Ini Alasannya Kenapa Kebijakan Registrasi Ulang Sim Card Harus Didukung
Cari Berita

Advertisement

Ini Alasannya Kenapa Kebijakan Registrasi Ulang Sim Card Harus Didukung

Kamis, 02 November 2017

Screenshot SMS Pemberitahuan dari Kominfo
Indikatorbima.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mewajibkan pengguna ponsel melakukan registrasi nomor kartu SIM memakai nomor induk kependudukan (NIK) KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK) mulai tanggal 31 Oktober 2017 hingga tanggal 28 Februari 2018.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Per 31 Oktober 2017, para pengguna kartu SIM parabayar operator seluler di Indonesia, baik pelanggan lama maupun baru disibukan dengan mendaftar ulang kartu sim dengan memakai nomor NIK dan Kartu Keluarga (KK).

Respons pro dan kontra bermunculan dari masyarakat, sebagian mendukung upaya pemerintah untuk menertibkan pengguna SIM card, sebagian lagi menolaknya karena berbagai alasan.

Banyak yang menunjukkan ketidakdukungannya di media sosial. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas setuju atau tidak pada kebijakan ini, kenali dulu sisi positifnya.

Berikut sejumlah alasan mengapa kebijakan regitstrasi sim card menggunakan NIK dan No. KK harus kita dukung :

1. No Spam (selamat tinggal mama minta pulsa).

Sejak awal inisiatif ini keluar, pemerintah ingin menekan penyalahgunaan dan kejahatan melalui sarana telekomunikasi, termasuk penipuan atau pesan sampah (spam). Selain itu, validasi data ini juga memudahkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum jika ada laporan kriminal melalui sarana telekomunikasi. Nomor Induk Kependudukan atau NIK merupakan data yang paling penting dalam sistem validasi kartu SIM ini. Sebab, melalui kerja sama dengan operator, pemerintah bisa menemukan sekaligus mencegah kejahatan yang bakal memakai perangkat telekomunikasi demi perlindungan optimal bagi negara sehingga diharapkan mampu meminimalisir kejahatan di dunia maya.

2. Cegah Terorisme

teroris kerap beroperasi dengan memanfaatkan kelonggaran pemeriksaan identitas saat registrasi awal kartu SIM. tidak ada lagi yang beli buat mengancam melakukan kejahatan lalu dibuang nomornya. Dengan adanya Sim card validasi NIK dan KK kita sudah bisa mencegah tindak terorisme.

3. Tanggulangi hoaks

Modus kejahatan dengan membuang kartu SIM yang bisa dijadikan bukti tak hanya terjadi pada kasus terorisme. Pelaku ujaran kebencian atau penyebar hoaks pun tak akan bisa melakukan modus serupa bila validasi data pribadi oleh operator seluler rampung.

4. Penting untuk Ekonomi

Selain mencegah kejahatan di dunia maya, validasi data pelanggan telekomunikasi ini disebut bakal berimbas juga ke perekonomian. Pasalnya, sistem ini akan mempermudah proses transaksi. misalnya untuk bantuan langsung tunai, si penerima (bantuan) diambil datanya dari ponsel dibanding memungut data secara manual lewat perangkat daerah atau mengandalkan perbankan yang pastinya membutuhkan waktu dan tenaga.

5. Amankan Transaksi non-tunai

Validasi data lewat operator dengan NIK bisa mendorong transaksi non-tunai melalui perbankan jadi lebih aman dan inklusif.

6. Kartu SIM bodong jadi berkurang

Sementara keuntungan bagi industri telekomunikasi, setidaknya jumlah kartu seluler yang beredar secara nasional dapat berkurang. Tak ada lagi kartu SIM bodong yang tak pernah aktif. Operator pun dapat menekan tingkat perpindahan pelanggan ke operator lain (churn rate). Sebab, kartu perdana tak lagi dijual sembarangan. Operator juga lebih fokus meningkatkan value pelanggan aktif.

Mau tidak mau, untuk menuju negara yang lebih teratur berbasis teknologi, terlebih dahulu adalah kita harus tertib. Karena di era teknologi, database sangat penting, termasuk tanggung jawab atas kepemilikan nomor ponsel.

Penulis : Ell Al-Khatam