Hebat! Yusril Memang Benar, MK Putuskan KPK Dapat Diangket DPR
Cari Berita

Advertisement

Hebat! Yusril Memang Benar, MK Putuskan KPK Dapat Diangket DPR

Kamis, 08 Februari 2018

Prof. Yusril Ihza Mahendra (foto : Jakartakita.com).
Indikatorbima.com - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan nomor 36/PUU-XV/2017 diajukan oleh Achmad Saifudin Firdaus terkait hak angket DPR terhadap KPK. Gugatan. Putusan tersebut, membuat pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra tertawa lega, pasalnya putusan MK itu sesuai dengan pendapatnya yang pernah ditentang oleh beberapa pakar hukum lainnya, Kamis (08/02/18).

"Hehe akhirnya MK sependapat dengan saya bahwa KPK itu berada dalam ranah eksekutif. Meski disebut sebagai lembaga independent, KPK dapat diangket oleh DPR," tweet Prof. Yusril melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd.

Beberapa netizen ikut mengomentari tweet Prof. Yusril tersebut. Salah satunya datang dari akun twitter @Fahry87822594 yang menyinggung perdebatan antara Prof. Yusril dengan Prof. Mahfud MD beberapa waktu yang lalu.

"@Yusrilihza_Mhd benar bang, masih ingat perdebatan di ILC dgn prof Mahfud, ternyata kini terbukti," tulis @Fahry87822594.

Sebagaimana dilansir dari media detik.com. dalam pertimbangannya, MK menilai KPK termasuk ke dalam ranah eksekutif. Oleh sebab itu, DPR dinilai berhak menggunakan hak angket terhadap KPK.

"Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen. Karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar hakim konstitusi Manahan Sitompul.

Seperti yang diketahui, beberapa waktu sebelumnya dilansir dari media kompas.com Prof. Yusril sempat berbeda pendapat dengan ahli hukum tata negara lainnya, seperti Advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis dan mantan ketua Mahakamah Konstitusi Prof. Mahfud MD.

Todung Mulya Lubis mengatakan, bahwa Prof. Yusril salah besar jika melihat KPK bagian dari eksekutif. Menurutnya, pembahasan tradisional mengenai ilmu tata negara akan melahirkan orang-orang seperti Prof. Yusril yang melihat arsitektur ketatanegaraan hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Yusril Ihza Mahendra salah kalau anggap KPK bagian dari eksekutif. Saya kira pembahasan tradisional mengenai ilmu tata negara menghasilkan orang seperti Yusril Ihza Mahendra ini, yang melihat arsitektur ketatanegaraan kita hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata Todung dalam sebuah diskusi tentang Hak Angket KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2017). 

Menjawab pernyataan Todung tersebut, Prof. Yusril menganggap Todung Mulya Lubis terlalu mengebu-nggebu dan seperti kehilangan kejernian dalam berfikir. 

"Mengapa ketika DPR ingin melakukan angket, yang merupakan instrumen pengawasan yang diatur dalam UUD 45, Todung menolaknya? Todung seperti kehilangan kejernihan berpikir karena keinginannya yang menggebu-gebu untuk menolak angket DPR terhadap KPK," jawab Prof. Yusril sebagaimana dilansir dari media Kompas.com.

Sementara itu, dilansir dari kompas.com Pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD juga menyatakan, bahwa Komisi KPK tidak bisa diangket oleh DPR RI. Lembaga anti korupsi itu bukanlah bagian dari pemerintah.

"Yang bisa diangket menurut UU MD3 adalah pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Saya mengatakan KPK itu bukan pemerintah, ini bisa dijelaskan dari teori maupun hukum," ujar Mahfud dilansir dari kompas.com dalam rapat dengan Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 18 Juli 2017.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pasal yang diajukan oleh penggugat untuk diuji oleh MK adalah Pasal 79 ayat (3) Undang-undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal itu mengatur soal penggunaan hak angket oleh DPR.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018). Sebagaimana dilansir dari detik.com.

Reporter : Furkan As
Editor      : Fuad D Fu