Novanto Tidak Bersalah "Pengadilan Jalanan Tidaklah Dibenarkan"
Cari Berita

Advertisement

Novanto Tidak Bersalah "Pengadilan Jalanan Tidaklah Dibenarkan"

Minggu, 26 November 2017

Foto : Penulis
Berapa minggu belakangan ini media cetak maupun media elektronik ramai membicarakan sosok satu orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Setya Novanto. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu, untuk kedua kalinya ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dan bahkan ke dua kali pula akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangkanya.

Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka melalui SPDP yang beredar ke publik, KPK bermaksud melakukan pemanggilan kepada Setya Novanto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Alhasil panggilan KPK bukannya membuahkan hasil, malah Setya Novanto yang katanya dalam perjalanan menuju gedung KPK, terlebih dahulu akan melakukan wawancara eksklusif di Metro tv, yang secara mengejutkan mengalami kecelakaan.

Akibat kecelakaan tersebut, Setya Novanto mengalami luka parah, hingga akhirnya dirawat intensif di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta Selatan. Adapun mobil yang ditumpangi Setya Novanto yang dikendarai oleh Hilman Mattauch seorang jurnalis Metro tv yang kesehariannya meliput di DPR RI menabrak tiang penerangan jalan umum pada hari kamis tanggal 16 November 2017 malam.

Atas kejadian itu pihak Kepolisian bergerak cepat dengan cara memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP), hingga melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, diantaranya ialah Reza selaku ajudan Setya Novanto, dan Hilman yang merupakan seorang jurnalis Metro tv yang mengendarai mobil tersebut.

Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian menemukan indikasi bahwa Hilman diduga kurang konsentrasi dalam menyetir, hingga akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam kejadian ini.

Dianggap tidak bersalah

Kasus korupsi e-ktp yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar yang sekaligus sebagai Ketua DPR RI Setya Novanto terus bergulir, seolah cerita korupsi ini akan terus berlanjut sampai dihukum pelaku yang sesungguhnya. 

Masyarakat geram melihat aksi korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tamak akan harta lagi merugikan republik ini. Bagaimana tidak, korupsi bak penyakit kangker yang siap menyebar ke semua lini, hingga mengakibatkan rakyat sengsara dan Negara rugi dibuatnya. Kasus korupsi selalu menyedot perhatian masyarakat dan bilamana terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, khususnya ditersangkakan oleh KPK, masyarakat seolah tutup mata dan telinga lalu menghakimi yang bersangkutan bahwa ialah pelakunya. Terlebih ini korupsi yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan, termasuk yang dialami oleh Setya Novanto.

Bayangkan saja begitu banyak masyarakat yang mencemooh bahkan mencaci maki Setya Novanto, dengan meneriakkan ia dalang utama pelaku korupsi sebenarnya. Padahal benar tidaknya seseorang melakukan tindak pidana haruslah terlebih dahulu melalui proses peradilan dan bahkan harus mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde).

Kondisi ini jauh berbeda dari kenyataannya, Setya Novanto sudah di vonis bersalah oleh mayoritas masyarakat dengan menggunakan “pengadilan jalanan”. Vonis ini tidak hanya berasal dari masyarakat awam semata, tetapi juga dilontarkan oleh kalangan-kalangan yang memiliki pendidikan diatas rata-rata dengan mengatakan bahwa Setya Novanto telah melakukan Korupsi. Yang lebih tragisnya lagi ialah begitu banyak “meme” atas nama Setya Novanto yang dalam keadaan tertimpa musibah sekalipun dianggap kesengajaan terencana. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Setya Novanto merupakan drama belaka untuk menghindari jerat KPK. Ada juga yang mengatakan ini settingan saja.

Bayangkan saja orang yang tertimpa musibah saja dianggap sebagai settingan dan dijadikan alasan bahwa yang bersangkutan akan menghindar dari jerat hukum. Ini tentu tidaklah enak untuk didengar, karena biar bagaimanapun kejadian yang dialami oleh Setya Novanto merupakan musibah dan sebagai manusia tentunya tidak dibenarkan jika menyebut itu bagian dari trik untuk menghindar. Pertanyaannya ialah bagaimana jika kita yang mengalami hal demikian dan bagaimana perasaan keluarga yang bersangkutan? Ini yang mestinya di pikirkan.

