Masyarakat Bernostalgia Dengan Demokrasi
Cari Berita

Advertisement

Masyarakat Bernostalgia Dengan Demokrasi

Kamis, 25 Januari 2018

Foto : Penulis 
Indikatorbima.com - Perbedaan masih seringkali memicu konflik, bahkan konflik berdarah, di masyarakat kita. Perbedaan suku, ras, agama, dan cara hidup seringkali menajamkan prasangka yang berujung pada kekerasan antar manusia. Feodalisme politik masih tercium di udara. Orang menjadi penguasa bukan karena kemampuan nyatanya, melainkan karena kedekatannya dengan kekuasaan yang ada, dan kemampuannya melakukan manuver-manuver politis yang penuh tipu daya semata.

Demokrasi harus dipupuk agar praktik dan prinsipnya tetap terjaga baik karena demokrasi merupakan sebuah proses yang terus berjalan dan perlu dipelihara. “Demokrasi akan dapat terus bertahan jika para pemangku jabatan lebih bersedia mendengarkan suara publik dan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari rakyatnya. Rakyat sebagai pilar demokrasi yang diamanahkan oleh undang-undang dasar 1945 “kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat”, Kekuatan demokrasi di indonesia adalah ada di tangan rakyat. 

Makna kata demokrasi sendiri adalah ”kekuasaan oleh rakyat”. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh Herodotus, seorang sejarahwan Yunani pada abad kelima SM dengan memadukan kata demos, yang berarti ”rakyat” dengan kata kratein, yang berarti ”berkuasa”. Mungkin definisi yang lebih terkenal ditelorkan oleh Abraham Lincoln dengan pengertian ”pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan (monarchy) dimana institusi kekuasaan dipegang oleh satu komunitas (keluarga) secara turun-temurun dan proses pengambilan keputusan sepenuhnya merupakan kehendak raja. Dalam demokrasi, keputusan yang diambil adalah kehendak rakyat, sedangkan dalam monarki, keputusan adalah kehendak raja.

Konsep bahwa rakyat baik secara kolektif dan individu ”berhak membuat keputusan” inilah yang membuat sistem pemerintahan demokrasi pada akhirnya menemui beberapa persoalan. Apakah yang dimaksud dengan ”kekuasaan oleh rakyat” itu hanya sebatas ”hak menentukan wakilnya dalam proses pengambilan kebijakan politik selanjutnya” ataukah ”secara positif mereka selalu terlibat” dalam proses tersebut? dalam artian bahwa wakil yang mereka pilih tidak lebih hanya sekedar delegasi.

Ditahun 2018 dan 2019 istilah orang banyak merupakan tahun politik, oleh karena demikian mulai dari masyarakat awam dan masyarakat intelektual bernostalgia dengan para kandidat dan atau bermanufer yang tidak punya arah. Dilihat pada undang-undang no 10 tahun 2016 yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin nya sendiri maupun dalam hal ketika terjadi pelanggaran pemilihan untuk melaporkan kepada BAWASLU atau PANWASLU Kabuapten/Kota. Sewalaupun uu no 10 tahun 2016 dan perbawaslu no 14 tahun 2017 tidak konsisten dan tidak memiliki daya paksa. Dengan segala keterbatasan undang-undang dan perbawaslu namun memberikan ruang yang besar pada rakyat untuk mengamankan demokrasi seperti semboyang Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu”.

Pemilihan kepala daerah secara konstitusional berarti memilih kepala daerah atas aturan yang berdasarkaan konstitusi. Ada 2 (dua) hal yang penting dicatat.  Pertama, ketika pemilihan kepala daerah itu sendiri sedang berlangsung, calon kepala daerah atau tim suksenya tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan semangat dan jiwa konstitusi, seperti memberi stimulus baik berupa barang, jasa maupun uang yang dapat berindikasi adanya maksud bahwa penerima akan terdorong untuk memilihnya.

Hal-hal seperti ini memang tidak tercantum dalam konstitusi, akan tetapi hal itu dapat mengarah pada tindakan yang berkategori politik uang yang dilarang oleh hukum dan hal itu sangatlah tidak demokratis . Kedua, pemilukada yang  konstitusional, tidak saja secara gramatika dimaknai berdasar apa yang tertulis dalam konstitusi akan tetapi juga sesuai dengan hakekat konstitusi, yaitu bahwa konstitusi pada hakekatnya membatasi kekuasaan agar rakyat tidak dirugikan, sehingga ketika seorang terpilih menjadi kepala daerah maka dalam menjalankan kekuasaannya harus tunduk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan ini tidak saja dalam konstitusi tetapi juga melalui undang-undang organiknya. Akan tetapi sungguh ironis, dalam prakteknya, tidak semua kepala daerah yang terpilih menurut dasar aturan konstitusi, dapat menjalankan kekuasaannya sesuai amanah undang-undang, karena ada kepala daerah yang melakukan abuse of power dalam menjalankan kekuasaan, dengan melakukan hal-hal yang merugikan rakyat, seperti korupsi.

Hemat penulis ketika masyarakat tidak mengunakan rasio dalam hal untuk menentukan masa depan bangsa maka kesensaraan dan kemerataan pembangunan jangan berharap.

Di tengah kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini melalui demokrasi kita bangun dan kita jaga marwah demokrasi dari kelakuan para bendit-bendit politik yang merusak bangsa ini. Untuk mewujudkan itu semua harus terbangunnya kesamaan pendapat antara masyarakat sebagai pengawal demokrasi, Komisi pemilihan Umum dan Badan pengawas Pemilihan umum.  Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisah.

Penulis : Harmoko