Putusan MK VS PERMA: KPK ikut mana?
Cari Berita

Advertisement

Putusan MK VS PERMA: KPK ikut mana?

Selasa, 10 Oktober 2017

Ilustrasi persidangan MK (foto : Liputan6.com)
Hari ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan perkara Nomor 42/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Anthony Chandra terkait dengan konstitusionalitas pasal 83 ayat (1) KUHAP.

Dalam amar putusannya MK memyatakan bahwa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bawah penetapan seseorang sebagai tersangka yang pernah dibatalkan oleh hakim praperadilan dengan syarat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang tidak harus baru dan berkaitan dengan bukti sebelumnya.

Artinya jika merujuk putusan ini Setya Novanto berpotensi besar untuk ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK dengan menggunakan alat bukti sebelumnya, hanya saja dari alat bukti tersebut harus dilakukan penyempurnaan atau perbaikan secara substansial, sehingga menjadi baru. 

Beda dengan putusan MK, beda juga dengan ketentuan yang diatur oleh Mahakamah Agung, MA dalam PERMA-nya No 4 tahun 2016 tentang Larangan PK putusan Praperadilan, khususnya dalam pasal 2 ayat (3) yang pada pokoknya memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk dapat menetapkan status tersangka kembali kepada orang yang sama dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah. Artinya untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kembali KPK tidak boleh menggunakan alat bukti sebelumnya.

Berangkat dari dua dasar hukum tersebut diatas, maka muncullah pertanyaan, mana yang harus di ikuti oleh KPK? Apakah dalam hal ini PERMA tersebut tidak berlaku bagi KPK? Atau PERMA tersebut hanya ditujukan khusus kepada penyidik selain KPK? Menjawab pertanyaan diatas, tentu tidaklah begitu sulit, secara logikapun, bahwa antara putusan MK dan PERMA sama-sama memiliki keberlakuan secara mengikat dan universal. Hanya saja tergantung di posisi mana KPK berdiri dalam melihat kasus yang ia tangani.

Lebih lanjut juga dasar hukum dari kedua lembaga kekuasaan itu terkesan menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi penegak hukum itu sendiri. Disatu sisi MK menyatakan tidak harus alat bukti baru disisi lain MA menyatakan harus alat bukti baru.

Menurut saya apapun tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menetapkan seseorang kembali sebagai tersangka, tetaplah memiliki dasar konstitusionalitas, hanya saja antara lembaga kekuasaan kehakiman yang sama-sama dijamin oleh UUD 1945, mestinya memiliki pemahaman yang sama dalam melihat suatu hukum. Agar dalam tataran implementasinya tidak mengalami kebingungan terlebih ketidakpastian hukum yang berakibat dilanggarnya hak asasi seseorang.

Dalam hemat saya juga, KPK lebih memilih dan menggunakan dasar Putusan MK dimaksud, karena KPK tinggal menyempurnakan dan memperbaiki bukti sebelumnya sehingga terkesan baru. Dan tidak sulit untuk menemukan alat bukti yang baru, kalaupun nantinya ada alat bukti yang baru, maka itu merupakan alasan penguat KPK untuk menjera SN kembali.

Penulis : Alungsyah (Pengamat hukum/Praktisi Hukum telpon :085755288382).