Disorientasi Pembangunan Daerah Bima Ramah
Cari Berita

Advertisement

Disorientasi Pembangunan Daerah Bima Ramah

Senin, 16 Oktober 2017

Foto : Penulis 
Suatu daerah untuk meningkatkatkan kesejahteraan sangat perlu di tentukan terlebih dahulu fokus pembangunan atau skala prioritas tentang pembangunan, sebelum itu semua dibahas penulis ingin menjelaskan dulu tentang pembangunan daerah. dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (1) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (2) Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Dengan mengacu kepada beberapa poin diatas bahwa berbicara tentang pembangunan daerah merupakan sesuatu hal yang sangat urgensi dibicarakan di kabupaten bima yang mempunyai visi besarnya “BIMA RAMAH”. Bima rama kini hanya sekedar simbol yang di bicarakan oleh bocah-bocah yang tidak paham dan kini menjadi usang.

Daerah kabupaten Bima sedang banyak menghadapi problem dan kini kabupaten bima sedang “Sakit Parah”. Ada banyak peristiwa sebagai cerminan diantaranya konflik komunal, pecuria, maraknya kekerasan terhadap anak dibawah umur, kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, maraknya kasus tramadol yang menggrogoti generasi muda. Pemerintah sering membuat kebijakan yang membuat gaduh masyarakat sehingga masyarakat krisis kepercayaan pada pemerintah, ini merupakan cara pandang masyarakat terhadap pemerintah pada era sekarang dan itu terbukti baru-baru ini ada banyak persoalan baik itu tentang pemilihan sekdes, pengangatan guru tidak tetap (GTT) yang sampai hari ini belum ada kejelasan dan menjadi heboh dibicaran di tengah masyarakat maupun di media sosial.

Oleh karena banyak persoalan yang menimpa daerah kabupaten bima, maka pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pembangunan daerah, dalam membangun daerah ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : a. Sumber daya manusia (SDM), b. Infrastruktur, c. Sumber daya alam (SDA). Dalam rangka memajukan infrastruktur dan memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal harus di bangun dulu sumber daya manusianya sebab sumber daya manusia itu penting dan merupakan suatu keniscayaan di karenakan SDM yang memumpuni baik itu secara intelektual, emosional dan spritual lah yang bisa menjadikan dirinya cerminan untuk orang banyak, bukan menjadi maling dan perampok.

Berbicara tentang SDM merupakan suatu yang menarik yang harus di bicarakan dalam rangka membangun suatu bangsa atau daerah, tampa SDM yang memadai dan paham tentang poksinya maka tidak akan pernah baik suatu daerah itu.

Dari semua elemen yang ada di daerah ini, Pemerintah yang merupakan elemen utama daerah ini, bisa memberikan inspirasi kepada seluruh pemuda lainnya agar bersama-sama bergerak mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter Bima sesuai visi besar daerah yaitu bima yang “RAMAH” ketika di internal pemerintahan sendiri sering gaduh, bagaimana mau menginspirasi rakyat.

Makanya jika pemerintahan ini bisa menjaga wibawanya, saya yakin semua persoalan daerah ini, satu persatu akan terurai Penulis mengingatkan, bahwa tugas besar Pemerintah yaitu membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, mengembalikan nilai-nilai luhur budaya, dan memiliki kebanggaan sebagai daerah bima sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan daerah, hanya bisa tercapai jika pemerintah bisa menggerakkan semua elemen yang ada dalam daerah ini.

Penulis : Harmoko (mantan Ketua umum IMM Cabang Bima).