Mantan Kades Rite Telah Divonis 1 Tahun, Advokat : Kades Yang lain juga Bisa diproses!
Cari Berita

Advertisement

Mantan Kades Rite Telah Divonis 1 Tahun, Advokat : Kades Yang lain juga Bisa diproses!

Selasa, 17 Oktober 2017

Foto : Abdullah, SH. di depan kantor Pengadilan Negeri Dompu
Indikatorbima.com - Kasus dugaan pungutan Liar dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) yang pernah dilaksanakan di berbagai Desa Di Kabupaten Bima kembali bergulir setelah Mantan Kades Rite Abdul Wahid divonis 1 tahun penjara dan denda 50 Juta dengan Subsider 2 bula Kurungan, terkait kasus pungutan Liar dalam pelaksanaan Prona di Desa Rite. Diketahui, Oknum Desa hampir di seluruh Desa yang melaksanakan Prona juga diduga pernah melakukan perbuatan yang sama. Lantas kenapa hanya mantan Kepala Desa yang divonis bersalah? Oknum yang lain bagaimana?.

Menjawab pertanyaan diatas, Advokat Muda Abdulllah, SH. Mengatakan bahwa, Vonis yang diterima oleh mantan kepala Desa Rite tersebut dapat menjerat pelaku-pelaku yang diduga melakukan hal yang sama pada setiap Desa yang ada di Kabupaten Bima.

"Vonis salah satu kepala desa di bima menandakan bahwa benar selama ini terjadi tindak pidana pungli, sehingga patut diduga untuk desa-desa lain yang melakukan hal yang sama maka dapat di proses layaknya kepala desa yg di vonis tersebut" katanya kepada Indikator Bima. 

"Pada prinsipnya proses penyidikan dan penyelidikan memilih SOP yang sama" tambahnya.

Abdul kembali menegaskan bahwa, pada kondisi tertentu jika, di desa-desa yang lain juga terjadi Pungli (kasus yang sama) maka Penyidik dapat menindak setiap pelaku tersebut.

"Dalam kondisi tertentu, bisa saja jika terjadi pungli di desa lain, maka secara hukum dapat di tindak lanjuti oleh penyidik" tegasnya.

"Baik atas laporan dan pengaduan masyarakat maupun atas dasar tugas dan tanggung jawab hukumnya" lanjut Abdul menutup Wawancara Ekslusif Indikator Bima.

Diketahui Bahwa Program Nasional Agraria pernah dilaksanakan hampir disemua Desa yang ada di Kabupaten Bima. Dan hampir semua Desa tersebut diduga juga pernah menarik biaya (Pungli) pelaksanaan Prona pada masing-masing Peserta Prona. 

Reporter : Fuad Hamdani