Gara-Gara Demo Kasus Dugaan Pungli Prona, Mahasiswa Ini Jadi Tersangka
Cari Berita

Advertisement

Gara-Gara Demo Kasus Dugaan Pungli Prona, Mahasiswa Ini Jadi Tersangka

Kamis, 18 Januari 2018

Foto : M. Yusuf
Indikatorbima.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan pemuda di antaranya M. Yusuf dan Syarifudin bersama masyarakat di depan halaman kantor Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, pada tanggal 07 September 2017 berakhir dengan ditetapkannya M. Yusuf salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (YAPIS) Dompu dan Syarifudin sebagai tersangka pengerusakan papan informasi Desa, Kamis (18/01/18).

"Kepala desa tidak hadir pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemuda pada saat diminta pertanggungjawabannya terkait dengan tuntutan tersebut, sehingga terjadi dorong-mendorong antara masyarakat dengan pihak kepolisian," kata Yusuf kepada Indikator Bima melalui WhatsApp.

Sesaat setelah Aksi demonstrasi yang menuntut penyelesaian kasus dugaan tindak pidana pungutan liar dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2015-2016 yang diduga dilakukan oleh Syarifudin H. Ahmad kades Desa Jambu. M. Yusuf dan Syarifudin dilaporkan oleh Kades Jambu kepada Polsek Pajo, dengan tuduhan merusak papan informasi Desa. Kemudian M. Yusuf dan Syarifudin secara resmi ditetapkan sebagai tersangka empat bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 05 Januari 2018. 

"Kepala Desa Jambu melaporkan ke Kapolsek Pajo terkait dengan rusaknya papan informasi akibat aksi dorong-mendorong tersebut. Hal itu terjadi karena masyarakat kecewa terhadap kepala Desa yang tidak ada di tempat," ungkap Yusuf. 

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, M. Yusuf pernah diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Dan ia pun hadir memenuhi panggilan tersebut.

"Sudah pernah di panggil dan dimintai keterangan sebagai saksi," kata Yusuf.

M. Yusuf mengatakan, bahwa sebagai warga negara yang baik, dirinya akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang di alaminya saat ini.

"Yang jelas sebagai warga negara yang baik saya akan kooperatif terhadap proses hukum yang berlaku," ungkapnya.
Foto : Aksi demonstrasi pada tanggal 07 September 2017 lalu.
Lebih lanjut M. Yusuf juga menjelaskan, bahwa dua minggu sebelum aksi demonstrasi itu dilakukan, masyarakat sudah melaporkan kepala Desa Jambu kepada pihak kepolisian atas dugaan pungutan liar dalam pelangsanaan Program Nasional Agraria (PRONA). Namun sampai dengan hari ini, belum ada titik terang terkait dengan kasus pungli tersebut.

"Dua minggu sebelum aksi demonstrasi, masyarakat telah memasukkan laporan pungli Prona tahun 2015-2016 di Polres Dompu dan sampai hari ini tidak di indahkan oleh pihak kepolisian sedangkan laporan saudara Syarifudin H. Ahmad selaku kepala Desa Jambu cepat sekali di indahkan oleh pihak kepolisian," ungkapnya.

M. Yusuf pun berharap kepada pihak kepolisian agar bersikap netral dan menjaga wibawa sebagai lambaga penegak hukum. Ia berharap agar pihak kepolisian juga mau dan mampu menyelesaikan kasus dugaan pungli di desanya.

"Harapan saya pihak kepolisian mampu menjaga netralitas dan wibawa kepolisian dalam menyelesaikan kasus pungli," terangnya.

"Harapan semua masyarakat desa Jambu. Artinya bukan saya saja, Kasus pungli Prona ini harus tuntas dan oknum itu di seret dan di adili seadil-adilnya," lanjut Yusuf.

Baca : Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dua Mahasiswa ini Ajukan Praperadilan

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya. Melalui kuasa hukumnya Abdullah,SH.,MH advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Tambora Bangkit (YARKI), M. Yusuf dan Syarifudin melakukan upaya hukum, yaitu sedang mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Dompu.

"Mudah-mudahan kami bisa menang dalam praperadilan ini, mohon doa dan dukungan semua pihak terutama teman-teman seperjuangan," harapnya.

Baca juga : Mahasiswa Dompu Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ketua IKPMD dan KIB Angkat Bicara

Diketahui, Kasus dugaan pungli dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) di Desa Jambu yang diduga dilakukan oleh oknum kepala Desa Jambu masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.

Menurut informasi yang dihimpun oleh Indikator Bima, masyarakat desa Jambu sebagai penerima manfaat atau peserta sertifikasi tanah dalam pelaksanaan PRONA telah di pungut biaya yang cukup bervariasi oleh pemerintah Desa Jambu, yaitu ada yang di pungut sebesar 250 ribu rupiah, ada yang 300 ribu rupiah, bahkan ada yang sampai angka jutaan rupiah. Padahal PRONA adalah program gratis dari pemerintah pusat yang dibiayai dari APBN dan APBD.

Sampai dengan berita ini ditulis, Kepala Desa Jambu dan pihak kepolisian masih dalam proses konfirmasi.

Reporter : Syarif Hidayatullah
Editor      : Fuad De Fu