Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada
Cari Berita

Advertisement

Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada

Selasa, 24 Oktober 2017

Foto : Penulis
Merujuk Pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2017 Maka aturan main yang di pakai oleh Mahkamah Konstitusi maka sudah jelas untuk mencapai suatu keadilan dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada, para pencari keadilan (Pemohon) diwajibkan memenuhi standar, salah satunya yakni memenuhi selisi 0,5% sampai 2% dari jumlah suara sah pilkada sebelum memasuki proses matematika yang nantinya akan di gelar Mahkamah Konstitusi.

Bukankah dengan adanya Ambang batas 0,5%-2% merupakan tindakan yang inkonstitusional ? Bagaimana tidak Mahkamah Konstitusi yang merupakan Pengawal demokrasi (The Guardian of Democracy) juga merupakan Pengawal Konstitusi The Guardian Of Constitution, seolah olah membatasi Hak Konstitusional seseorang untuk mendapatkan rasa adil?

Bukankah di gedung gedung pengadilan tiap manusia di negri ini berjalan kesana untuk mencari rasa adil, namun ketika sampai di depan pintu para pencari keadilan malah tidak diperbolehkan untuk masuk dan menyampaikan segala aspirasi hukumnya?

Bukankah sesuai dengan Amanat pasal 1 Ayat (3) UUD maka segala tindakan dinegara ini harus berdasarkan hukum (Rule of Law), jika menempuh jalan hukum tidak lagi diperbolehkan, maka jalan mana lagi yang harus ditapaki para pencari keadilan? Dengan demikian masyrakat akan kembali bertanya tentang Keadilan yang mana yang di utamakan lembaga pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution)? adil secara Formil ataukah adil dalam konteks substansi? jika lahirnya aturan ambang batas suara dikarenakan tidak sanggupnya Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Kompleksitas Sengketah hasil Pilkada maka sudah seharusnya Negara kembali meracik ramuan baru untuk menyelesaikan sengketa PILKADA, Negara bisa saja membentuk Lembaga Peradila khusus di tiap tiap Provinsi yang bersifat ad hoc Khusus untuk menyelesaikan sengketa PILKADA, sehingga tidak menimbulkan problem baru yang menggiring opini masyarakat bahwasanya Negara telah Melakukan Tindakan Yang Inkonstitusional.

Pelaksana Tugas kepala daerah Bukan Kepala Daerah Pilkada serentak tahun 2017 menimbulkan permasalahan baru, Mendagri merespon keikutsertaan petahana dalam Pilkada serentak dengan mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomer 74 Tahun 2016 tentang Cuti diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.penulis melihat bahwasanya muatan materi dalam Peraturan Mendagri menimbulkan masalah baru terkait hal kewenangan pengelolaan keuangan/anggaran pemerintahan daerah.

Sebagaiamana kita ketahui bersama bahwasanya secara konstitusional tafsiran Kepala Daerah yang diatur dalam pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ialah mereka yang terpilih sebagai kepala daerah melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga jika dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan maka sudah jelas yang diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Perundang - Undangan di Daerah ialah Kepala Daerah bersama sama dengan DPRD, namun pada Peraturan Menteri Dalam Negeri terdapat materi hukum yang memberikan kewenangan kepada Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam mengesahkan Peraturan Daerah terkait APBD, Dari kacamata Konstitusi hal ini seharusnya merupakan Kewenangan yang bertentangan dengan Konstitusi (Inkonstitutional).

Peraturan Mendagri adalah sebuah kekeliriun dikarenakan tidak dapat menafsirkan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota) secara utuh sesuai dengan Amanat Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 yakni Gubernur Bupati dan Walikota ialah kepala daerah yang dipilih secara Demokratis, sedangkan PLT Kepala Daerah ialah Pejabat yang ditunjuk Oleh Mendagri bukan dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, Adanya Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Guna Menjamin Kedaulatan Rakyat Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat maka kekuasaan tertinggi pada negara Indonedia berada di tangan rakyat.

Sehingga Keabsolutan kekuasaan pemerintah yang sentralistik perlu di distribusikan ke masing masing daerah otonom, Namun dengan diberikan kewenagan pejabat PLT Kepala Daerah dalam Mengesahkan APBD maka secara tidak langsung pemerintah pusat telah turut mencampuri urusan Daerah dalam hal Kewenangan merancang dan mengesahkan APBD, padahal secara konstitusi Otonomi daerah harus dijalankan seluas luasnya sesuai bunyi pasal 18 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan oleh Udang – Undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Penulis : M. Fikry Rahantan ,S.H