Carut Marut Pilkada Serentak
Cari Berita

Advertisement

Carut Marut Pilkada Serentak

Selasa, 24 Oktober 2017

Foto : Penulis
Semangat reformasi melahirkan demokrasi dalam tatanan berbangsa dan bernegara, 6 tahun setelah penggodokan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yakni tepat pada tahun 2005 kita memasuki era baru dalam praktek pelaksanaan demokrasi lokal, sistem yang tadinya hanya berpusat pada satu kekuasaan (sentralisasi), bergeser menjadi desentralisasi.

Demokrasi di tingkat daerah sebagai usaha pemerintah memuntus rantai kekuasaan yang sentralistik agar daerah tidak hanya menjadi penonton dalam panggung reformasi. Pemilihan Umum Kepala Daerah ibarat pintu masuk menuju masyarakat demokrasi yang lebih sejahtera.

Demokrasi yang tadinya ibarat bayi yang baru dilahirkan, berkembang begitu cepat, merangkak, berjalan, kemudian berlari, namun kemana larinya demokrasi ditingkat lokal ? ke-arah yang lebih konstitusional atau jatuh dalam pelukan dinasti oligarki ? ter-ninabobo-kan dalam euforia reformasi, kita seolah olah keluar dari mulut buaya, namun tanpa sadar masuk kedalam kandang harimau, Demokrasi Ibarat senjata makan tuan, dilahirkan untuk mensejahterakan namun malah memiskinkan, dijalankan untuk mengakomodir suara rakyat, namun malah semakin membungkam mulut mulut yang dianggap subfersif.

Terlihat mundur dalam pelaksanaannya yang melahirkan dinasti dinasti kecil di tiap tiap daerah, PIKADA seolah olah berubah menjadi ajang seleksi calon koruptor di tingkat lokal. Berbagai masalah bermunculan seiring dengan dilaksanakan PILKADA serentak, mulai dari keikutsertaan mantan Narapidana, Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang diberi kewenangan Mengesahkan Rancangan APBD, Hingga Penentuan suara Ambang Batas oleh Mahkamah Konstitusi Untuk sengketa Hasil PILKADA.

Penulis : M. Fikry Rahantan ,S.H