HTI dan Pragmatisme Politik
Cari Berita

Advertisement

HTI dan Pragmatisme Politik

Sabtu, 17 Maret 2018

Aksi HTI kampanyekan Sistem Khilafah (foto : suaradewan)
Indikatorbima.com - Konsep Khilafah yang ditawarkan HTI untuk mengubah sistem demokrasi berdasar Pancasila patut direnungkan. Dikatakan bahwa Falsafah Pancasila sudah saatnya diganti karena berlawanan dengan ajaran Islam. Sistem thaghut yang harus segera enyah. Dikatakan lebih lanjut semua sistem buatan manusia hanya akan menabung soal. Dari sistem yang salah inilah lahir berbagai persoalan humanitas akut.

Teman-teman HTI sangat percaya bahwa khilafah adalah satu-satunya sistem yang dapat mengurai segala soal karena sistem thaghuts hanya melahirkan ketidak adilan, kemiskinan, kesenjangan sosial, kegaduhan dan kemunkaran lainnya, pendek kata hanya dengan menggunakan sistem khilafah semua persoalan bisa diselesaikan.  
Dengan demikian jelas tegas bahwa HTI adalah organisasi politik praktis. Yang hendak mengubah bentuk pengelolaan negara dari demokrasi ke khilafah. Pancasila sebagai falsafah dan sumber hukum ketata-negarawan, UUD 1945 dan NKRI harus dibuang dan diganti dengan sistem baru: khilafah. Dengan demikian sangat jelas bahwa HTI adalah oraganisasi politik berbeda pandangan dengan MUHAMADIYAH dan NU.

Itulah manhaj HTI. Meski belum menjadi peserta pemilu karena masih kecil dan belum banyak pengikut. Saatnya besar akan menjadi partai politik dan berkuasa. Kemudian menjadikan khilafah sebagai sistem untuk mengelola negara sekaligus mempertahankannya dengan segala cara. 

HTI juga sangat pragmatis dalam berpolitik, mereka ingin berkuasa dan memimpin negara tanpa berdarah-darah dan kerja keras. Pemilu atau pilihan lainnya dianggap buang-buang energi dan uang. Sistem thaghut yang harus segera dibuang. Tak jelas dengan cara apa mereka memilih anggota Syura yang bakal mengangkat khalifah. Apakah dengan musyawarah mufakat atau bitingan. Ini negara dengan 250 juta penduduk, beragam agama, bahasa juga ras. Pemilihan Abu Bakar as Sidiq ra sebagai khalifah yang hanya sekota dengan penduduk Madinah tak lebih 200 ribu menyisakan banyak masalah. Termasuk Sayidina Ali ra dan pengikutnya yang merasa di tilap dan belum bisa di urai hingga hari ini.

Sayang, Syaikh Taqqiyuddin An Nabhani inisiator sistem khilafah belum bisa mewujudkan gagasannya itu, bahkan di negerinya sendiri beliau dan pengikutnya harus di usir. Di India, Pakistan, Palestina, Syuria, Mesir, Arab Saudi, UEA juga negara arab teluk yang mayoritas muslim tak satupun bersetuju dengan gagasan khilafah.

Ada banyak alasan kenapa gagasan khilafah di tolak bahkan dikalangan para ulama terjadi khilaf. Jumhur ulama pun tak merekomendasikan khilafah sebagai bentuk resmi negeri Islam. Realitanya Islam fleksibel dengan bentuk negara macam apa yang bakal dipakai sepanjang tidak melawan dua ajaran pokok Al Quran dan as sunah tak mengapa.

Bila di Negri asalnya Hizbut Tahrir di tolak dan diusir, di Indonesia mendapat simpati, beberapa tokoh politik dan ulama tertarik dan menjadi penganjur gagasan khilafah, sebut saja Felix Siaw seorang ustadz bermarga Tionghoa yang kebetulan menempati posisi salah seorang 'imam' di HTI sebagai orang terdepan di harakah, berperan lumayan tangkas menarik simpati umat Islam dan memanfaatkan situasi ketika negara dalam keadaan oleng. 

Bagaimanapun kita umat Islam telah dibuat sedikit gaduh dengan sesama muslim karena ulah dua orang bermarga Tionghoa : A Hok dan Felix Siaw. Satu beragama Katholik dan satunya muslim. Persamaan keduanya sama-sama membuat umat Islam gaduh dan membangun polarisasi ideologi dan kepentingan merambat liar.

Penulis : @nurbaniyusuf Komunitas Padhang Makhsyar