Menilik Peroblematika Pendidikan Indonesia
Cari Berita

Advertisement

Menilik Peroblematika Pendidikan Indonesia

Rabu, 28 Februari 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Pendidikan merupakan kebutuhnan manusia yang mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknoligi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan (Syah M, 2004:39). Definisi pendidikan menurut undang-undang No. 2 tahun 1989, pasal 1 ayat 1, adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan dan/atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang.

Keadaan demikian memang sebuah elegi sekaligus menjadi ironi yang memprihatikan, sebab bangsa yang maju tentunya dengan pendidikan akan tetapi kesempatan menikmati pendidikan formal hanya untuk orang-orang yang beruang. Konstitusi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, namun dalam ranah realitas jelas menjadi fakta sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan seperti ini terjadi pada masa-masa kolonial, dimana pendidikan hanya untuk golongan tertentu saja, namun banyak tokoh-tokoh pendidik muncul dan memberikan pendidikan bagi semuanya.

Berbicara tentang pendidikan maka tidak terlepas dari kurikulum, maka sudah septutnya kita membicarakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sekilas sejarah kurikulum Indonesia. Sejarah kurikulum nasional konon baru dimulai tahun 1947 ketika Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (P dan PK) membuat Rencana Pelajaran (leer plan). Namun, karena situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencan Pelajaran 1947 sring juga disebut kurikulum 1950. Pada zaman Orde Baru, telah terjadi pergantian kurikulum sampai empat kali, yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Setelah reformasi kurikulum pendidikan Indonesia berganti sebanyak tiga kali, yaitu KBK (Kurikulum Berbasis Kopetensi) atau Kurikulum 2004, KTSP (KurikulumTingkat Satuan Pendidikan) dikenal dengan kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013 atau K13. Sumber (Darmaningtyas, Pendidikan Yang Memiskinkan, 2015: 80-110).

Salah satu problematika pendidikan Indonesia sendiri terletak pada kurikulum sendiri karena sejak zaman penjajahan sampai dengan masa sekarang kurikulum pendidikan selalu berubah. Perubahan itu masih saja belum membawa mutu pendidikan Indonesia seperti yang diharapkan. Karena kurikuum bersifat nasioal maka mau tidak mau sekolah-sekolah harus mengikuti sistem yang tertera pada kurikulum sedangkan banyak sekolah-sekolah yang sulit menyesuaikan diri dengan kurikulum terbaru.

Di lain sisi kita melihat kurikulum pendidikan Indonesia tidak relevan dengan kondisi rill peserta didik dalam ranah sosialnya. Pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional yang diacu mengajari hal-hal yang tidak bermakna dalam kehidupan siswa-siswanya menjadikan sekolah-sekolah tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Menurut Subkhan Edi, M.Pd, dalam bukunya “Pendidikan Kritis”. Desain dan rencana strategi pendidikan kita dibangun diatas argumentasi bahwa hanya manusia berkualitas yang akan dapat menjadi penggerak pembangun ekonomi Indonesia. Nah, orang berkalitas demikian didefinsikan sebagai orang pintar, orang pintar adalah yang cakap ilmu-ilmu ekstra, kemudian lulus SMP, melanjutkan SMK atau SMA. Kalau ke SMK maka ia nanti diharapkan lulus dan menjadi tenaga terampil yang bergaji murah, kalau ke SMA diharapkan lulus UN untuk kemudian menjadi mahasiswa. Yang jadi mahasiswa kemudiann dikampus didoktrin untuk jadi pekerja kantoran, hidup di kota atau jadi PNS, sedangkan yang tidak lulus UN dibuang menjadi kelas pekerja tak punya keterampilan, yang kebanyakan ketika bekerja akan digaji rendah.

