Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri, 10 ORDA Mahasiswa Asal Bima Bersuara
Cari Berita

Advertisement

Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri, 10 ORDA Mahasiswa Asal Bima Bersuara

Minggu, 05 November 2017

Foto : Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen Dompu - Bima (FKMPD) Malang.
Indikatorbima.com - Puluhan Organisasi Daerah (ORDA) mahasiawa asal Bima diberbagai Kota menyayangkan sekaligus mengecam tindakan main hakim sendiri yang kerap terjadi di Kabupaten Bima. Tidak hanya itu, sedikitnya 10 Orda mahasiswa ini juga mendesak aparat penegak hukum untuk berkerja lebih baik dalam menangani permasalahan hukum di Kabupaten Bima. Minggu, (05/11/17).

Berikut pernyataan beberapa Organisasi Daerah mahasiswa asal Bima diberbagai Kota seperti Orda mahasiswa yang ada di Kota Malang, Makassar, Mataram, Yogyakarta, dan Bima.

1. Komunitas Indikator Bima.

"Saya kira sudah pada saatnya tindakan main hakim sendiri itu dihentikan. Pihak yang berwajib harusnya sadar bahwa hal itu terjadi karna supremasi hukum tidak benar-benar ditegakan," ujar Furkan Ketua Komunitas Indikator Bima.

2. Himpunan Mahahasiswa Bima dan Dompu (HMBD) Makassar.

"Saya tidak sepakat bung kalau main hakim sendiri. Sejahat apa pun orang, Sebesar apa pun kesalahan seseorang, Mereka tetap memiliki hak asasi yang dijunjung tinggi berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan. Apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia," ujar Arifuddin ketua HMBD UIN Alauddin Makassar.

3. Kerukunan Mahasiswa Lambu Bima (KMLB) Bima.

"Sewajarnya dan suatu keharusan kejadian ini (Main hakim sendiri) tidak diulangi terus menerus, karena dapat menimbulkan masalah semakin merambat keamanan sampai kepada sosial, pihak kepolisian harus bekerja lebih keras untuk permasalahan ini" ujar Muhdar Ketum KMLB.

4. Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Sangiang (KOMPAS) Malang.

"Main hakim sendiri itu Yang pasti sangat di sayangkan sebab yang pertama sudah mengabaikan hukum yang berlaku di negara ini, kemudian yang kedua tindakan tersebut sangat tidak berprikemanusiaan," ujar Igon Nusuki Ketua Kompas Malang.

5. Keluarga Pelajar Mahasiswa Bima (KEPMA) Yogyakarta.

"Ini merupakan salah satu murka yang Allah berikan kepada masyarakat daerah setempat akibat pemimpin tidak dapat mengayomi dan mendidik masyarakatnya dengan baik. kami mendesak pemerintah untuk benar-benar bertindak tegas terhadap apapun yang terjadi di daerah Bima, baik dari unsur ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain," ujar M. Akhir Sekertaris KEPMA.

6. Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram. 

"Bima kehilangan identitas, peran para tokoh baik yang ada di daerah maupun di luar daerah harus di maksimalkan, tokoh tidak sebatas hadir pada momen-momen politik, tokoh harus hadis di sendi-sendi kehidupan sosial rakyat. main hakim sendiri jelas mencederai asas praduga tak bersalah, dalam hal ini polisi harus kerja provesional," ujar Na'im Almidi ketua IMBI Mataram.

7. Forum Mahasiwa Lambitu (FORMAL) Malang.

"Lumrahnya , hukum itu berwibawa, jika main hakim sendiri tidak usah hidup, karna kita ini negara hukum, bukan negara hakim sendiri, kalau memang mengahakimi sendiri yang dikehendaki warga dan tentu ini melanggar hukum," ungkap Andi Apriansyah Anggota Formal Malang.

8. Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Dompu (IKPMD) Malang.

"Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan main hakim itu sendiri, semuanya tidak terlapas dari unsur-unsur ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, masyarakat harus diajak dan digerakan untuk konsisten dan berkomitmen untuk melakukan perubahan secara bersama," ujar Fachri ketua IKPMD.

9. Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Bima (FKMH) Mataram.

"Jangan melakukan persekusi, asas praduga tak bersalah perlu kita junjung tinggi, kita serahkan saja kepada polisi, jaksa dan hakim. Jadi tidak bisa dikatakan bersalah seseorang jika belum ada putusan pengadilan yang mengikat, harapan saya kepada masayrakat khusunya bima, mari kita patuh terhadapa hukum," ujar Muhsen ketua FKMH.

10. Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen Dompu dan Bima (FKMPD) Malang.

"Minimnya kesadaran masyarakat dlm memahami nilai kemanusiaan yg disebabkan oleh bergesernya tatanan sosial, oleh karena itu perlu peran aktif pemerintah daerah dan langkah pasti dari pihak kepolisian dalam melakukan langkah pencegahan dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat, baik tokoh agama, pemuda maupun tokoh masyarakat," ujar Fathurrahman Ketua FKMPD.

Itulah 10 Pernyataan Mahasiswa asal Bima mewakili institusinya masing-masing. sekalipun mereka jauh dari rantauan, tetapi perhatian dan keperdulian serta pemikiran mereka tetap tercurahkam kepada masyarakat Bima.

Reporter : Arifudin