Penegak Hukum Minim Integritas, HMI Bima: Boikot Saja Pajak dan Retribusi
Cari Berita

Advertisement

Penegak Hukum Minim Integritas, HMI Bima: Boikot Saja Pajak dan Retribusi

Kamis, 14 Desember 2017

Foto : Amir (Demisioner Ketua Umum HMI MPO Cabang Bima periode 2016-2017)
Indikatorbima.com - Banyaknya kasus dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merugikan masyarakat di Kabupaten Bima, membuat masyarakat Kabupaten Bima geram dan mulai mengkritisi bahkan meragukan Pemerintahan Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer. Salah satunya datang dari Amir Ketua Demisioner HMI MPO Cabang Bima. Amir menilai lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Bima tidak memiliki integritas yang memadai, Kamis (14/12/2019).

Menurut Amir Ketua Umum Demisioner HMI MPO Cabang Bima, bahwa institusi penegak hukum di Kabupaten Bima tak bisa lagi diharapkan, lantaran tidak ada integritasnya yang ditunjukan dalam menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat Kabupaten Bima.

"Institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan sebenarnya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah ini. Namun kedua institusi penegak hukum ini belum pernah menunjukkan integritas yang memadai terkait pemberantasan korupsi, terutama korupsi yang melibatkan kepala daerah masih sulit untuk dibongkar, oleh karena institusi penegak hukum tak bisa lagi diharapkan," katanya kepada Indikator Bima.

Lebih lanjut Amir mengatakan, bahwa salah satu bentuk protes yang bisa dilakukan untuk mendorong aparatur penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana di Kabupaten Bima adalah dengan cara memboikot pembayaran pajak dan retribusi daerah. 

"Harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Bima, sama-sama memboikot bayar pajak dan restribusi, selama skandal tindak pidana korupsi di daerah ini tidak di tuntaskan," ujarnya.

Amir mengatakan, daripada uang pembayaran pajak dan retribusi tersebut dikorupsi dan dimakan oleh penguasa, lebih baik uang tersebut dikasihkan ke masyarakat yang tidak mampu.

"Lebih baik uang yang semestinya untuk bayar pajak dan restribusi diberikan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Bima ini seperti anak yatim, yatim piatu, lansia, dan anak terlantar serta PSK, yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah," tutup Amir. 

Reporter : Subhan Forest
Editor      : Siti Hajar