Legalitas Pencegahan KPK "Putusan MK Tidak Berpengaruh"
Cari Berita

Advertisement

Legalitas Pencegahan KPK "Putusan MK Tidak Berpengaruh"

Minggu, 03 Desember 2017

Foto : Penulis
Indikatorbima.com - Masih ingat beberapa minggu lalu, dengan beredarnya SPDP tertanggal 07 November 2017 atas nama Pimpinan KPK akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Pasalnya ini akan melahirkan perseteruan kedua lembaga Kepolisian dan Kejaksaan Cicak vs Buaya Jilid selanjutnya.

Dalam SPDP tersebut Ketua dan Wakil Ketua KPK dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, atau menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan wewenang. Masing-masing dikenakan Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 421 KUHP.

Adapun maksud dari laporan itu terkait dengan menggunakan surat palsu yang disinyalir bahwa kedua Pimpinan KPK tersebut melakukan pemalsuan surat pencegahan keluar negeri atas nama Setya Novanto. Surat itu diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2017 setelah adanya putusan Praperadilan yang dimenangkan oleh Setya Novanto.

Surat pencegahan tersebut diduga dipalsukan oleh dua pimpinan KPK, karena dalam surat itu tidak ditandatangani oleh ke lima pimpinan KPK secara kolektif kolegial, tetapi hanya ditandatangani oleh Saut Situmorang dan Agus Raharjo saja.

Inilah kemudian yang menjadi dasar kuat pelapor bahwa kedua Pimpinan KPK itu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan atau malah sebaliknya.

Pencegahan

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angkat 28 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang”. Kemudian hal ini lebih lanjut dan selaras dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: “..........b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”. Artinya dari ketentuan pasal diatas, untuk melarang seseorang berpergian keluar Negeri dengan kata lain pencegahan merupakan wewenang dari KPK. Dengan demikian tindakan pencegahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi baik pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak terdapat persoalan secara hukumnya. Pertanyaan sederhananya ialah, apakah pencegahan dimaksud hanya ditujukan kepada seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa semata? jawabannya tentu tidak, karena Pasal itu menyebutkan kata penyelidikan. Penyelidikan mengandung makna bahwa pada tahap itu belum ditemukannya tersangka, namun peristiwa itu menjawab apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Sehingga, bilamana seseorang yang berstatus sebagai saksipun didasarkan atas ketentuan pasal tersebut diatas selama masih memiliki hubungan dengan kasus yang ditangani, maka KPK memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang dimaksud, guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan.

Pencegahan tidaklah menjadi “milik” KPK seutuhnya, karena dalam melakukan atau menyuruh untuk dilakukan pencegahan kepada seseorang, KPK haruslah berkerja sama dengan pihak Imigrasi.

KPK hanya mengirimkan surat yang sifatnya menyuruh memerintahkan kepada imigrasi untuk melaksanakan pencegahan kepada seseorang yang dikehendaki. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian yang menyatakan bahwa “Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.” sedangkan ayat (2)-nya menyebutkan Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: “....d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” huruf F-nya mengatur bahwa “keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan”. Lebih lanjut dalam ayat (3)-nya menyebutkan “Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah Pencegahan yang dibuatnya.” Maksud dari Pasal diatas, bila dibaca dengan cara saksama mengandung makna bahwa tanggungjawab pencegahan bukanlah menjadi tanggungjawab menteri yang melaksanakan pencegahan tersebut, menteri bersifat melaksanakan saja terkait keputusan pencegahan yang dikeluarkan oleh lembaga yang meminta (Pasal 93 UU Keimigrasian), tetapi menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga yang memerintahkan berdasarkan Undang-undang, dalam hal ini keputusan, permintaan atau perintah pencegahan yang dimintakan kepada menteri oleh KPK menjadi tanggungjawab penuh KPK itu sendiri. Beda halnya jika dalam kondisi yang mendesak, maka pejabat yang bersangkutan dalam hal ini Ketua KPK dapat meminta secara langsung kepada imigrasi untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU Keimigrasian. Sedangkan pencegahan itu sendiri bilamana tidak memenuhi persyaratan seperti identitas yang dicegah, alasan pencegahn dan jangka waktu pencegahan itu, maka menteri berkaitan dapat menolaknya, dengan demikian pencegahan tidak dapat diproses dan dilaksanakan.

Putusan MK Tidak Berpengaruh

Dalam Putusan MK No. 40/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Para Advokat yang pada pokoknya menguji ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi: Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut: “.......b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang”. Dalam Pasal tersebut, Para Pemohon menguji konstitusionalitas kata “penyelidikan” bertentangan dengan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya [vide Pasal 28A UUD 1945] dan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Kata “penyelidikan” juga dalam kesimpulannya MK menyatakan belum tentu dilakukan penyidikan. Artinya belum ada kepastian hukum akan dilakukan penyidikan padahal sudah dapat dilakukan penolakan oleh Imigrasi untuk keluar wilayah Indonesia. Selain itu juga, Penyelidikan itu merupakan tahap awal untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana dalam kasus tertentu. Sehingga bilamana seseorang dilarang untuk berpergian keluar negeri, padahal statusnya belum tersangka, maka itu sama halnya dengan mengahalangi gerak seseorang yang dijamin oleh konstitusi.

Adapun dalam amar putusan Mahkamah Kosntitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kata “Penyelidikan” yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini berarti untuk kepentingan penyidikan pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia, tapi bukan pada tahap penyelidikan. lalu kemudian, bagaimana dengan norma yang terdapat dalam UU KPK khususnya pada Pasal 12 ayat (1) huruf b yang pada pokonya menyatakan KPK bewenang melarang seseorang untuk keluar wilayah Indonesia baik pada tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.

Melihat dan mencermati Putusan MK tersebut diatas, tentunya menurut hemat saya tidak dapat diperlakukan secara mutatis mutandis terhadap UU No 30 Tahun 2002 Tetang KPK khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut. Karena pengujian terhadap UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian hanya berlaku kepada UU Keimigrasian saja, kecuali dalam Pertimbangannya MK menyatakan bahwa pengujian pasal 16 ayat (1) huruf b dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sepanjang kata “Penyelidikan” juga berlaku kepada Pasal 12 ayat (1) huru b UU KPK. Pemohon dan Mahkamah Konstitusi sepertinya “amnesia” dalam melihat persoalan norma yang terdapat dalam UU Keimigrasian dan UU KPK khususnya terkait dengan kata “Penyelidikan” atau malah justru ini sesuatu yang “disengaja” dalam artian bahwa jika ketentuan Pasal dalam UU Keimigrasian yang diuji, maka keberlakuannya hanya dalam UU yang di uji saja dan tidak berlaku kepada UU lain.

Dengan demikian kesimpulannya ialah pada tahap Penyelidikan KPK dalam melaksanakan tugasnya masih tetap berwenang memerintahakn kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Sehingga kata “Penyelidikan” yang dibatalkan oleh MK dalam UU Keimigrasian tidak berlaku kepada UU KPK dan tentunya Putusan MK dimaksud tidak mempengaruhi KPK untuk melakukan pencegahan kepada seseorang. Karenanya pencegahan yang dilakukan oleh KPK kepada seseorang yang berstatus sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa yang dibingkai dalam tahapan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan demi hukum merupakan perbuatan yang legal dan dibenarkan secara hukum. 

Penulis : Alungsyah, S.H. (Pengamat hukum muda Jakarta).

Tulisan ini pernah dimuat di harian haluan padang tertanggal 2 Desember 2017.