Peningkatan Peran BKIPM Bima dalam Lalulintas Rumput Laut Kabupaten/Kota Bima dan Dompu
Cari Berita

Advertisement

Peningkatan Peran BKIPM Bima dalam Lalulintas Rumput Laut Kabupaten/Kota Bima dan Dompu

Castello
Senin, 23 Oktober 2017

Kegiatan sosialisasi lalulintas rumput laut kepada Pelaku Usaha (Dok. SKIPM Bima)


Indikatorbima.com - Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk salah satu provinsi yang dijadikan sentra rumput laut nasional karena produksinya terus meningkat dan potensinya yang sangat besar. Kabupaten Bima dan Dompu, adalah dua diantara beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi rumput laut tersebut. Kedua kabupaten tersebut diharapkan dapat mendukung ekspor rumput laut ke luar negeri.

Target produksi rumput laut, seperti dilansir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB pada tahun 2018, direncanakan sebesar 78.300 ton dari Kabupaten Bima,  700 ton dari Kota Bima dan 33.600 ton dari Kabupaten Dompu. Ada tiga jenis rumput laut yang dikembangkan di daerah tersebut, yaitu jenis Eucheuma cottoni, Sargassum sp., dan Gracillaria sp.
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima (SKIPM Bima) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Lembaga ini berada dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlokasi di Kabupaten Bima. Wilayah kerjanya di NTB meliputi  Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima. Stasiun KIPM Bima memiliki tugas pengawasan dan sertifikasi komoditi perikanan yang dilalulintaskan. Termasuk diantaranya adalah rumput laut tersebut.

Peninjauan langsung produksi rumput laut Kabupaten Dompu (Dok. SKIPM Bima)




Budidaya rumput laut sudah dilaksanakan sejak lama di NTB karena potensi perairan yang sangat mendukung.  Sebagai contoh, potensi rumput laut di desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima saja potensinya mencapai 2.000 hektar dan di desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu mencapai 800 hektar. Namun demikian berdasarkan potensi yang ada dan koordinasi langsung dengan Dinas Perikanan Kabupaten Dompu dan Dinas Perikanan Kabupaten Bima,  ternyata banyak pengeluaran rumput laut ke luar wilayah NTB yang belum terdata di SKIPM Bima.

Kepala SKIPM Bima, Arsal, S.St.Pi, M.P, dalam rilis beritanya kepada Indikatorbima.com, Senin (23/10/2017) mengatakan bahwa dengan luas potensi budidaya rumput laut yang ada, baik di Kabupaten Bima dan di Kabupaten Dompu, seharusnya ada data pengeluaran rumput laut yang dikeluarkan dari  wilayah kerja SKIPM Bima tersebut. Namun nyatanya berdasarkan data pengeluaran rumput laut SKIPM Bima untuk tahun 2016  dan tahun 2017 tercatat nihil.
Peninjauan langsung penampungan rumput laut di Kabupaten Bima (Dok. SKIPM Bima)


"Dengan tidak dilaporkannya setiap pengeluaran rumput laut dari daerah asal tersebut, maka  jumlah pengeluaran rumput laut tidak akan terdata sesuai dengan semestinya. Sehingga terjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dibayarkan dan permasalahan lainnya," tutur Arsal.

Oleh karena itu, SKIPM Bima bersama Dinas Perikanan setempat melakukan monitoring dan meninjau langsung budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Bima dan Dompu. Selain itu,  juga melakukan sosialisasi secara bertahap kepada para pelaku usaha rumput laut tersebut. 

"Sosialisasi yang dilakukan akan lebih efektif dengan cara mendatangi secara langsung pelaku usaha di tempat penampungan dan menjelaskan peraturan terkait dan persyaratan lalulintas produk perikanan rumput laut dan produk lainnya. Termasuk apa saja dampak yang terjadi apabila tidak dilaporkan," jelas Arsal lebih lanjut.

Selain itu, mengingat begitu luasnya wilayah kerja yang dipantau, baik yang melalui jalur udara, laut maupun darat, maka  SKIPM akan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan memperketat pengawasan. Diharapkan  dengan  kegiatan tersebut, para pelaku usaha akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaporkan setiap kegiatan lalulintas pengeluaran rumput laut.

Data lalulintas pengeluaran rumput laut yang akurat diharapkan berguna sebagai dasar pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pembangunan di perairan NTB.