BPD Harus Berfungsi Optimal, Kades di Bima Jangan Diktator
Cari Berita

Advertisement

BPD Harus Berfungsi Optimal, Kades di Bima Jangan Diktator

Jumat, 30 Maret 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa (Legislasi, penganggaran dan pengawasan), khususnya dalam membuat keputusan desa bersama kepala desa, tentu haruslah lebih efektif dan efisien serta demokratis, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga legislasi desa. 

Sudah diketahui bersama dan tidak salah bila dikatakan, di Kabupaten Bima, BPD belum optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebab kerapkali terdengar fenomena penyelenggaraan pemerintahan desa belum demokratis secara optimal.

Hingga saat ini di Kabupaten Bima, boleh dikatakan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum representatif, apalagi dalam hal mengayomi, kurang diperhatikan dan lebih mengutamakan fungsi legislasi serta lebih fokus pada fungsi anggaran.

Fungsi BPD belum dilaksanakan secara maksimal, padahal BPD adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Harus diakui keberadaan BPD adalah bukti pelibatan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jangan sampai, BPD hanya berfungsi sebagai tangan kanan kepala desa, sebab banyak diakui, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa. 

Masyarakat tentu haruslah lebih bisa leluasa untuk menyalurkan aspirasinya, tentu tidaklah diharapkan jika kekuasaan kepala desa terlihat analog dengan kekuasaan yang diktator.

Semua elemen masyarakat sudah dapat memahami bahwa adanya otonomi daerah untuk memberikan ruang gerak bagi masyarakat dalam pembangunan. Tentu harus disepakati bahwa, masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa haruslah menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek pembangunan.

Lebih anehnya lagi, pernah terdengar, berbagai susunan perangkat desa masih banyak yang belum mengerti secara tuntas tentang fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, lalu bagaimana ia tahu cara mengelola anggaran yang ada dengan baik dan benar, tentu dalam hal ini harapan masyarakat tidak lain, penyelenggara pemerintahan di desa jangan sampai bingung dengan ketidaktahuan akan fungsinya.

Tidaklah sepenuhnya dan tidak bisa disalahkan pemerintah di tingkat desa saja dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa, bisa juga kesalahan pemerintah daerah kabupaten, yang tidak memberikan bimbingan dan pelatihan bagi perangkat desa, atau, jika memang sudah ada, tentu pembinaan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai dasar pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa semua sudah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahkan sudah diatur bahwa, pemerintah daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. 

Dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa juga sudah diatur jenis dan isi peraturan yang memang perlu ada di desa, bahkan pastinya setiap pemerintah kabupaten sudah ditentukan dan diputuskan dalam Peraturan Bupati (Perbub) mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tentu amanah undang-undang yang sudah ada, tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan sesuai harapan masyarakat desa.

Dalam pembangunan desa, sebenarnya sudah banyak organisasi yang gerakannya dalam pembangunan masyarakat, dan sebagai rohnya pemuda dalam sejarahnya di tingkat desa yang sudah dibentuk secara syah dan berkompeten untuk bisa digandeng oleh pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Karang Taruna misalnya, yang mempunyai hubungan erat dengan dinas sosial, tentulah harus bisa diajak kerjasama dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa, apalagi Karang Taruna ada untuk fokus dalam pembangunan masyarakat dari bawah yaitu di desa. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang mempunyai hubungan erat dengan dinas pendidikan tidaklah asing lagi bagi masyarakat, dalam gerakan jiwa mudanya, sebenarnya tidaklah ada alasan untuk tidak bisa dilibatkan dalam pembangunan desa. 

Tetapi, harus diakui memang, sering terdengar, bahwa organisasi pemuda hingga kini sudah jauh sebagai rohnya pemuda itu sendiri, sebab organisasi pemuda saat ini dianggap sebagai jembatan untuk terlibat dan memenangkan serta merebut kekuasaan semata, sehingga boleh dikatakan independesi organisasi mulai hilang.

Hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa adanya peraturan hukum bukan karena kebenaran, tetapi hasil dari kesepakatan, tentu kesepakatan antara pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, yang tidak lah menutup kemungkinan, bahwa peraturan yang ada berdasarkan kepentingan pihak-pihak tersebut yang akan dijadikan benteng untuk melindungi diri, apalagi peraturan yang berlaku di tingkat desa.

Seakan hari ini, rakyat sudah di bungkam oleh peraturan-peraturan syah yang ada, bahkan sekarang gerakan pemuda, demontrasi dan lain sebagainya, yang mengatasnamakan rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, seringkali dan sudah dianggap memiliki kepentingan yang didorong oleh oknum politik diluar, ada benarnya, sebab ketika pemuda melakukan suatu gerakan ada saja yang selalu memanfaatkan diluar kesadaran para aktivisi gerakan tersebut. 

Penulis: Subhan Forest