Perppu Ormas Menjadi UU, Berkah atau Musibah?
Cari Berita

Advertisement

Perppu Ormas Menjadi UU, Berkah atau Musibah?

Castello
Kamis, 26 Oktober 2017

Alungsyah, pengamat masalah hukum dari Jakata (dok. indikatorbima.com)
Indikatorbima.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa kemarin (24/10/2017).

Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting karena seluruh fraksi pada Rapat Paripurna tidak mencapai musyawarah mufakat meskipun telah dilakukan forum lobi selama beberapa jam.

Sehingga akhirnya ada tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura. Sedangkan PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara itu, fraksi yang tidak suka perppu disahkan sebagai undang-undang yaitu PKS, PAN, dan Gerindra yang menganggap perppu tersebut bertentangan dengan asas negara hukum. Karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Menurut Pengamat Hukum Muda Jakarta,  Alungsyah,  pengesahan perppu ormas menjadi undang-undang menyisakan "kegamangan" tersendiri ditengah masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Hal itu wajar. Asalkan itu dibingkai dengan rasionalitas yang sehat. Disahkannya perppu menjadi UU ini menunjukkan bahwa setidaknya mekanisme check and balance "legislatif review" telah selesai. Artinya pula ini berkaitan juga dengan pengujian perppu ormas sebelumnya di MK yang secara mutatis mutandis pengujiannya kehilangan objek. Karena perppu bukan lagi perppu tapi sudah menjadi UU.

Lebih lanjut Alung menyatakan, pengesahan perppu ormas menjadi UU ini ada plus minusnya, minusnya misalnya saja terkait dengan menghilangkan peran kekuasaan kehakiman disana, mestinya itu jangan di hilangkan, tapi dipersingkat saja relnya. Karena yang namanya salah itu kan harus dibuktikan dan melalui proses-proses peradilan untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Analoginya begini seseorang bisa ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang jelas, padahal dia belum tentu bersalah dan dia juga tidak diberikan hak-haknya untuk membela terkait apa yang ia lakukan, eh tiba-tiba saja dithan begitu, ini kan berbahaya. Jadi tidak serta merta langsung di vonis bersalah begitu. Makanya diperlukan perbaikan terkait beberapa pasal yang dianggap mengacam dalam perppu dimaksud, agar kesannya tidak dipandang otoriter dan mengesampingkan negara hukum.

Kalau tidak dilakukan perbaikan, bukan tidak mungkin pemerintah akan sewenang-wenang membubarkan Ormas. Karena tolok ukur ormas itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta paham lainnya hanya pemerintah itu sendiri yang tahu dan ini setidaknya menjadi ancaman nyata bagi seluruh ormas di republik ini.

Berita baiknya, niat baik pemerintah ini haruslah di apresiasi dengan pikiran yang positif. Karena jangan sampai dalam melakukan aktifitasnya ormas keluar dari ketentuan dan kewajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini penting dilakukan bisa saja misalnya ormas tertentu berbadan hukum sesuai aturan kemudian aktifitasnya melenceng dan ingin mengubah ideologi negara, nah hal ini tidak dapat dibenarkan. Karenanya disatu sisi hadirnya perppu ini sudah tepat, namun tetap saja memerlukan beberapa catatan dan harus dilakukan perbaikan sebagaimana tersebut diatas tadi.

Pertanyaan besarnya kemudian, apakah nantinya pasal-pasal dalam perppu ormas yang sudah menjadi UU ini bertentangan atau tidak dengan UUD 1945? Itu lah tugas setiap warga negara atau badan yang memiliki hak untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi pada tahap sekarang berhubung perppu sudah menjadi UU, yah kita harus hormati, soal selanjutnya itu soal lain ada mekanisme tersendiri untuk membuktikannya. Pesan singkatnya ialah jadi semua ormas tidak perlu khawatir selama dalam melakukan aktifitasnya tidak bertentangan dengan pancasila, UUD 1945 serta paham-paham lainnya sebagaimana dimaksud pemerintah.

Jakarta, 24 Oktober 2017
ALUNGSYAH (PENGAMAT HUKUM MUDA JAKARTA)
085755288382