Dikotomi Pribumi dan Nonpribumi
Cari Berita

Advertisement

Dikotomi Pribumi dan Nonpribumi

Kamis, 19 Oktober 2017

Gubernur Anis Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (foto : Tribun Sumsel - Tribunnews.com)
Kenapa pribumi selalu dikaitkan dengan penduduk asli. Dibutuhkan waktu berapa lama seseorang tinggal, sehingga disebut asli dan layak menyandang predikat pribumi. Apakah hanya Aborigin, Indian, Dayak, Baduy atau lainnya yang layak disebut pribumi asli.

Lalu lainnya siapa ? Pendatang ? Pendatang darimana ? Bukankah kita semua juga pendatang. Bukankah kita juga dari Yunan. Lalu siapa penduduk asli Jawa. Sama sekali tidak bermaksud untuk menyoal siapa pribumi dan siapa non pribumi. Tulisan pendek ini tak cukup ruang untuk menjelaskannya.

Disparitas pribumi dan nonpribumi menjadi terkesan sangat sektarian dibalut paranoid akut. Saling curiga dan mengintai. Ujungnya jelas: konflik kepentingan. Berebut legitimasi untuk mendapat kekuasaan. Lantas untuk apa pribumi dan non pribumi kembali diangkat jika hanya menambah silang sengkarut.

Pribumi, non pribumi bahkan ada pribumi keturunan dan entah apalagi adalah cara kompeni untuk memecah belah. Dengan nya kompeni membuat diskriminasi dalam aspek hukum dan sosial politik. Inlander kata yang tepat untuk menggambarkan penduduk asli yang bakal dijajah.

Pribumi digambarkan sekelompok miskin, bodoh dan dikejar-kejar. Sementara Nonpri selalu dikaitkan dengan sekelompok kecil yang menguasai. Terutama aspek ekonomi yang berdampak pada kekuasaan. Disamping karena kurangnya adaptasi dan pembauran. Keduanya kerap berselisih karena kepentingan politik defide eit ampera. Politik belah bambu yang melemahkan.

Bagaimanapun kompeni pernah bersekutu dengan non pribumi dalam hal perdagangan dan perekonomian. Saling menopang dan melindungi. Maka dibuat berbagai kebijakan proteksi. Kitab UU hukum perdata (BW) adalah dokumen paling sahih bahwa nonpri mendapat perlakukan khusus.

Apa pentingnya mengangkat tema pribumi dan nonpribumi hari ini, ketika demokratisasi dan egaliterian menjadi bagian tak terpisahkan. Memang ada kecemburuan sedikit termasuk kekhawatiran dari warisan kompeni terutama pada kesenjangan ekonomi dan problem disparitas sosial.

Kita hanya mengenal warga negara. Siapapun orangnya darimana pun asalnya. Beragama apapun. Ras, suku, bahasa tidak perlu menjadi soal yang harus menghalangi. Bahkan seiring globalisasi kita juga telah menjadi penduduk dunia. Kita harus rela menerima semua warga dunia tinggal tanpa perbedaan.

Reformasi paspor dan visa dan hilangnya batas negara secara fisik menjadi bukti bahwa kita memang harus siap dengan segala perubahan.

Ada yang belum siap memang .. termasuk saya .. tapi mau apalagi ...

Penulis :  @nurbaniyusuf Komunitas Padhang Makhsyar