Media Massa dan Penegak Hukum di Bima Harus Profesional
Cari Berita

Advertisement

Media Massa dan Penegak Hukum di Bima Harus Profesional

Minggu, 07 Januari 2018

Foto : Penulis
IndikatorBima.com - Pemberitaan media massa tidak pernah luput dari pelbagai aspek kehidupan dalam hal apa pun, di mana pun, dan kapan pun itu. Tidak dapat dipungkiri, bahwa media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena kekuatan media massa dalam pewartaan dan penyebaran informasi sangatlah berpengaruh pada pembentukan opini masyarakat dan pergerakan masyarakat, bahkan Pers dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam penegakan hukum, media massa memiliki kekuatan sebagai katalisator bagi penegakan hukum di mana pun termasuk di Bima, NTB. Kenyataannya banyak kasus yang diproses secara cepat dan tepat oleh penegak hukum karena pemberitaan media massa (dari media cetak maupun daring). 

Saat ini beredar opini masyarakat tentang bagaimana kepercayaannya kepada media, bahkan sampai terjadi perdebatan dan hujatan di pelbagai media sosial, contohnya dalam pemberitaan oleh media lokal Bima (metromini.co.id) mengenai kasus pembacokan, perebutan parang, sampai diduga oleh pihak kepolisian ada tindak pidana perampokan mobil yang terjadi di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Kamis (04/01/2018) lalu.

Dugaan Kepolisian/Brimob yang menjadi Narasumber Media Dari Metromini.co.id yang tidak diketahui identitasnya sesuai dengan keterangan dari korban yang dimuat dalam pemberitaan media tersebut tertanggal 04/01/2018 lalu.

Disimpulkan dalam pemberitaan, satu sumber ini (hanya dari korban) adalah terjadi pembacokan dan diduga melakukan perampokan mobil dengan pelaku tiga orang. Dua orang pelaku yang belum diketahui identitasnya membawa lari mobil dan salah satu pelaku yang diketahui identitasnya bernama Munawir (45) mengalami luka parah, begitu juga dengan salah satu korban atas nama Herman (37) pemilik mobil dilarikan ke RSUD Bima karena keduanya (Munawir dan Herman) saling membacok dan berebutan parang sebelum Herman ditolong oleh sopirnya yang bernama Wawan (27).

Sedangkan klarifikasi dari pihak pelaku atas nama Munawir (45) melalui keluarganya, mengatakan bahwa "Yang melakukan pembacokan kepada Munawir bukan Herman tetapi ada orang lain," dan menganggap berita metromini.co.id tidak masuk akal seperti yang dimuat oleh Indikatorbima.com tertanggal 05/01/2018. Masalahnya, berita metromini.co.id bersumber dari narasumber pihak Kepolisian/Brimob tetapi tidak disebutkan namanya.

Sesuai kode etik jurnalistik pasal 7 memang wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya demi keamanan narasumber itu sendiri yang tertuang dalam penafsiran di poin "a" Hak tolak. Dan juga dalam pasal 7 poin "b", narasumber juga dapat meminta penundaan pemuatan atau penyiaran berita yang disebut embargo dan pasal-pasal lainnya.

Tetapi masalahnya, narasumber media dari metromini.co.id adalah seorang dari pihak Kepolisian/Brimob yang memang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 terkait tugas dan wewenang Polri serta dalam peraturan Kapolri RI No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang kode etik profesi Kepolisian yang berkaitan dengan etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, bahkan tentang bagaimana etika dalam hubungan dengan masyarakat (Apakah UU dan Peraturan tentang Kepolisian ini tidak dipergunakan lagi?).

Dalam menangani kasus ini, boleh saja dinilai narasumber media yaitu Kepolisian/Brimob telah lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai seorang polisi karena dalam kasus saling bacok dan dugaan perampokan di Kec. Sape ini memberikan informasi yang diidentifikasi hanya dari korban saja dan pendugaan yang bersifat sementara kepada media yang diberitakan, sehingga bisa saja memunculkan keresahan masyarakat. Apa lagi sampai saat ini di Bima kasus-kasus kriminal (pembacokan dan lainnya) tidak kunjung selesai sampai menyebabkan konflik berkepanjang antar kelompok masyarakat bahkan antara desa sehingga aktifitas masyarakat lain terganggu. 

Pertanyaannya adalah Mengapa narasumber media ini harus digunakan hak tolak nya? Bukankah pihak kepolisian punya hak dan kewenangan dalam kasus ini? Mengapa harus disembunyikan identitasnya? Apakah tidak ada ketakutan dengan menyembunyikan identitasnya, pembaca berita (publik/masyarakat) awam menganggap pihak berwenang tidak bertanggung jawab? Apa tidak ada ketakutan kasus ini bisa memunculkan konflik berkepanjangan antara kelompok masyarakat? Apakah perlu Narasumber (Kepolisian/Brimob) sebagai pelindung harus dilindungi oleh media sehingga keamanan terjamin? Apakah tidak takut dengan beredarnya berita dan informasi ini dapat merugikan pihak keluarga pelaku? 

Wartawan dan medianya tentu saja harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Tentu dalam penyiaran suatu berita, apalagi kasus kriminal seperti ini, haruslah sesuai dengan fakta peristiwa yang diidentifikasi oleh pihak-pihak berwenang (Kepolisian) yang akurat dan berdasarkan kode etik jurnalistik agar tidak ada opini dan gerakan masyarakat yang berbahaya untuk keamanan masyarakat, di daerah Bima khususnya.

Pihak-pihak penegak hukum (Kepolisian) dalam menangani dan menyelesaikan kasus, termasuk tindak kriminal oleh seseorang tentu harus mengutamakan "Asas praduga tak bersalah" yang diatur dalam kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum dilakukan pengedaran informasi ke publik. Kalau misalkan suatu peristiwa belum diketahui kebenarannya atau masih dalam melakukan identifikasi satu pihak, dan jika masih dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, jangan sampai penegak hukum terutama kepolisian sendiri dianggap tidak benar oleh masyarakat umum karena siapa lagi yang diharapkan masyarakat untuk penegakkan hukum dan menjamin keamanan masyarakat.

Penegakan hukum dengan baik, benar dan cepat merupakan awal mula dari membaiknya keadaan daerah, termasuk Bima yang sekarang sudah carut marut karena dari pemerintahnya saja banyak terindikasi tindak pidana KKN sampai adanya demo besar-besaran oleh mahasiswa, pemuda dan masyarakat, bahkan di kalangan masyarakat Bima terutama pemuda dalam setiap momen keramaian terjadi tindakan kriminal dan hampir setiap hari adanya bacok-bacokan antar pemuda sampai berujung tawuran antar warga desa.

Kapan daerah Bima bisa damai, tenteram, aman, dan sejahtera ?

Penulis : Subhan Forest
Editor   : Sirsulk