Keikutsertaan Mantan Narapinda Dalam Pilkada
Cari Berita

Advertisement

Keikutsertaan Mantan Narapinda Dalam Pilkada

Selasa, 24 Oktober 2017

Foto : Penulis
Memasuki euforia pentas demokrasi lokal, masyarakat di buat galau dengan dibukanya keran keikutsertaan Mantan Narapidana dalam kontes Pemilihan Kepala Daerah. (PILKADA) Hal ini di mulai dengan hasil Judicial Review atau Uji Materi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Menjatuhkan putusan perkara pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang terkait Pembatasan Hak politik mantan narapidana yang dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 28J UUD NRI Tahun 19145.

Dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menentukan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Namun Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Muncul pertanyaan baru, apabila mantan narapidana yang pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih ikut serta sebagai calon kepala daerah bukankah ini merupakan kemunduran terhadap demokrasi ? Memang benar bahwasanya Hak Individu tak boleh dibatasi sesuai dengan pandangan William Black Stone dalam karyanya commentaries on the laws of England (1765-1769). teori absolute individual rights dikenal sebuah pandangan bahwa tidak boleh ada pembatasan atas hak asasi manusia karena hak asasi adalah hak mendasar setiap individu. Namun dalam Hal Hak Politik secara Konstitusional dapat dibatasi oleh negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku guna menjamin hak masyarakat umum, sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945.

Dengan demikian Hak Politik seharusnya dikelompokan dalam hak hak yang dapat dibatasi (Derogable Rights) Guna menjamin Demokrasi yang konstitusional.

Penulis : M. Fikry Rahantan ,S.H