Polemik Duplikat Stempel Desa, Andi : Baca UU, Perangkat Desa Dapat diberhentikan Oleh Kades
Cari Berita

Advertisement

Polemik Duplikat Stempel Desa, Andi : Baca UU, Perangkat Desa Dapat diberhentikan Oleh Kades

Kamis, 26 Oktober 2017

Foto : Andi Kurniawan
Indikatorbima.com - Polemik internal Pemerintah Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima terkait duplikat Stempel oleh Syahrani Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa (Kades) Sangiang M. Saleh kembali memanas. Perangkat Desa Seperti, Sekertaris Desa (Sekdes) nyatanya dapat diberhentikan oleh Kepala Desa. Kamis, (26/10/17).

Menurut Andi Kurniawan (22) tahun, salah satu mahasiswa Jurusan Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram. bahwa, langkah Sekertaris Desa Sangiang Nasrullah, S.Hut yang akan melaporkan tindakan Bendahara atas perintah kepala desa tersebut, kepada pihak yang berwajib bisa berimbas pada pemberhentian Nasrullah, S.Hut selaku sekertaris Desa Sangiang (Perangkat Desa) oleh kepala Desa Sangiang.

Polemik Sekdes Sangiang yang ingin membawa persoalan pembuatan stempel sekretariat desa oleh kades dan bendahara desa sampai ke meja kepolisian Andi menyarankan kepada semua pihak agar terlebih dahulu kembali memahami konteks kewenangan kepala Desa. 

"Menurut saya terlebih dahulu kita harus pahami konteks kewenangan kepala desa" kata Mahasiwa yang akrab disapa Andi ini. 

Andi menjelaskan beberapa ketentuan dalam UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (2) poin b yang menyatakan Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Sedangkan dalam poin c menyatakan Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. serta legal standing Sekretaris Desa, dapat dilihat Pasal 48 UU Desa dimana Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kegiatan, pelaksana teknis.

"Berdasarkan uraian itu, dapat ditegaskan. Pertama, oleh karena stempel adalah bagian dari aset desa, maka pembuatan stempel oleh kepala desa dan/atau atas persetujuan Kepala Desa adalah sah. Kedua, Sekretariat Desa adalah Perangkat Desa yang artinya punya tugas dan wewenang membantu Kepala Desa" tutur mahasiswa Asal Kecamatan Wera ini.

Andi menjelaskan bahwa, Kepala Desa dan Bendahara Desa yang ingin di Polisikan oleh sekretaris desa, sesungguhnya tidaklah mudah. Andi pun menyarakan kepada Sekdes untuk membaca kembali UU Desa Khususnya Pasal 30, dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang tata cara pemberian sanksi ketika kades melanggar hukum.

"Harus melewati sanksi adminstratif, yakni berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Setelah sanksi administratif ada pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian" tegas mantan ketua umum HMI Komisariat Hukum Unram tersebut.

"Tindakan Kepala Desa dan Bendahara Desa adalah bagian dari penyelenggara Pemerintahan Desa, konteks pelanggaran hanya dapat dikaitkan dengan pelanggaran adminstratif" tambahnya.

Sementara itu, terkait pernyataan Sekdes di Media Sosial dan media pemberitaan Online menurut Andi pernyataan itu menimbulkan pertanyaan yang cukup meresahkan publik terlebih masyarakat Desa Sangiang.

"Pernyataan Sekdes di media sosial sampai berbicara di Media tentang Pengadaan stempel tanpa sepengetahuannya telah membuat banyak pertanyaan dimasyarakat, apa yang terjadi di internal desa Sangiang? dengan kata lain telah terjadi keresahan" singgungnya.

Menutup pernyataannya sekali lagi Andi menyarankan kepada swmua pihak untuk membuka kembali ketentuan hukum terkait Desa. Bahwa perangkat Desa seperti Sekdes dapat diberhentikan oleh seorang Kepada Desa.

"Untuk itu perlu dibuka tentang larangan bagi perangkat desa dalam UU desa Pasal 51 poin a, c dan e. Sehingga sesuai dengan Pasal 53 UU Desa, Perangkat Desa dapat diberhentikan, namun dengan melewati mekanisme sanksi administratif yakni teguran lisan dan/atau tertulis" tutup Mahasiswa kelahiran Desa Sangiang yang juga pernah menjabat sebagai mantan ketua umum Mahasiswa Hukum Bima ini. 

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Sekertaris Desa Sangiang, Nasrullah, S.Hut berencana akan melaporkan Kades dan bendahara Desa kepada pihak yang berwajib, terkait tindakan menduplikasi stempel yang dilakukan oleh bendahara Desa atas perintah kepala desa sangiang tanpa sepengetahuan sekertaris desa. 

Reporter : Furkan