Otak Korup dan Kebijakan Ngawur Pendidikan di Madapangga
Cari Berita

Advertisement

Otak Korup dan Kebijakan Ngawur Pendidikan di Madapangga

Senin, 29 Januari 2018

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Sangat menyedihkan, dunia pendidikan di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima berpuncak pada catatan hitam. Amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa pun dicederai. Upaya memanusiakan manusia telah fatal dan gagal total.

Kinerja pemerintah dipertanyakan untuk kesekian kalinya, dunia pendidikan di Kecamatan Madapangga disorot. Dunia pendidikan di wilayah setempat dinilai amburadul. Terutama sekali menyangkut pengangkatan Kepala Sekolah yang ada di wilayah setempat. Buktinya, berjalan sejak April 2017 Kepala SDN Inpres I Woro dilantik sebagai Kepala Sekolah definitif. Padahal, Kepala Sekolah (Kasek) tersebut belum mengantongi sertifikat cakep. Tak hanya itu, penempatan PLT diatas PLT Kepala SDN Rade juga sebagai bentuk bobroknya kinerja pemerintah Kabupaten Bima dalam menata dunia pendidikan. 

Patut dipertanyakan kebijakan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri selaku yang memiliki hak prerogratif dalam mengambil keputusan. Kuat dugaan saya, apa yang dilakukan pemerintah saat ini terselip konspirasi besar-besaran dalam mengambil sebuah keputusan khususnya di dunia pendidikan Madapangga. Selain itu, sederet permasalahan yang terjadi saat ini adalah sebuah bukti kuat bahwa momentum ini dijadikan sebagai ajang bisnis.

Aturan main pemerintah dalam menentukan kebijakan khusus di dunia pendidikan di Madapangga sangat ngawur. Stok Cakep masih ada empat orang. Sementara yang dilantik secara definitif adalah orang yang tidak memiliki sertifikat Cakep.

Saya menegaskan, sebagai pemerhati pendidikan, kita tidak akan tinggal diam untuk melakukan berbagai hal demi kemajuan pendidikan di Madapangga. Untuk menyikapinya, dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi besar-besaran dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyegelan terhadap kantor UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Madapangga.

Kami tidak akan tinggal diam. Aksi demontrasi adalah harga mati demi kemajuan dunia pendidikan di Madapangga. Tidak hanya itu, kami meminta kepada anggota legislatif Dapil I yang menaungi Komisi Pendidikan untuk membenahi permasalahan yang terjadi di Madapangga, sekaligus memanggil pihak eksekutif untuk dimintai pertanggung jawabannya terkait penataan dunia pendidikan di kecamatan setempat.

DPRD Dapil I jangan hanya memangku tangan. Panggil Esksekutif untuk dimintai pertanggung jawabannya. Sertifikat cakep adalah syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk diangkat sebagai Kasek. Kok malah guru yang tidak memiliki sertifikat cakep tercakup sebagai Kasek. Untuk itu, saya mendesak Kepala UPTD Dikbudpora setempat harus lebih bijak dalam mengusulkan nama para calon Kasek. Sebab itu akan menjadi barometer kemajuan pendidikan di wilayah setempat. Saya menduga pengangkatan Kasek di SDN Inpres I Woro syarat kepentingan semata. Bukan berdasarkan mekanisme yang jelas. Dimana pemerintah seakan lemah tak berdaya, sehingga urusan kerakyatan tidak mampu diselesaikan, lalu berimbas pada kesenjangan sosial yang berkepanjangan atas pro-kontra masyarakat yang didasari oleh kebijakan pemerintah dinilai ngawur. 

Resah dengan ngawurnya kebijakan pemerintah yang berkepanjangan tanpa kepastian. Iyakah Bupati Bima tidak bekerja sesuai Tugas pokok dan fungsinya? Entahlah...

Kita sebagai rakyat selalu menjadi korban dan tumbal atas ulah tangan segelintir pejabat serakah & otak korup.

Penulis : Syahru Ramadhan, S.H. (wakil ketua umum LSM GEPPRAK NTB).