Pro dan Kontra Pemanggilan Setya Novanto
Cari Berita

Advertisement

Pro dan Kontra Pemanggilan Setya Novanto

Senin, 13 November 2017

Setya Novanto  (foto : detiknews)
Indikatorbima.com - Proses pemanggilannya yang dilakukan oleh KPK terhadap Setya Novanto akan terus menimbulkan pro dan kontra. ada yang mengatakan pemanggilan harus dengan izin presiden dan ada pula yang mengatakan tidak perlu izin dari presiden. Senin, (13/11/17).

Menurut pengamat hukum Alungsyah, SH. Mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah pemanggilan harus melalui izin presiden atau tidak, hal tersebut tidaklah dapat dilihat secara "ansich" belaka, melainkan harus melihat norma yang terdapat dalam UU MD3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76 tahun 2014.

"Menurut saya dalam pasal UU MD3 itu khususnya pasal 245 ayat 1 itu pasal khusus untuk yang berstatus tersangka. Artinya, kalau SN sudah tersangka, maka ia sebagai ketua DPR dan pejabat negara wajib hukumnya izin presiden, tapi kalau ia dipanggil sebagai saksi, ia tidak tunduk pada pasal 245 ayat 1 tadi. Jadi harus cermat melihatnya" tuturnya.

Sementara itu, terkait pertanyaan apakah pada saat itu SN diduga melakukan tindak pidana korupsi e-KTP sedang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR atau tidak? Menurut Alungsyah jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada pasal 244 ayat 5 UU MD3. Jika didasarkan pada Pasal 244 ayat 5 diatas, KPK mutatis mutandis pula harus izin Presiden ketika ingin memanggil dan meminta keterangan dari SN.

Hanya saja pasal tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan, apakah yang bersangkutan ketika itu sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR atau tidak. Kalau dalam rangka melaksanakan tugasnya, maka demi hukum yang bersangkutan tidak dapat dituntut di depan Pengadilan atas sikap, tindakan dan kegiatan yang ia lakukan sebagaimana ketentuan UU MD3. Kecuali lebih lanjut nantinya dibuktikan sebaliknya.

"Jadi sekali lagi menurut saya kesimpulannya, kalaupun SN dipanggil sebagai saksi baik itu kasus dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dengan kasus yang sama, maka izin Presiden tidaklah diperlukan. Tapi kalau dia dipanggil sebagai tersangka atau dalam bingkai pelaksanaan tugasnya kala itu, makaKPK harus izin Presiden dan bahkan demi hukum SN tidak dapat dituntut" terangnya. 

"Makanya yang paling penting lagi, KPK harus buktikan dong kalau tindakan SN bukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR waktu itu" tutup Alungsyah.

Reporter : Furkan
Editor      : Muh. Ainul B