Keistimewaan DIY Sudah Final
Cari Berita

Advertisement

Keistimewaan DIY Sudah Final

Selasa, 17 Oktober 2017

Foto : penulis
Dearah Keistimewaan Yogyakarta sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru dalam perjalanan Republik ini. Daerah ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sebelum Indonesia ada. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Negara dilarang untuk ikut campur dalam menentukan Keistimewaan itu, kecuali Internal Keraton dan Kadipaten Pakualaman itu sendiri.

Keistimewaan DIY bagi bangsa Indonesia sudah final dari jauh-jauh hari dan mestinya sudah tidak ada lagi yang mempertanyakan apa itu Keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Apalagi diatur dalam sebuah norma yang itu bermasalah, maka haram hukumnya. Karena sudah jelas pula jika di runut dari asal-usul, pengorbanan dan sumbangsih DIY terhadap Indonesia tidaklah dapat dinilai dengan hal apapun.

Dapat dikatakan bahwa DIY-lah yang menyelamatkan Indonesia ketika Indonesia dalam kondisi keterpurukan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan DIY berintegrasi dengan NKRI yang dituangkan ke dalam Maklumat bertanggal 5 September 1945, masing-masing ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia bertanggal 6 September 1945 yang sekaligus menyatakan status integrasi Yogyakarta ke dalam NKRI adalah sebagai daerah istimewa, dimana Sultan SHB IX dan Pakualam VIII dengan sukarela menyatakan diri untuk bergabung dengan Indonesia.

Walaupun sesungguhnya DIY bisa saja menjadi Negara tersendiri yang memiliki wilayah, penduduk dan pemerintahan. Artinya DIY menjadi daerah yang sifatnya istimewa bukanlah atas pemberian Negara, tetapi itu didasarkan atas sejarah yang panjang hingga sampai kapanpun. Maka sekali lagi pemerintah dalam hal ini baik itu DPRD Provinsi atau kabupaten kota termasuk negara didalamnya dilarang mengintervensi soal Keistimewaan ini dalam bentuk apapun dan dalam hal apapun.

Lebih lanjut, beberapa minggu yang lalu, Keistimewaan ini mendapatkan legitimasi hukum yang kuat dari Putusan Negara melalui lembaga Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana Keistimewaan ini makin dipertegas dan makin diperjelas tidak bisa ditawar lagi, bahwa Keistimewaan DIY sudah final.

Putusan ini haruslah disosialisasikan kepada seluruh warga Negara khususnya DIY, pemerintah, baik itu DPRD provinsi, Kabupaten/Kota. Agar kedepannya tidak ada lagi yang mempermasalahkannya terlebih mengaturnya dalam norma yang diskriminatif. Karena bagi yang tidak paham akan Putusan ini dan sejarah DIY, bukan tidak mungkin akan terus mempermasalahkannya bahkan mengaturnya dalam bentu lain.

Putusan MK dengan Perkara No. 88/PUU.XIV/2016 ini diajukan oleh Aktivis Perempuan dan Abdidalem DIY melalui kuasa Hukumnya Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H., yang menyatakan bahwa terdapat beberapa Keistimewaan DIY yang wajib dipatuhi salah satunya ialah Keistimewaan dalam Pengisian Jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tidak boleh bersifat diskriminatif, karena jabatan itu sifatnya publik dan dijamin oleh UUD 1945. Maka dengan demikian baik laki-laki ataupun perempuan dapat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, asalkan ia bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Pakualam.

Hal itu kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 18 UU KDIY yang mengatur persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY. Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY berbunyi, “Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat: ... c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur”. Artinya diluar itu tidak bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sedangkan untuk menentukan siapa calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya itu menjadi urusan internal Keraton dan Kadipaten Pakualaman, pemerintah baik DPRD Provinsi Kabupaten/Kota termasuk negara tidak berhak untuk mencampuri Keistimewaan dimaksud.

Dengan demikian norma yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pasal 18 ayat (1) huruf m terkait dengan persyaratan pengisian jabatan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menyatakan frasa yang memuat antara lain riwayat pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak, bahwa Mahkamah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun dalam putusan ini juga tidak serta merta Keistimewaan dalam pengisian jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur saja yang ditegaskan, tetapi terdapat Keistimewaan DIY lainnya yang wajib untuk dipatuhi dan dihormati diantaranya ialah Keistimewaan Kelembagaan Pemerintahan daerah DIY, Keistimewaan Kebudayaan, Keistimewaan Pertanahan dan Keistimewaan Tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU KDIY. Bahwa Dari beberapa Keistimewaan tersebut diatas memberikan pesan kepada kita semua tanpa terkecuali termasuk Negara beserta jajaran dibawahnya, tidak diperkenankan untuk mencampuri apa yang telah menjadi urusan “Rumah tangga” DIY.

Biarkan itu menjadi urusan Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman sampai kapanpun. Sebab Negara yang besar ialah Negara yang menjunjung tinggi dan tidak melupakan sejarah dan masayarakat yang cerdas ialah masyarakat yang paham akan sejarah.

Masa Depan Keistimewaan Jika dilihat dari sisi historikal dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Keistimewaan DIY akan terus ada, tidak ada kontradiksi antara sejarah Keistimewaan DIY dengan adanya Republik ini, tidak ada juga kontradiksi antara Putusan MK dengan adanya UU KDIY. UU KDIY wajib hukumnya menyesuaikan dengan aturan internal Keraton dan Kadipaten Pakulaman itu sendiri, karena hakekatnya tidak ada seorangpun yang berhak menentukan apalagi mencampuri Keistimewaan itu dalam bentuk apapun.

Kalaupun dianggap memiliki kontradiksi, itu didasarkan pada penglihatan “satu mata”. Pesannya ialah melihat keistimewaan ini tidak cukup dengan mata telanjang semata, apalagi hanya menggunakan satu mata, tetapi harus dilihat secara keseluruhan dengan berbagai macam pendekatan, agar mendapatkan pemahaman yang utuh pula terkait Keistimewaan DIY yang sebenarnya.

Keistimewaan DIY selama ini menunjukan bahwa negara telah melakukan penghormatan dan memahami sejarah DIY, apalagi kemudian Keistimewaan ini telah diperkuat oleh Negara itu sendiri, oleh karenanya masa depan Keistimewaan ini harus menjadi perhatian kita semua khususnya pemerintah baik itu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang sekarang ataupun yang akan datang. Ini penting dilakukan agar kedepannya setiap pergantian rezim pemerintah dalam hal ini DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota menghormati dan mengetahui Keistimewaan ini tanpa mengintervensinya dalam sebuah aturan.

Perlu untuk dicatat kalaupun nantinya terdapat aturan yang “mengkerdilkan” Keistimewaan DIY, maka atas nama apapun dan alasan apapun itu tentu tidaklah dapat dibenarkan baik dari sisi hukum maupun sisi lainnya. Karenanya sekali lagi dari seluruh uraian tersebut diatas, masa depan keistimewaan DIY itu berada di internal Keraton dan Kadipaten Pakualaman itu sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang sifatnya mutlak untuk dijaga, dirawat dan dipertahankan, agar eksistensi Keistimewaan itu terus dan selalu ada tanpa terikat batas waktu, hingga akhir zaman.

Penulis : Alungsyah, S.H.(Analis Hukum Sidin Constitution)

Catatan : Tulisan ini pernah dimuat di harian bernas jogja tertanggal 12-13 Oktober 2017.