Pro dan Kontra Himbauan Larangan Bupati Bima Soal Perayaan Valentine Day
Cari Berita

Advertisement

Pro dan Kontra Himbauan Larangan Bupati Bima Soal Perayaan Valentine Day

Selasa, 06 Februari 2018

Foto : Surat Himbauan Larangan Perayaan Valentine Day 
Indikatorbima.com - Beredarnya surat Nomor : 451/011/03.2/2018 perihal Himbauan Larangan Perayaan Valentine Day oleh Bupati Bima tertanggal 06 Februari 2018 terhadap pelajar dan mahasiswa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Bima menimbulkan pro dan kotra dikalangan masyarakat. Ada yang memberikan apresiasi terhadap Bupati Bima, ada pula yang menyuruh pemerintah untuk meninjau kembali himbauan larangan perayaan Valentine Day tersebut, Selasa (06/02/18).

Pro dan kontra tersebut datang dari berbagai Organisasi Daerah (ORDA) kemahasiswaan, di antaranya datang dari organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen Bima -Dompu (FKMPD) Malang dan Komunitas Indikator Bima (KIB).

Ketua umum FMKPD Fathurrahman, S.Pd mengatakan, bahwa tindakan pemerintah Kabupaten Bima patut dinerikan apresisasi, pasalnya Bupati Bima dianggap berani mengambil langkah kritis dalam mengimbangi dan melawan budaya-budaya barat yang berkembang saat ini.

"Patut diberi apresiasi karena melihat maraknya uforia yang kebablasan dikalangan generasi muda, walaupun secara penuh tidak dapat dibendung nantinya. Tapi ini sudah menjadi langkah kritis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengimbangi perubahan yg ada," ujarnya.

"Di sisi lain semoga ada koordinasi lanjut yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan nilai kearifan agar tidak mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar, seperti menghidupkan kembali nilai-nilai Maja Labo Dahu dilingkungan keluarga, sekolah, dan sosial, dan nilai-nilai filosofis lainnya," lanjut Fathurrahman. 

Sementara itu, ketua umum Komunitas Indikator Bima (KIB) Furkan As mempertanyakan maksud dan substansi himbauan tersebut. Ia mempertanyakan apa yang dimaksud dengan kalimat "Menghimbau Kepala Sekolah/Guru, Kepala Pendidikan Tinggi/Dosen yang ada di wilayah saudara agar melarang pelajar/mahasiswa merayakan Valentine Day dalam kegiatan apapun jenisnya". Menurutnya kalimat itu perlu diperjelas adanya.

"Harus jelas dong, perayaan Valentine Day yang dilarang karena bertentangan dengan nilai sosial dan Budaya serta nilai agama itu yang bagaimana?" tuturnya.

"Perayaan Valentine Day inikan bermacam-macam jenisnya. Ada yang kasih bunga, ada yang kasih ungkapan perasaan kepada ibu, kaka, adek, keluarga, bahkan ada yang merayakannya dengan kegiatan pentas seni, dan lain-lain," tambahnya.

Lebih lanjut Furkan As menjelaskan, bahwa sekalipun larangan itu sifatnya preventif namun dampaknya cukup luas. Maka menurutnya perlu diberikan penjelasan lebih lanjut terkait jenis kegiatan apa saja yang dilarang.

"Maksud saya begini, supaya Pol. PP dalam melaksanakan pengawasan dan pengamanan tidak salah nantinya. Perlu ditentukan kegiatan seperti apa saja yang dilarang yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya atau dengan norma agama yang dimaksud," paparnya.

Dalam upaya membebaskan pelajar/mahasiswa dan kalangan remaja pada umumnya dari kegiatan yang bertentangan dengan nilai sosial dan budaya serta norma agama, setidaknya dalam surat himbauan tersebut, terdapat beberapa poin yang bersifat koordinatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menghimbau Kepala Sekolah/Guru, Kepala Pendidikan Tinggi/Dosen yang ada di wilayah saudara agar melarang pelajar/mahasiswa merayakan Valentine Day dalam kegiatan apapun jenisnya.
2. Menghimbau seluruh Khatib Jum'at tanggal 09 Februari 2018 untuk mempersiapkan tema khutbah Jum'at tentang larangan perayaan Valentine Day.
3. Menyiapkan personil Polisi Pamong Praja (Pol. PP) untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan pada malam perayaan Valentine Day.

Reporter : Fuad D Fu
Editor      : Muh. Ainul B