Dua Akademisi : Hati-Hati Dalam Memilih Pemimpin Kota Bima
Cari Berita

Advertisement

Dua Akademisi : Hati-Hati Dalam Memilih Pemimpin Kota Bima

Minggu, 04 Februari 2018

Usai diskusi, Narasumber melakukan foto bersama dengan pengurus FKPMD (Taufik Firmanto, SH.,LL.M memakai kemeja Biru, dan Salahudin, S.IP.,M.Si.,M.P.A memakai jas abu-abu berkacamata).
Indikatorbima.com - Dua akademisi Taufik Firmanto, SH.,LL.M dan Salahudin, S.IP.,M.Si.,M.P.A yang di undang sebagai narasumber dalam diskusi yang bertajuk "Idealitas dan Realitas Politik Local Bima dan Dompu" yang di gelar oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen Bima-Dompu (FKMPD) Malang di Aula Asrama Mahasiswa Bima Kota Malang, menghimbau warga Kota Bima dalam mengahadapi moment Pilwali untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin, Minggu (04/02/18).

Diskusi yang mengupas tuntas tentang realitas perpolitikan di Bima dan Dompu tersebut, dihadiri oleh puluhan mahasiswa perwakilan dari setiap Organisasi Daerah (ORDA). Diskusi berjalan cukup alot, berbagai pertanyaan dan sanggahan mewarnai berjalannya diskusi.

"Realitas politik local di Bima dan Dompu seperti itu, rusak dan hancur. Lalu siapa sebenarnya kita ini. Pelaku atau korban politik atau keduanya?" tanya salah satu peserta diskusi kepada para narasumber. 
Suasana diskusi
Dalam penyampaian materi diskusi maupun menjawab pertanyaan atau sanggahan peserta diskusi, para pemateri pada intinya menyatakan, bahwa realitas politik Bima dan Dompu sangatlah memprihatinkan, yaitu perilaku dan partisipasi yang terjadi adalah politik tanpa moral, tanpa etika, politik kekuasaan semata, politik pemangku kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat, politik anggaran yang tidak sehat.

"Jangan lupa bilang sama Dilan, yang berat itu bukan rindu. Tapi mewujudkan politik anggaran, sesuai dengan harapan rakyat dan amanat Konstitusi," tulis Taufik Firmanto, SH.,LL.M dalam power point materi yang disampaikannya.

Lebih lanjut ketika ditanya, tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Bima dalam mengahadapi moment politik pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2018, Taufik Firmanto yang akrab disapa bang Opik seorang advokat dan akademisi ini mengatakan, bahwa masyarakat harus cerdas dalam memilih. Salah satu tolak ukur dalam menentukan pilihan adalah melihat para paslon tersebut, apakah para paslon tersebut sudah memenuhi kriteria kepemimpinan Nggusu Waru atau belum.

"Kriteria kepemimpinan yang harus dijadikan tolak ukur untuk memilih adalah kriteria kepemimpinan Ncuhi (Nggusu Waru), yang dimana para Ncuhi ketika memimpin selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya," tutur pria asal Bima yang lahir di Kota Malang ini.

"Masyarakat berhak untuk menilai para calon. Saya percaya, bahwa kekuatan nilai-nilai budaya dan islam masih sangat kental di daerah Bima," tambahnya.

Sementara itu, Salahudin, S.IP.,M.Si.,M.P.A. Ketika di wawancarai secara ekslusif oleh reporter Indikator Bima mengatakan, bahwa realitas politik di Bima yang cenderung rusak dan pragmatis dapat dihentikan, hal itu tergantu dari upaya masyarakat Bima itu sendiri, terutama mahasiswa dan pemuda sebagai pemegang perubahan.

"Bisa dihentikan, tapi itu semua tergabtung dari upaya kita bersama. Siapa sajakah itu? Ya masyarakat sipil, media dan mahasiswa termasul LSM, termasuk pemerintah juga harus melakukan upaya," tutur pemuda yang pernah merantau ke Negara Thailand ini.

"Upaya apa yang harus dilakukan? Ya kita kerjasama membangun daerah, masyarakat sipil memberikan ide dan gagasan pembangunan dan pemerintah harus merespon itu dengan baik, dengan apa? Ya dengan kebijakan anggaran untuk mendukung ide-ide itu. Sehebat apapun ide dan gagasan kita, tidak akan berjalan dengan baik tanpa anggaran," terangnya lagi.

Lebih lanjut lagi, akademisi muda ini berharap kepada seluruh elemen masyarakat Bima agar moment PILKADA atau PILWALI ini dijadikan sebagai memontum untuk menciptakan perubahan. Masyarakat harus selektif dan kritis dalam memilih, sebaliknya para calon dihimbau untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan politik berkeadilan untuk masyarakat Bima.

"Tentunya semua elemen masyarakat Bima harus menjadikan moment pilkada atau moment pilwali ini sebagai momentum perubahan daerah. Masyarakat harus cerdas memilih, dengan melihat situasi politik, riwayat para paslon, visi dan misinya, program, selektif dan kritis. Sebaliknya para calon sebagai politisi harus menyadari bahwa ini demokrasi, para calon harus menjunjung tinggi kebebasan, hindari mengintimidasi, dan tunjukanlah politik yang berkeadilan," jelasnya.

Diskusi yang berlangsung hampir empat jam tersebut juga berlangsung cukup khidmat, dibukan dengan bacaan ayat suci Al-qura'an kemudian di akhir dengan sama-sama membaca do'a. Terlihat dalam suasan diskusi tersebut, mahasiswa asal Bima dan Dompu di Kota Malang sangat perduli dengan situasi dan kondisi perpolitikan lokal Bima dan Dompu.

Reporter : Siti Hajar
Editor      : Furkan As