LGBT : Antara Kekuasaan Hukum Negara dan HAM
Cari Berita

Advertisement

LGBT : Antara Kekuasaan Hukum Negara dan HAM

Kamis, 25 Januari 2018

Foto : Penulis
Hukum Negara Indonesia

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar "yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia", dan yang "melekat pada semua manusia" terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang.

HAM membutuhkan empati dan aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Mereka tidak harus diambil kecuali sebagai hasil dari proses hukum berdasarkan keadaan tertentu; misalnya, hak asasi manusia mungkin termasuk kebebasan dari penjara melanggar hukum, penyiksaan, dan eksekusi.

Doktrin dari hak asasi manusia telah sangat berpengaruh dalam hukum internasional, lembaga-lembaga global dan regional. Tindakan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi non-pemerintah membentuk dasar dari kebijakan publik di seluruh dunia. Ide HAM menunjukkan bahwa "jika wacana publik dari masyarakat global mengenai perdamaian dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu merujuk ke hak asasi manusia." Klaim yang kuat yang dibuat oleh doktrin hak asasi manusia terus memprovokasi skeptisisme yang cukup besar dan perdebatan tentang isi, sifat dan pembenaran hak asasi manusia sampai hari ini.

Arti yang tepat dari hak asasi memicu kontroversial dan merupakan subyek perdebatan filosofis yang berkelanjutan; sementara ada konsensus bahwa hak asasi manusia meliputi berbagai hak seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, perlindungan terhadap perbudakan, larangan genosida, kebebasan berbicara, atau hak atas pendidikan, ada ketidaksetujuan tentang mana yang hak tertentu harus dimasukkan dalam kerangka umum hak asasi manusia; beberapa pemikir menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus menjadi persyaratan minimum untuk menghindari pelanggaran terburuk, sementara yang lain melihatnya sebagai standar yang lebih tinggi.

Apa kaitannya Antara Hukum Negara Indonesia dan Hukum HAM Work???

Pada dasarnya Ham dan Hukum adalah satu kesatuan yang utuh yang dimana satu sama lainnya saling menopang dengan prinsip memberikan Kepastian, Keadilan, kemanfaatan dan hak atas kesamaan hak. Ketika kita bertanya kenapa kemudian hari ini Indonesia mempersoalkan kehadiran LGBT??? Apakah ini sebagai bentuk discriminate atau ini memang kedaulatan Hukum Indonesia yang berlaku???.... Ketika kita menginterpretasikan berdasarkan asumsi para aktivis HAM (LGBT) maka ini adalah sebuah discriminate tapi ketika kita berpandang secara Normatif (UUD 1945 Dan PANCASILA) maka kita harus lebih Realistis dalam berpikir.

Mari kita tarik kembali apa yang menjadi sumber/dasar permasalahnya. HAM adalah terdapat dua prespektif yaitu prespektif HAM Barat dan Prespektif HAM Timur (ISLAM) yang dimana terdapat perbedaan prinsip didalamnya yang dimana Ham Barat dengan misi kemanusiaan dengan dasar Manusia pada Umumnya sedangkan Ham Islam yang berdasar pada kita suci al-quran. Itulah sedikit pandangan HAM dan kenapa kemudian ketika Ham mau ditegakka di Indonesia sangat susah dah berbelit-belit?? Apakah indonesia menganut Ham Barat atau Ham Islam ??? 

Mari kembali Ke Laptop LGBT

Indonesia adalah Negara Hukum yang kekuasaan tertinggi ada ditangan dihukum (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3) ! Kenapa saya perjelas karena biar lebih efektif dalam berpikir dan terarah pembahasannya bahwa sesungguhnya Indonesia bukan negara HAM Atau kekuasaan tertinggi ada di tangan HAM. Jelasnya kehadiran HAM harus mampu bersinegi dengan prinsip dasar dalam setiap negara, prinsip dasar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, Budaya, Adat Istiadat dan Sejarah Bangsa Indonesia. Ketika hari ini kita menuntut atas kesamaan Hak atas LGBT maka itu adalah sebuah kekeliruan didalamnya.

LGBT merupakan penyakit manusia yang harus ditangani secara MEDIS. Negara harus mampu mewujudkan kedaulatan Hukum Negara bukan malah membuat hukum atas ketidakkepastian objek permasalahnya.

Hukum ada dari keadaan bukan dari ketiadaan yang normal objeknya tidak jelas dan apalagi objek tersebut terindikasi bukan pada substansinya. Negara yang berdaulat adalah ketika para bangsanya mampu mengingat sejarah Negaranya, bukan Bangsa yang mampu merasionalkan berdasarkan kepentingan hasrat kemanusiaannya.

"Kami ada untuk mereka dan mereka ada untuk kita semua"

Penulis : Mualimunsyah, S.H