Perspektif negatif ini haruslah dihindari, kesalahan seseorang di republik ini terlebih dahulu haruslah dikonfirmasi oleh lembaga yang berwenang, yaitu pengadilan. Karena jika kita masih sepakat bahwa Negara Indonesia ialah Negara hukum, maka sejatinya hukum itu sendirilah nantinya yang akan membuktikan Setya Novanto bersalah atau tidak. Perlu diketahui, sebagai masyarakat kita harus sadar, dimata hukum seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila ia telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde). Saat itu pula, disanalah masyarakat “dibenarkan” untuk mencemooh dan bahkan memvonis kepada yang bersangkutan. Sepanjang Setya Novanto belum di putus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde), terhadapnya demi hukum ia harus dianggap tidak bersalah (presumption of innocence).

Hakim yang menentukan

Bersalah atau tidaknya seseorang dimata hukum haruslah melalui proses peradilan dan kemudian mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde). Selama belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde), maka “haram” hukumnya menyatakan/memvonis seseorang bersalah melakukan tindak pidana apapun itu, termasuk tindak pidana korupsi didalamnya.

Dalam konteks hukum acara, memang dikenal yang namanya asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Asas ini merupakan salah satu asas dalam KUHAP, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde). Artinya dapat ditafsirkan asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang dimiliki oleh pengadilan secara “mutlak” dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan terhadapnya Mengapa demikian, karena pengadilan harus melihat dan memandang tersangka atau terdakwa secara objektif dan harus dilihat saat itu pula bahwa tersangka atau terdakwa dalam kondisi tidak bersalah.

Beda halnya dengan Penasehat Hukum, ia juga memiliki asas praduga tidak bersalah, akan tetapi asas praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh Penasehat Hukum bersifat subjektif semata dan hanya untuk kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa sebagai kliennya. Lalu bagaimana dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum? Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidaklah menganut asas ini, melainkan menganut asas praduga bersalah (Presumption of guilt) yang selalu berusaha membuktikan kalau tersangka atau terdakwa itu salah dan dialah pelakunya. Sehingga diantara Penasehat Hukum, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama memiliki asas yang sifatnya subjektif, maka disini pengadilanlah melalui majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili yang mengobjektifkannya.

Dengan demikian pula berdasarkan fakat-fakta dipersidangan nantinya dapat ditemukan kebenaran yang sesuangguhnya apakah tersangka atau terdakwa ini bersalah atau tidak. Dari tersebut diatas, menurut saya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melihat suatu persoalan hukum diantaranya ialah, Pertama¸, sebagai masyarakat khususnya orang yang melek akan hukum untuk menentukan salah benaranya seseorang dalam melakukan tindak pidana haruslah didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht gewijsde). Pesannya ialah memvonis seseorang yang belum tentu tahu kebenarannya secara hukum, maka sama halnya dengan “berilmu tapi buta”. Kedua¸, biarlah proses ini berjalan sesuai relnya, karena bagaimanapun juga “pengadilan jalanan” tidaklah dibenarkan, justru malah menyakiti yang bersangkutan dan bahkan keluarganya dan ini bukan tidak mungkin suatu saat besok atau lusa terjadi pada diri kita. Ketiga, kita sepakat korupsi itu harus dibasmi dan bahkan koruptor itu jika perlu dihukum mati, tetapi vonis yang berterbangan tanpa belum adanya fakta-fakta bahwa ia pelakunya, berarti sama halnya dengan melemahkan logika dan mengesampingkan kebenaran serta “memperkosa” keadilan itu sendiri.

Penulis : Alungsyah, S.H (Pengamat hukum muda Jakarta).

Tulisan ini pernah dimuat harian haluan 25 Nov 2017