang hampir sama. Ada diskursus menarik tentang platform yang di usung. Dan beberapa malah salah pandang dengan menjadikan model dan platform sebagai tujuan bukan alat untuk mencapai tujuan, di situ rancunya. 

Dibanding Ikhwan, Taliban, Mujahidin, Tabligh dan belakangan Salafy, HT justru lebih dinamis, dan agresif. Ada benang merah yang kuat diantara aliran dan manhaj itu berkelindan dalam satu tujuan: Semuanya ingin menegakkan syariat Islam, agar keadilan, kesejahteraan dan kedamaian bisa di realisir. Dengan tujuan macam itu mana ada yang tidak bersetuju. Bahkan sistem taghut pun juga ingin mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kedamaian. Inilah cita-cita universal kemanusiaan. Tanpa mengenal aliran idelogi atau manhaj apapun.

Lantas dimana letak perbedaannya. Jelas sekali pada strategi atau cara meraihnya. Masing-masing menganggap hanya cara dan strateginya yang paling benar. Dan kemudian agak "mbablas" menjadikan strategi itu sebagai tujuan.

Sebut saja teman HTI yang justru malah lebih konsen dengan gagasan khilafahnya ketimbang upaya bagaimana agar keadilan, kesejahteraan dan kedamaian bisa segera ujud. Khilafah yang semula adalah alat telah 'diberhalakan' sebagai satu-satunya tujuan yang legal dan recomended dari sisi syar'i dan menafikkan sistem lainnya tanpa kompromi.

Seakan khilafah adalah obat segala macam penyakit, sekali minum maka puluhan penyakit bisa disembuhkan, sembuh yang tak sakit lagi (laa yughodiru tsaqama). Dengan kapsul bernama "khilafah" kemiskinan hilang berganti kesejahteraan, semua yang haram lenyap menjadi halal, semua yang munkar sirna berganti ma'ruf. Inilah yang saya sebut utophis dan mimpi. 

Baca juga : HTI dan Pragmatisme Politik

Sebagai konsep bentuk negara lama yang tak pernah bisa di realisasi (?), khilafah akan ribut di tataran teknis, dua hal prinsip akan segera menantang di awal : pertama bagaimana memilih dan menetapkan anggota syura, dan kedua: bagaimana teknis memilih khalifah. Dan itu pasti ribut dan rumit apalagi dengan jumlah penduduk tak sedikit. Termasuk bagaimana menjaga agar anggota syura bisa jujur dan bersih dari suap dan konspirasi, apa ada jaminan anggota syura tidak korupsi dan bersih tanpa salah. Belum lagi ratusan syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang khalifah. Semacam manusia sempurna tanpa cacat. Adakah .... ?

Republik, kerajaan (malak), sebagai bentuk negara dan demokrasi atau theokrasi sebagai sistem telah sama-sama berkompetisi dan meyakinkan kepada publik sebagai yang terbaik dan layak dipakai, termasuk bentuk negara khilafah dengan sistem syura. Juga berebut simpati, Khilafah hanyalah salah satu ikhtiar dari puluhan ikhtiar agar hidup lebih baik.

Pada akhirnya bentuk negara: Malak, Republik atau Khilafah hanyalah soal ijtihad dan salah satu cara untuk menegakkan syariat agar lahir keadilan, kesejahteraan dan kedamaian. Semua baik tidak ada yang kurang di tataran gagasan konseptual dan idealitas, sempurna dan recomended. Tapi nanti dulu. Laku apa tidak di pasar politik. Dan sebagai konsep ideal lainnya khilafah juga akan bernasib sama, berlaku sebentar kemudian hilang ditelan jaman karena tak mampu bertahan dan beradaptasi. Dunia bukan sulapan.. .. hanya sekali sebut 'khilafah' semua sakit hilang lenyap ... ". Wallahu a'lam.

Baca lagi : Demokrasi Transaksional Tak Bolehkah?

Penulis : @nurbaniyusuf Komunitas Padhang Makhsyar