Tunjangan Profesi Guru : Antara Harapan Dan Kenyataan
Cari Berita

Advertisement

Tunjangan Profesi Guru : Antara Harapan Dan Kenyataan

Rabu, 13 September 2017

Foto : Penulis
Pemerintah mengeluarkan UU Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 dengan tujuan kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. (UU N0 14.2005).

Selain jaminan kesejahteraan yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak kalah penting adalah dapat meningkatkan profesionalisme guru sehingga mampu meningkatkan kualitas diri guru secara individu agar mampu menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas.

Dengan adanya sertifikasi ini semua guru menyambut dengan baik sebab secara ekonomi akan mendapatkan penghasilan tambahan bagi guru-guru yang telah berseritikasi sesuai diatur dalam pasal tersebut diatas. Guru profesional atau yang telah bersertifikasi harus menguasai beberapa kompotensi yaitu ; Pertama Kompotensi pedagogik, kedua kompotensi sosial, ketiga kompotensi kepribadian dan keempat kompotensi profesioanal. Keempat kompotensi ini sebagai syarat bagi guru untuk mendaptkan tunjangan sertifkasi . 

Namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa guru di indonesia yang telah sertifiaksi atau dikatakan sebagai guru proffesional masih banyak yang belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankan tugas sebagaimana yang disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu ; merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembibingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian tindakan kelas bahkan pengambdian kepada masyarakat. (UU Sisdiknas 2003).

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam peroses pencairan sertfikasi ini yang sering memicu guru-guru adalah kekuarangan jam pelajaran yang berdampak pada perebutan jam efek dari penumpukan guru- guru di sekolah sekitar perkotaan, akibat tidak meratanya distribusi guru terutama di daerah terpencil.

Persoalan inilah yang selalu dialami oleh guru guru yang ada di sekitar wilayah perkoataan yang mengakibatkan konflik sesama guru agar dapat mempertankan 24 jam demi pencairan sertfikasi. Guru yang tidak mencukupi jam ini maka mereka sibuk mencari jam tambahan diluar sekolah induk untuk memperoleh jam tambahan. bagi Guru yang mendapatkan jam tambahan diluar sekolah induk ini justru menimbulkan masalah baru karena jarang masuk untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik karena kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau dari sekolah induk. Guru ini bukan hanya saja memperoleh jam tambahan secara Cuma-Cuma namun mereka harus mengeluarkan uang ratusan bahkan jutaan untuk membayar pihak sekolah yang memberikan jam tambahan tersebut.

Maka sebaiknya pemerintah melakukan pendistribusian guru secara merata dan adil agar guru- guru yang ada disekitar wilayah perkotaan dapat di sebarkan di daerah-daerah yang kekurangan guru agar sekolah di pinggiran mendaptkan hak-hak yang sama pula sesuai amanat UU sistim pendidikan utnuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam Proses perekrutan calon peserta Pendidikan latihan Profesi guru ( PLPG) sebaiknya pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam hal ini dinas pendidikan dapat melakukan seleksi secara adil, transparan dan baik dalam seleksi peserta diklat PLPG.

Penulis : Ardi