Faktor-Faktor Kepemimpinan Daerah yang Menjadi Penyebab Masalah Lingkungan
Cari Berita

Advertisement

Faktor-Faktor Kepemimpinan Daerah yang Menjadi Penyebab Masalah Lingkungan

Senin, 12 Maret 2018

Foto : Kegiatan penanaman pohon di Desa Sambori Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima oleh Komunitas Jao Bima.
Indikatorbima.com - Akar penyebab masalah lingkungan diantaranya, pertama, rendahnya komitmen kepala daerah untuk urusan lingkungan hidup. Catatan Komunitas Hijau Jao Bima menunjukkan bahwa kebijakan pembagunan kepala daerah cenderung tidak konsiten pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Hal ini dapat dibuktikan dengan pola ruang yang menambah kawasan budidaya dan mengurangi kawasan lindung.

Baca Juga : Mandat Lingkungan Dari Komunitas Jao Bima Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah 2018

Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi didalam kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat ijin.

Kedua, kebijakan dan program pembangunan yang belum sepenuhnya mengarusutamakan perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah daerah banyak merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang berpotensi memperburuk kondisi lingkungan. Contohnya adalah pembangunan jalan yang membuka ekses masyarakat terhadap kawasan hutan, reklamasi pantai, dan izin galian C. hal lainnya adalah perubahan tata guna lahan yang pesat akibat pertumbuhan penduduk sehingga banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman juga berkontribusi dalam memicu alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif. Padahal, lahan pertanian produktif juga berkontribusi secara ekologis sebagai resapan air dan parkir air.

Ketiga, soal anggaran lingkungan yang kecil. Kajian APBD di beberapa Daerah menunjukan fakta bahwa rata-rata anggaran lingkungan hidup memiliki porsi yang sangat sedikit dari total belanja dalam APBD. Anggaran ini masih kecil dibandingkan dengan anggaran sektor perhubungan, pekerjaan umum. Padahal, alokasi belanja penanganan sampah saja misalkan membutuhkan Minimal alokasi 2 % dari total belanja. Begitu juga dengan Penataan, penyediaan dan Pengembangan Air Baku untuk PDAM, dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Drainase, Anggaran yang kecil juga terlihat dari program penegakan hukum lingkungan hidup. 

Keempat, penegakan hukum yang lemah. Seiring dengan banyaknya sengketa /kasus lingkungan hidup di daerah menunjukkan bahwa perusahaan atau pelaku usaha masih banyak yang nakal, tidak taat pada aturan hukum lingkungan dan tata ruang. Di sisi lain, pemerintah daerah juga sangat lemah dalam menegakkan hukum lingkungan. Pembalakan Liar di Hutan Tutupan Negara, Pengalih fungsian Lahan dengan Kemiringan 50-60 derajat untuk dijadikan Ladang yang begitu masiv dilakukan oleh masyarakat juga perlu diatensi Oleh Pemerintah. Banyak kasus-kasus yang ditangani juga tanpa tindakan yang jelas.

Penulis : Aden Junaidi Rahmat