Politik Memang Tak Punya Agama
Cari Berita

Advertisement

Politik Memang Tak Punya Agama

Selasa, 16 Januari 2018

Aksi 212 Bela Islam (foto : panjimas.com)
Indikatorbima.com - Heboh politik transaksional para partisan 212 tentang mahar politik ratusan milyar untuk rekomendasi pencalonan gubernur Jatim pada salah satu partai politik sungguh menarik disimak, meski saya berharap itu berita tak benar. Tapi itulah realitas politik yang terjadi dibelahan bumi manapun. 

Budaya politik transaksional memang bukan pyur urusan agama, pelakunya juga bisa siapapun: kaum nasionalis, kelompok sekulair, kumpulan sosialis termasuk kaum bergamis dan berjanggut yang lantang bicara takbir, atau membawa simbol-simbol agama pada bendera di tangan, jadi tak bisa di ukur apakah itu baik atau buruk apalagi halal dan haramnya.

Siapapun tahu bagaimana kerasnya persaingan untuk menempati posisi Ayatullah pada heararkhy puncak tertinggi pemimpin Syiah di Iran atau intrik dan siasat untuk berebut posisi Paus di Vatikan pada pemimpin tertinggi Katholik. Politik kekuasaan bisa berlangsung di manapun bahkan di serambi masjid atau altar suci gereja.

Ini pyur soal rekomendasi. Selembar kertas berharga sangat mahal, bernilai ratusan milyar, persetujuan atas nama partai untuk dicalonkan sebagai gubernur, itupun kalau lolos verifikasi di KPU, apalagi prosesi memenangi pada saat pilgub nanti.

Sebuah tahapan yang harus dilalui oleh siapapun, ketika ingin mendapatkan rekomendasi pencalonan. Itulah demokrasi yang kita banggakan itu. Bahkan sistem lain pun juga sama. Saya pikir itu sunatullah politik. Demokrasi, khilafah, monarchy atau sistem apapun semua sama. Tak ada makan siang gratis, begitu para politisi berkilah..

Setelah sebelumnya satu pasangan terjatuh karena soal perempuan. Dan satu bakal calon lagi pecah kongsi karena mahar politik. Meminjam teori politik 'drama turgy' panggung depan dan panggung belakang. Kita memang tak berhak tahu permainan belakang panggung macam apa yang diperankan, sebab kita hanya awam yang dimainkan para elite.

Tidak penting siapa elite politik itu sebab masing-masing kelompok punya elite sendiri yang berperilaku kurang lebih sama dengan elite politik yang lain. Ada elite yang sebut kita sebagai konstituen ada pula elite politik yang sebut kita umat tapi makna dan fungsinya tak beda jauh. 

Kita (umat-konstituen) hanyalah tukang dorong mobil mogok. Dan kita akan ditinggal kapanpun semau-mau mereka ketika mobil sudah kencang berjalan dan akan kembali ke kita juga semau-mau mereka untuk diminta mendorong mobil mogok lagi. Peringatan Buya Syafi'i Maarif kini perlahan mulai terbukti ada beberapa diantara kita yang memperalat Tuhan untuk tujuan politik praktis dan itu lebih berbahaya.

Perdebatan sengit antara Banu Aus dan Banu Khazraj di Saqifah tentang siapa paling berhak menggantikan Nabi saw masih segar di ingatan. Meski Abu Bakar kemudian dibaiat menjadi khalifah sepeninggal Nabi saw, persoalan politik tak padam begitu rupa. Banyak yang kecewa meski mayoritas mendukung. Bahkan konon Sayidina Ali ra dan para kerabatnya sempat merasa ditelikung karena tak disertakan dalam pembahasan di Banu Saqifah itu.

Konflik politik terus meruak, bahkan tak sedikit berakhir dengan perang. Perundingan antara Abu Musa Al Asy'ary mewakili Mu'awiyah dan Abu Dzar Al Ghifari mewakili Sayidina Ali ra tampak tidak seimbang, banyak pengikut yang mufaraqah karena kecewa, sebagian malah membrontak, dari situlah semua konflik bermula. Bahkan mungkin hingga hari ini.

Pada akhirnya politik hanyalah sebuah ikhtiar untuk saling menguasai dengan cara yang kurang lebih sama meski dengan packaging yang sedikit beda. Politik memang tidak punya agama ... dan mungkin pula Niccolo Machiaveli sangat benar adanya.

Penulis : @nurbaniyusuf Komunitas Padhang Makhsyar