Mata pelajaran didalam kurikulum tidak didasarkan pada kebutuhan rill peserta didik seperti mata pelajaran Matematika, Fisika, dan Kimia, yang dimana menjadi mata pelajaran favorit peserta didik yang pintar. Banyak dari peserta didik yang menguasai pelajaran seperti dianggap pintar disekolah oleh guru-guru dan juga orang tua, sedangkan peserta didik yang menguasai hal-hal terkait budaya dan sebagainya terlihat biasa saja. Konstruk berpikir seperti ini sudah mendarah daging di sekolah-sekolah.

Dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, aktor utama ialah guru. Dalam sebuah sekolah yang tersedia sarana dan prasana yang lengkap pun kalau tidak ada guru maka proses pembelajaran tidak akan berjalan. Ibarat dalam rujun Islam guru merupakan shalat yang menjadi tiang agama Islam. Tanpa adanya guru sistem di sekolah tidak akan berjalan dalam artian percuma sekolah dibangun tanpa seorang guru.

Dalam Darmaningtyas “Pendidikan Yang Memiskinkan”, menurut penuturan banyak ahli yang sudah hafal dengan kehidupan di negara-negara lain, gaji guru di Indonesia katanyan sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi sesungguhnya secara objektif, dibandingkan dengan gaji pegawai negeri sipil lain yang memiliki golongan sama, gaji guru sudah lebih tinggi sedikit. Gaji guru secara relatif dikatakan rendah bila dibandingkan antara beban tanggung jawab yang begitu besar dengan kontraprestasi yang mereka terima. Dengan demikian, jelaslah pedoman kita untuk mengatakan besar kecilnya gaji guru di Indonesia itu lebih berdasarkan pada beban tanggung jawab yang dipikul dengan kontrprestasi yang diterima. Bukan dengan PNS lainnya atau dengan gaji guru dinegara-negara lainnya. Memang, gaji guru perlu dibedakan lebih tinggi dari pada gaji pegawai negeri sipil lainnya karena penilaian terhadap profesi guru selalu lekat dengan penilaian terhadap kredibilitas moralnya. Sedangkan, pegawai negeri sipil umumnya sistem penggajiannya hanya didasarkan pada golongan saja, tidak terkandug aspek moralitas didalam proses penilaiannya. Jika PNS lainnya tidak memperoleh tunjangan fungsional, maka guru mempunyai tunjangan fungsional, dan sekarang malah ada tunjangan profesi. 

Apa yang di bicarakan Pak Darmaningtyas di atas memang sudah benar begitu adanya, akan tetapi jika kita melihat secara subjektif hal demikian tergantung pada kondisi ekonomi guru. Realitas sekarang memperlihatkan banyaknya guru menganggap gajinya tidak cukup menghidupi keluarga mereka walaupun mendapat banyak tunjangan dikarenakan kondisi ekonominya.

Selain problem diatas guru masih memiliki problem lain seperti perturan pemrintah tentang perlindungan anak yang membuat banyak guru takut menghukum pesrta didik sehingga membuat peserta didik berbuat semaunya sendiri di dalam proses pembelajaran. Dari problem ini terjadi menurunnya pendidikan karakter di sekolah sebagai implikasinya ialah demoralisasi tehadap generasi. Akhir-akhir ini kita sering mendengar guru dilaporkan oleh orang tua siswa ke pihak kepolisian karena mencubit atau menghukum muridnya disekolah.

Pada zaman now dengan adanya pengaruh neokapiltalis dan IPTEK yang sulit untuk dikendalikan terhadap masyarakat Indonesia membuat degradasi budaya dan moral yang lama kelamaan Indonesia akan kehilangan jati diri sebagai bangsa dengan beragam budaya. Budaya sangat penting untuk diwarisi ke generasi apalagi dengan adanya neokapitlisme yang tumbuh dalam masyarakat melalui teknologi Pendidikan Indonesia juga harus memperhatikan kapasitas seorang guru karena seperti yang dibahas diatas guru memegang tanggung jawab berat dalam aspek moralitas. Menjadi persoalan yang penting karena pada kenyataannya keberadaan guru di berbagai jenjang, dari taman kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas oleh sebagian kalangan dinilai jauh dari performa yang distandarkan.

