BKIPM Bima Lakukan Pelepasliaran Lobster yang Dilarang
Cari Berita

Advertisement

BKIPM Bima Lakukan Pelepasliaran Lobster yang Dilarang

Jumat, 19 Januari 2018

Kegiatan Pelepasliaran Lobster oleh Kepala karantina ikan bima, bersama polsek bandara sultan salahuddin bima, siswa/siswi SMK dan pengawas perikanan Prov.  NTB.
Indikatorbima.com - Pada hari Kamis (18/01). Dalam rangka pelaksanaan dan Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indomeisa Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus sp.), Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Melalui Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima (SKIPM) bersama Kepolisian KP3 Udara, Pengawas Perikanan dan Siswa/Siswi SMK Kelautan melakukan pelepasliaran Lobster di Pantai Kolo – Bima, Jum'at (19/01/18).

Lobster yang dilepasliarkan tersebut, di peroleh dari Lobster hasil penahanan sementara yang ditemukan petugas pada saat melakukan pemeriksaan lobster yang akan dilalulintaskan melalaui bandara udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dengan tujuan Denpasar-Bali.

Dari hasil pemeriksaan dan penahan tersebut ditemukan lobster yang dilarang, yaitu dibawah ukuran 200 gram dan yang bertelur sebanyak 24 Ekor.

Kepala SKIPM Bima, Arsal menyatakan bahwa penahanan dan pelepasliaran lobster tersebut sebagai bentuk penerapan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan. Selain itu, pelepasliaran lobster yang mengikut sertakan siswa/siswi SMK diharapkan mampu mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lobster, sekaligus meningkatkan stock lobster yang ada di alam.

"Pelepasliaran ini dilaksanakan dengan tujuan menjaga kelestarian dan dapat meningkatkan stock lobster yang ada di alam sekaligus juga mengikuttsertakan siswa SMK Kelautan sebagai edukasi dan sosialisasi kepada siswa dan masyarakat tentang tujuan kegiatan ini," katanya. 

Dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak karantina ikan, Arsal meminta kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak melakukan penangkapan dan memperdagangkan komoditi tersebut sesuai Permen KP Nomor 56 Tahun 2016. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap lobster yang masih kecil dan yang sedang bertelur.

"Diharapkan sangat-sangat diperlukan kesadaran pengguna jasa dan masyarakat tentang kelestarian komoditi tersebut untuk keberlanjutan dan meningkatkan komoditi lobster dimasa yang akan datang yang populasi dikhawatirkan akan menurun apabila lobster yang sedang bertelur dan lobster yang masih kecil terus diambil," harapnya.

Diketahui, penerapan pembatasan lobster sejak tahun 2015, frekuensi pengeluaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 23 % dibandingkan tahun 2016 dengan jumlah lobster yang dilalulintaskan pata tahun 2017 sebanyak 18 ribuan dan tahun 2016 sebanyak 14 ribuan. Sehingga dengan adanya peningkatan pengeluaran akibat pembatasan lobster dapat meningkatkan usaha nelayan dan penampung lobster.

Reporter : Fuad De Fu
Editor      : Muh. Ainul B