Kasus Mark Up ADD Diduga Strategi Politik Jatuhkan Rifdun
Cari Berita

Advertisement

Kasus Mark Up ADD Diduga Strategi Politik Jatuhkan Rifdun

Jumat, 09 Februari 2018

Foto : Kepala Desa Karampi Drs. Rifdun H. Hasan
Indikatorbima - Kades Karampi Kecamatan Langudu, Kabupaten Bima Drs. Rifdun H. Hasan mengatakan, Afriadin yang melaporkan dirinya kepada Kejaksaan Negeri Raba terkait adanya dugaan Mark Up ADD yang mengarah ke tindak pidana korupsi beberapa hari yang lalu, selain karena ancaman dan permintaan uang juga dilatarbelakangi oleh kepentingan lawan politik yang ingin menjatuhkannya, Jum'at (09/02/2018).

Sebagaimana diketahui, Drs. Rifdun memang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Desa Karampi selama dua periode terakhir. Bahkan dikatakan, hingga saat mendekati Pilkades Karampi mendatang, masyarakat masih menginginkan Drs. Rifdun H. Hasan memimpin Desa Karampi. 

Politik perebutan jabatan di Desa Karampi dalam dua periode terakhir, nyatanya selalu dimenangkan oleh Drs. Rifdun H. Hasan dengan lawan politik Abdullah Gani Mori pada diperiode pertama (2007-2012), sedangkan pada periode kedua (2013-2019) lawan politiknya Ridwan, SH, hingga akhirnya jabatannya.

Berita terkait : Kepala Desa Karampi Resmi Dilaporkan ke Polres Bima Kota

Menurut Drs. Rifdun laporan tentang dirinya yang diduga melakukan Mark Up ADD Desa Karampi, selain karena adanya ancaman dan permintaan uang, juga karena ada lawan politik yang ingin menggeser dirinya dalam pemilihan kades mendatang yaitu periode ke-3 dalam kepemimpinannya.

"Politik ingin menjatuhkan saya di mata warga Desa Karampi, sehingga saya tidak terpilih lagi jadi Kades diperiode mendatang," terang Drs. Rifdun H. Hasan kepada Indikator Bima.

Dirinya juga mengaku, bahwa masyarakat desa Karampi masih sangat percaya kepada dirinya untuk memimpin, bahkan keinginannya untuk istirahat dari tugas pemerintahan pun tidak diterima oleh masyarakat.

"Saya sebetunya sudah mau istirahat jadi apapun, rencana jadi petani tapi sebagian besar masyarakat Desa Karampi tidak membolehkan, entah karena faktor apa," ujarnya.

Dalam pilkades, untuk mencari kepercayaan rakyat membutuhkan kerja keras, apalagi ditengah kecenderungan apatisme politik dan golput, maka dibutuhkan konsep dan strategi dalam kompetisi perebutan jabatan, dalam hal ini Drs. Rifdun H. Hasan mengaku dibutuhkan masyarakat sebagai Kades untuk ke-3 (tiga) kalinya.

"Entahlah nanti, tapi masyarakat Karampi sangat membutuhkan saya untuk meneruskan perjuangan hingga akhir periode ke-3 (tiga)," tuturnya.

Warga Desa Karampi menurut Drs. Rifdun H. Hasan, atas laporan Afriadin tersebut justru dibenci masyarakat dan menjagokan dirinya, bahkan pemerintah Desa pun masih menaruh kepecayaan padanya untuk memimpin Desa Karampi.

"Warga karampi justru membenci Afriadin dan menjagokan kita, kita sudah berbuat banyak untuk Desa Karampi, tahun lalu saja anggara yang masuk karampi belasan miliar, belum ADD-nya, saya mau istrahat saja dicekal sama warga dan pemerintah", tutupnya.

Baca Juga : Kades Karampi Akui Pegang Bukti Ancaman dan Permintaan uang

Sementara itu, Afriadin selaku pelapor kasus dugaan Mark Up ADD ketika dikonformasi melalui WhatsApp awalnya memilih tidak mau berkomentar apapun. Namun beberapa waktu kemudian Afriadin kembali berkomentar dan mengatakan, bahwa kasus yang ia laporkan murni kasus hukum, bukan politik.

"No Comen," tulis Afriadin membalas chat WhatsApp dari Indikator Bima.

"Mau beralibi seperti apa saja yang jelas saya tetap konsisten sama laporan kaitan Mark Up ADD. Dan saya menghargai proses hukum yang lagi berjalan saat ini. intinya laporan saya ini kan punya dasar dasar hukum. Bukan politik," tegasnya lagi.

Lebih lanjut Arfiadin mengatakan, bahwa dirinya hanya ingin menegakkan hukum dan memberantas pelaku korupsi agar tercipta pelayanan publik yang baik tanpa ada korupsi. Baginya hukum adalah panglima.

"Hukum itu panglima. Tidak ada interfensi politik dalam persoalan hukum. Kalau yang bersangkutan menilai laporan itu berlatarbekang polituk itu hak dia. Yang jelas saya lakukan semata-mata penegakan hukum agar tercipta ketertiban hukum yang berefek pada pelayanan pablik yang prima dan tidak ada korup dalam pelaksanaan pelayanan pablik," katanya. 

Reporter : Subhan Forest
Editor      : Furkan As