Kepsek SMAN 1 WERA dilaporkan ke Dikbud NTB, BKD NTB dan Polres Bima Kota
Cari Berita

Advertisement

Kepsek SMAN 1 WERA dilaporkan ke Dikbud NTB, BKD NTB dan Polres Bima Kota

Kamis, 16 November 2017

Usai menyampaikan laporan ke Dikbud Provinsi NTB, LBH-RPS melakukan foto bersama dengan kepala Dikbud NTB (baju batik tengan).
Indikatorbima.com - Tindakan Kepala Sekolah SMA N 1 WERA Siti Rohani yang mengeluarkan SK mengajar namun, meniadakan jam mengajar pada puluhan guru honorer mendapat respon serius dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat - Pulau Sumbawa (LBH-RPS) dengan melaporkan kepala Sekolah SMAN 1 WERA langsung ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Kemudian akan dilanjutkan ke BKD Provinsi NTB dan Polres Bima Kota. Kamis (16/11/2017).

Direktur LBH-RPS Furkan, SH.,MH. mengatakan bahwa, sebelum upaya pelaporan tersebut dilakukan, pihaknya telah melakukan langkah persuasif dengan mendatangi Kepala Sekolah tersebut di kantornya, namun responnya sangat tidak patut dilakuan oleh tenaga pendidik apalagi seorang Kepala Sekolah.

"kami sudah datang baik-baik agar guru-guru tersebut dikembalikan jam mengajar sesuai SK serta menyelesaikan problem lainya, tapi responnya kurang baik." ujarnya kepada Indikator Bima.

Karena menganggap respon Kepsek tidak sepatututnya, Furkan dan kawan-kawannya telah membulatkan tekad untuk melaporkan persoalan tersebut kepada Dikbud Provinsi NTB untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"kami kecewa dengan sikap yang arogan dan kebijakannya, makanya hari ini kami laporkan ke Kadis Dikpora" tegas Furkan usai menyampaikan laporannya di kantor Dikbud NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB H. Muh. Saruji mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima berkas laporan dari pihak LBH-RPS dan akan segera menindak kepala sekolah sesuai dengan bukti permulaan yang ada.

"laporan sudah kami terima, bukti yang ada kami pelajari dan akan di kumpulkan lagi yang lain. Kepala Sekolah yang melanggar akan segera kami tindak" ujarnya kepada Indikator Bima saat ditemuai di ruang kantornya.

Lebih lanjut, Saruji menegaskan bahwa, seorang Kepala Sekolah harus menjalankan tugas sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memberi contoh sebagai tenaga pendidik yang baik, bukan malah bersikap arogan dalam menanggapi suatu permasalahan.

"Harus punya dasar hukum, Kepala Sekolah sebagai tenaga pendidik tidak boleh arogan, karena akan membuat buruk pendidikan." tegasnya.

Sebelumnya sebagaimana yang dilansir pada mediantb.com, Kepala sekolah SMAN 1 WERA pernah memberikan klarifikasi bahwa, tindakannya yang meniadakan jam mengajar pada guru honorer tersebut disebabkan oleh jam wajib mengajar guru-guru PNS sudah penuh.

"Adapun sebagian guru honor tidak mendapatkan jam mengajar karena sudah full time, hal itu katanya sebab guru-guru berstatus PNS wajib mengajar 24 jam" katanya.

Pasca pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), LBH-RPS akan melanjutkan laporan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB dan Polres Kota Bima karena ada dugaan terjadi tindak pidana, agar secepatnya mendapat kepastian hukum dan menjadi pelajaran bagi tenaga pendidik yang lain. 


Reporter : Andi
Editor      : Furkan