Pembangunan Pasar dan BUMdes Desa Rupe Dinilai Gagal ; Begini Klarifikasi Kades
Cari Berita

Advertisement

Pembangunan Pasar dan BUMdes Desa Rupe Dinilai Gagal ; Begini Klarifikasi Kades

Kamis, 15 Februari 2018

Foto : Kepala Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima


Indikatorbima.com - Terkait pemberitaan yang dimuat oleh media Metromini.co.id dengan judul "Pembangunan Pasar Desa dan Gedung BUMDes Dinilai Gagal di Rupe-Langgudu" pada hari Rabu, (14/02) lalu. Drs. Mukhtar selaku Kepala Desa Rupe, langsung memberikan klarifikasi. Ia menyayangkan tindakan masyarakatnya dan isi pemberitaan yang beredar, Kamis (15/02/18).


"Saya sangat menyayangkan pemberitaan ini, baik dari oknum warga saya, maupun dari pihak media yang memberitakan. Tidak ada audiensi dan konfirmasi kepada kami selaku pihak yang terkait secara langsung," keluhnya.

Meski menyayangkan tindakan oknum masyarakatnya yang langsung melakukan pemberitaan tanpa melakukan audiensi terlebih dahulu dengan pihak Desa dan media yang langsung memuat laporan masyarakatnya tanpa melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Namun kades bersedia memberikan penjelasan.

"Proyek pembangunan Pasar Desa dan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dua proyek dengan anggaran dana yang berbeda. Anggaran Pasar Desa tahun 2017 adalah Rp. 90 juta dan itu sudah kita realisasikan. sedangkan anggaran BUMDes adalah Rp. 70 juta yang sekarang pembangunannya hampir selesai," jelasnya.

Ketika disinggung terkait pembangunan Pasar Desa yang sepenuhnya belum rampung dan terbengkalai. Kades Desa Rupe menegaskan, bahwa hal itu bisa diklarifikasi lebih lanjut kepada wilayah tim teknisi yang menyusun rancangan denah, gambar, serta RABnya.

Berita terkait : RAB Pasar Desa dan BUMDes Rupe Bisa Dipertanggungjawabkan

"Awalnya, Saya mengira bahwa, dengan anggaran sejumlah Rp. 90 juta itu sudah cukup untuk menyelasaikan pembanguna Pasar Desa, ternyata prakiraan saya melenceng. Tetapi ingat! Kami sudah bekerja secara profesional dan sesuai prosedural. Kami mengerjakan apa yang sudah didesain oleh tim teknisi dan untuk lebih jelasnya silahkan hubungi tim teknisi," terangnya.

"Makanya, untuk menutup kekurangan tersebut, Insya Allah akan kami tutupi dengan Anggaran Dana Desa (ADD) 2018 ini guna membangun desa ke arah yang lebih baik dan lebih maju," tuturnya.

Terkait salah satu permasalahan yang disinggung oleh oknum warganya tentang kejelasan tanah yang menjadi tempat dibangunnya kantor BUMDes, Kades Desa Rupe membenarkan ada permintaan warganya. Pada saat itu, oknum warganya meminta tanah tersebut dibangun warung kopi dan bengkel.

"Dulu memang ada yang meminta agar di atas lahan tersebut dibuka usaha warung kopi atau bengkel gitu, tetapi saya lupa sekitaran tahun berapa," ungkapnya. Namun kades Desa Rupe tidak memberikan izin karena status tanah tersebut belum sepenuhnya jelas dan belum sepenuhnya ia pahami.

"Dulu rumornya adalah tanah tersebut menjadi kepemilikan Koperasi Mutiara Karumbu yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Karim Hale. Akan tetapi, setelah saya melakukan penelusuran tahun 2017 kemarin dengan mengonfirmasi kepada berbagai pihak, termasuk beberapa guru, beberapa tokoh masyarakat, dan mantan Kepala Desa Rupe yang dulu, ternyata tanah tersebut adalah milik Desa Rupe sepenuhnya," tutur Kades menceritakan seluk-beluk tanah tersebut.

Kades Desa Rupe berharap agar warga tidak tergiring isu yang macam-macam, kalau memang butuh klarifikasi terkait Rencana Anggaran Belanja (RAB), tentu tim teknisi bisa menjelas secara detail, dan juga ada perwakilan PU yang ikut andil dalam proyek tersebut.

"Saya rasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan di situ, karena apa yang kita bangun sekarang adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan saya pribadi," tutupnya. 

Reporter  : Nasrullah Syaf
Editor       : Fuad D Fu