Guru mempunyai tugas pokok yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan mendidik, mengajar dan melatih peserta didik. Dalam profesi keguruan kita mengenal istilah kompetensi. Kompetensi itulah yang digunakan untuk menilai apakah seorang guru berkualitas atau tidak. Ada empat kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu: (1) kompetensi paedagogik (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi inilah kita melihat kapasitas guru, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah karena sudah berusaha melakukan peningkatan kapasitas seorang guru melalui pelatihan-pelatihan walaupun tidak semua guru dapat mengikuti pelatihan itu dan juga muncul program PPG untuk calon guru di tingkat Perguruan Tinggi.

Probelem pendidikan Indonesia tidak sampai disini masih ada bayangan semu tentang pemerataan pendidikan yang sampai sekarang menjadi PR begi pemerintah. Mengapa pemerataan pendidikan Indonesia saya katakan bayangan semu?. Melihat letak geografis Indonesia sangat tidak mungkin untuk pemerataan pendidikaan, masih banyak daerah tertinggal baik secara ekonomi yang terbelakang dan infrastrukturnya yang masih sedikit merasakan sentuhan dari pemerintah. Saya melihat kecamatan tetangga dari kecamatan saya sendiri yaitu kecamata Tambora, yang dimana dari infrastruktur mulai dari bangunan sekolah sampai jalan yang menuju kecamatan tersebut harus menyebrangi dua sungai tanpa jembatan dan sangat berbahaya. Guru yang berasal dari luar kecamatan itu sulit dalam hal transportasi. Dalam ranah kegiatan belajar mengajar juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Peluang besar mengenyam pendidikan hanya untuk anak-anak orang kaya dan pintar karena banyak anak-anak miskin tidak ingin mengenyam dunia pendidikan karena membantu orang orang tua mencari nafkah, alasan klasik memang. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan wajib sekolah 9 tahun itu tidak akan mampu menyakinkan anak-anak miskin bahwa setelah masuk sekolah akan mengubah kehidupan mereka dan juga gratis sekolah 9 tahun itu hanya biaya administrasi untuk masuk sekolah yang digratiskan, disinilah letak neo-kapitalisme dalam dunia pendidikan Indonesia yang dimana murid-murid harus membeli buku paket, LJK, dan lain sebagainya. Hal ini menjelaskan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, sehingga pemerataan pendidikann di Indonesia hanyalah bayangan yang semua semata karena beragamnya budaya bangsa Indonesia.

Sebagai penutup saya akan mengutip tulisan dari Ivan Illich, “Menggugat Pendidikan”, 2015. Sekolah bukan hanya Agama Dunia. Ia juga pasar tenaga kerja yang paling cepat tumbuh. Perekayasaan konsumen telah menjadi sektor pertumbuhan ekonomi utama. Selagi ongkos-ongkos produksi di negara-negara kaya, modal dan tenga kerja makin lama makin mengumpul di usaha raksasa untuk memperlengkapi manusia dengan konsumsi terdisiplinkan.dalam dasawarsa ini saja penanam modal langsung ke sekolah naik lebih cepat ketimbang anggaran pertahanan dan keamanan. Pelucutan senjata hanya akan mempercepat proses gerak industri belajar-mengajar ke pusat ekonomi nasional. Sekolah memberi kesempatan tak terbatas bagi foya-foya yang absah, selama sifat merusaknya tak dikenali orang dan ongkos penyembuhan makin meningkat. 

Walaupun Ivan Illich hidup di ruang dan waktu yang berbeda akan tetapi apa yang Ia tulis diatas terjadi juga di Indonesia. Sekolah telah dijadikan pasar, tanpa disadari guru sebagai pelaksana pendidikan sesungguhnya telah menjadi alat industri dan siswa sebagai mangsa pasar industri.

Penulis : Fitrah Kharisma Muhayah (Ketua Bidang Keilmuan PK IMM Raushan Fikr Malang).