KPK VS Organisasi Advokat
Cari Berita

Advertisement

KPK VS Organisasi Advokat

Sabtu, 13 Januari 2018

Foto : Penulis

Indikatorbima.com - Baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari seorang Advokat bernama Frederich Yunadi terkait dengan pembelaannya ketika itu sebagai kuasa hukum terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP Setya Novanto. Kabar dimaksud bukan lagi persoalan yang menyangkut kekayaan ataupun “prestasi” sang Advokat dalam menangani perkara. Tetapi kali ini Frederich ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka atas dugaan merintangi/menghalangi proses penyidikan yang selama ini dilakukan oleh KPK kepada Setya Novanto sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 joncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kebenaran ini lebih lanjut dikonfirmasi oleh KPK melalui Wakil Ketuanya Basaria Panjaitan dalam sebuah konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).

Harus Menghormati

Dengan ditetapkannya Frederich Yunadi sebagai tersangka, kiranya menimbulkan spekulasi kuat di masyarakat, ada yang “bahagia” dan ada pula sebaliknya. Namun setidaknya ini dianggap wajar, karena tidak sedikit dari semua tindakan yang dilakukan oleh Frederich selaku kuasa hukum Setya Novanto kala itu dianggap melindungi koruptor dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi bahkan jelas merintangi penyidik KPK untuk melakukan penyidikan, sehingga membuat masyarakat geram dibuatnya. Misalnya ketika KPK berkunjung kerumah Setya Novanto dan saat bersamaan Setya Novanto tidak diketahui keberadaannya, namun selang waktu beberapa menit muncul kabar yang bersangkutan mengalami kecelakaan, hingga harus dirawat di rumah sakit saat itu juga dan bahkan Frederich mengatakan terdapat benjolan sebesar bakpao di kepala Setya Novanto.

Merespon soal itu, begitu banyak dugaan yang “berkeliaran” mulai dari disembunyikan, sengaja di setting atau bahkan ini hanyalah akal-akalan Frederich semata. Dugaan seperti ini tentu tidaklah semua salah, namun tidak juga demikian semua benar, karena sejatinya tugas seorang Advokat itu salah satunya melakukan pembelaan guna kepentingan kepada kliennya. Artinya tindakan yang dilakukan oleh Frederich dimaksud, pada prinsipnya sah-sah saja selama ia masih dalam konteks menjalankan tugasnya sebagai Advokat yang diberi kuasa. 

Pertanyaan sederhananya ialah apakah tindakan yang dilakukan oleh Frederich merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori pasal 21 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi?. menurut saya terkait dengan pasal yang disangkakan oleh KPK kepada Frederich sangatlah multitafsir, bagaimana mungkin tindakan yang dilakukan oleh Frederich sebagai kuasa hukum dari kliennya yang didsasarkan hubungan kontrak dianggap sebagai tindakan yang merintangi atau menghalangi penyidikan. Menariknya seolah hanya KPK yang bisa menilai pasal itu jika dikaitkan dengan tindakan Frederich. Ini sesuatu yang aneh, namun pada kenyataannya inilah hukum. 

Namun poin penting yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini ialah terkait dengan “pamit” atau tidaknya KPK kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menetapkan Frederich sebagai tersangka yang kala itu menjalankan tugasnya terlebih ia sebagai Advokat memiliki hak imunitas yang dijamin oleh Undang-undang Advokat itu sendiri. Sehingga terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh Frederich, mau sifatnya etik atau dugaan pidana sekalipun, menurut hemat saya secara fatsun kelembagaan mestinya KPK harus “pamit” terlebih dahulu kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Mengapa harus “pamit”, karena antara KPK dan Organisasi Advokat kedua lembaga tersebut sama-sama lembaga penegak hukum yang diakui oleh Undang-undang terlebih Advokat memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak asasi klien dari Negara yang mencoba untuk “memperkosanya”, maka sekali lagi demi hukum mestinya KPK harus menunggu Dewan Kehormatan Organisasi Advokat bekerja terlebih dahulu.

Dengan kata lain pula, bahwa KPK berkirim surat kepada Organisasi Advokat dalam hal ini Dewan Kehormatan tempat dimana Frederich sebagai anggota didalamnya, untuk meminta telaah dan penilaian kepada Dewan Kehormatan. Kalupun nantinya menurut Dewan Kehormatan Advokat ia bersalah dan benar melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka pada saat itu juga mestinya Advokat bersangkutan tetap mendapatkan sanksi etik, namun tidak menghapuskan pidananya, sehingga lebih lanjut KPK berhak untuk menindaklanjuti dan memproses Frederich sebagaimana mestinya. Akan tetapi kalau tindakan “pamit” ini tidak dilakukan oleh KPK dan langsung menetapkan Frederich sebagai tersangka, maka itu sama halnya KPK tidak menghormati Organisasi Advokat dan bahkan bisa jadi dianggap sebagai tindakan mengkriminalisasi profesi Advokat itu sendiri. Karena lagi-lagi ini bukan hanya hubungan personal antara KPK dan Frederich semata, tetapi sudah menyangkut urusan kelembagaan kedua institusi penegak hukum. Dengan demikian, bukan tidak mungkin proses persidangan nantinya akan terganggu dan keluar dari asas-asas peradilan yang sesuangguhnya. 

Sebaliknya, seandainyapun KPK sudah melakukan tindakan “pamit” dimaksud kepada Organisasi Advokat dan Organisasi Advokat tidak melakukan apa-apa, maka tindakan yang dilakukan oleh KPK sudah tepat dan tidak menjadi persoalan.

Penulis : Alungsyah (Penulis merupakan Advokat/Pengamat Hukum).

Tulisan ini pernah di muat di Harian Haluan tertanggal 12 januari 2018.