Ketika KPK Kalah dan Setya Novanto Menang
Cari Berita

Advertisement

Ketika KPK Kalah dan Setya Novanto Menang

Jumat, 06 Oktober 2017

Pamflet Setya Novanto Vs KPK (foto: Riaunews.com)
Kemenangan Setya Novanto dalam sidang praperadilan yang di gelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (29/9) menambah daftar kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahap sidang praperadilan.

Sejak 2015-2017 setidaknya KPK telah mengalami enam kali kekalahan dalam sidang praperadilan. Yaitu pada praperadilan, Budi Gunawan (2015), Hadi Poernomo (2015), Ilham Arief Sirajuddin (2015), Marthen Dira Tome (2016), dan Taufiqurrahman (2017). Yang terakhir kasus Setya Novanto (2017).

Sebagaimana kita ketahui, Praperadilan, dalam istilah hukum Indonesia, adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka ; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hakim praperadilan Cepi Iskandar, yang merupakan hakim tunggal pada perkara sidang praperadilan terkait syah dan tidaknya penetapan Tersangka Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK. dalam putusannya pada Jumat (29/9) lalu menyatakan bahwa, penetapan tersangka terhadap Novanto oleh KPK tidak sah. Bahkan hakim memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Setya Novanto. Hal ini sontak membuat publik kaget tak karuan, reaksi kebanyakan orang mengutuk praperadilan itu, mereka menyorot kinerja hakim dan Setya Novanto, Sementara kinerja KPK sendiri sama sekali tidak dilirik. tak sedikit orang yang menduga adanya permainan, bahkan ada yang terang-terangan menuduh dan berspekulasi bahwa hakim telah disuap.

Publik sedang gencar-gencarnya membuat memek lucu dan menusuk terhadap Setya Novanto, hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan publik atas lolosnya tersangka korupsi pada tingkat praperadilan. Kekecewaan semakin menjadi-jadi ketika KPK berbicara dihadapan publik, mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan hakim, baik di media sosial maupun di acara TV. Seolah-olah KPK telah kalah tanpa dasar, KPK kalah bukan karna kekurangan alat bukti, KPK kalah bukan karna kesalahan prosedur melainkan kalah karna susuatu yang lain.

ditengah situasi dan kondisi seperti ini, KPK malah sibuk-sibuk menggiring opini publik bahwa, kekalahan mereka tidak dapat diterima begitu saja.

Aneh, mengapa bicara fakta hukum dihadapan publik, bukankah hal itu seharusnya dilakukan dihadapan sidang? Jika KPK tidak dapat menerima keputusan hakim, maka KPK masih punya jalan hukum. Masih ada jalur hukum yang boleh ditempuh. Misalnya mengajukan banding dan lain-lain. Bahkan KPK masih ragu dalam bersikap, desakan rakyat yang menyuruh KPK untuk mengeluarkan Splindik baru nyatanya masih dipikir-pikir lagi.

Menurut saya, berbicara fakta hukum dan menjadikan ruang publik sebagai pengadilan adalah tindakan politis. Masyarakat harusnya bersikap netral, tidak hanya melirik kemenangan Setya Novanto saja, tapi juga melirik kinerja kpk yang selama ini kita harapkan dan banggakan ternyata kalah dan salah.

Susah memang, ketika hakim menyatakan KPK itu salah, publik malah serang setya novanto, padahal yang kalah dan salah adalah KPK itu sendiri. Ingat, yang menyatakan KPK itu kalah dan salah dan Setya Novanto itu benar dan Menang (Praperadilan) adalah pengadilan, bukan saya.

Menurut saya, Memberikan titik, saran, masukan, kritikan bahkan evaluasi terhadap kinerja kpk itu lebih baik daripada menghardik Setya Novanto.

Oleh karenannya, mari kita cinta pada KPK, dengan mengingatkannya bahwa KPK harus di evaluasi. KPK harus terbuka untuk menerima kritikan dan masukan.

Penulis : Furkan S.A