Pendidikan Terpencil Melalui Guru Garis Depan (GGD) "Sebuah Kritik Sosial"
Cari Berita

Advertisement

Pendidikan Terpencil Melalui Guru Garis Depan (GGD) "Sebuah Kritik Sosial"

Selasa, 12 Desember 2017

Foto : Penulis 
Indikatorbima.com - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempercepat proses pengangkatan Guru Garis Depan (GGD) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tujuan perekrutan GGD sebagai PNS untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang terjangkau, murah dan merata di daerah-daerah terluar. Apalagi wilayah tersebut masih membutuhkan banyak pengajar di wilayah-wilayah terpencil seluruh indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut untuk mewujdukan pemerataan tenaga pendidik sehingga menghasilkan pendidikan yang bermutu di daearah terpencil. Melalui program ini pemerintah berkomitmen untuk mengirim sejumlah guru di daerah-daerah tujuan untuk meminimalisir kekurangan guru.

Dalam proses perekrutan GGD ini tentu pemerintah melihat permasalahan pendidikan di daearh terpencil yang memiliki kekurangan seperti tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insetif rendah, guru-guru yang kurang kompoten serta ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Disamping itu, permasalahan angka putus sekolah juga masih relatif tinggi menimbulkan persoalan lain. Sehingga dengan hadirnya GGD ini dapat mengatasi persoalan pendidikan yang ada di daerah terpencil. Sebab guru yang di rekrut memiliki kemampaun kompotensi yang mumpuni agar menjadi tenaga pengajar yang profesional, guru profesional adalah harapan semua pihak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indosensia khusunya di daerah terpencil. 

Terkait hal tersebut bahwa pendidikan di daerah terpencil perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh supaya bisa maju sejajar dengan daerah lain. Hal ini bisa terwujud bila ada perhatian dan keterlibatan dari semua komponen bangsa ini, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Disamping itu adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kekuarangan guru dan mutu pendidikan daerah terpencil maka pemeintah memberikan penghargaan kepada GGD melalui program pendidikan profesi guru (PPG) pada kampus-kampus ternama di indonesia agar dapat meningkatkan mutu baik secara guru secara individu maupun mutu pendidikan. 

Melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diatas kita harus merespon dengan baik jika tujuannya baik, namun kondisi dilapangan tentu memilki kendala dalam pelaksanaannya yaitu antara lain : Pertama penempatan GGd di daerah terpencil nampaknya ada beberapa daerah yang menolak dan tidak bisa menerima kehadiran guru tersebut karena mengalami protes yang dilakukan oleh putra daerah karena dianggap tidak memberikan ruang dan kesempatan serta saingan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kedua pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penempatan GGD tidak melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu, kenapa demikian? terbukti dilapangan bahwa dalam penempatan GGD tersebut tidak sesuai kebutuhan sekolah misalkan seperti Guru Mapel yang sudah ada Guru PNS nya malah ditempatkan lagi guru mapel yang sama sehingga numpuk pada mata pelajaran tertentu padahal masih banyak mapel lain yang mengalami kekurangan guru.

Oleh karena itu sebaiknya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal perekrutan GGD ini sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangan sarjana lokal yang belum memiliki pekerjaan agar menjadi proirotas. Selain itu dalam penempatan sebaiknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan baik untuk melakuakn analisis kebutuhan secara cermat dan profesional agar penempatan GGD tersebut benar-benar tepat sasaran sehingga sekolah yang dtuju tidak numpuk pada satu mapel tertentu.


Penulis : Ardi, M.Pd