Terkait Status Tersangka Bupati Dompu, Ketua YARKI Ajukan Praperadilan
Cari Berita

Advertisement

Terkait Status Tersangka Bupati Dompu, Ketua YARKI Ajukan Praperadilan

Selasa, 12 September 2017

Serah terima berkas pengajuan permohonan praperadilan oleh Abdullah, SH.,MH Kepada Panitera Muda Pidana di kantor Pengadilan Negeri Dompu. Selasa, (12/9/17).
Indikatorbima.com - Selasa Pagi sekitar pukul 10.20 Wita, Ketua Yayasan Tambora Bangkit, Abdullah, SH.,MH. Mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Dompu, untuk mendaftarkan berkas pengajuan permohonan praperadilan terkait status penetapan tersangka Bupati Kabupaten Dompu. Selasa, (12/9/17).

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin, dalam proses Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur Kategori Dua (K2) Kabupaten Dompu. Rupanya masih menimbulkan tanda tanya tersendiri Bagi Kuasa Hukum Yarki Abdullah, SH.,MH. 

Abdul mengatakan bahwa, dirinya telah menyerahkan berkas permohonan pengajuan praperadilan di kantor Pengadilan Negeri Dompu melalui Panitera Muda Pidana.

"Berangkat sendirian, yang sediakan saat itu gugatan/permohonan berkas praperadilan delapan rangkap. Dan sejumlah berkas lainya" tutur Abdullah kepada Indikator Bima usai menyerahkan berkas pengajuan permohonan praperadilan.

"Yang di praperadilankan adalah Polda NTB dan Kejaksaan tinggi NTB" tambahnya. 

Pada saat yang sama, Abdul mengungkapkan hal Ikhwal apa yang akan dipraperadilankan dan alasan mengapa pihaknya mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Dompu.

Beberapa dasar hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-X/2012 dan putusan nomor. 98/PUU-X/2012 dengan yudicial review pasal 80 KHUAP pun dibeberkannya sebagai salah satu dasar hukum diajukannya praperadilan. 

"Dengan putusan tersebut Memberikan peluang dan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan" ungkapnya.

"Yang dimohonkan untuk di uji adalah keabsahaan melekatnya status tersangka yang tidak ada masa daluarsanya. Kedua untuk menguji apakah alat bukti yg didapatkan oleh penyidik hari ini bisa digunakan untuk menuntut disidang pengadilan atau tidak" lanjutnya.

Lebih lanjut Abdul mengatakan bahwa, Status tersangka yang melekat pada diri Bupati Dompu terlalu lama dibiarkan, hal itupun di anggapnya bertentang dengan konstitusi.

"Status tersangka yang begitu lama melekat pada diri seseorang ini, menurut saya bertentangan hak konstitusional warga negara sebagainana Ketentuan dalam UUD 1945" tutur Abdul.

Abdul sendiri sangat menyayangkan tindakan Aparatur negara yang terkesan lambat dalam mengimplementasikan proses hukum yang cepat dan efektif. Hal itu akan di kwatirkan terjadi kembali di masa yang akan datang.

"Jika begini cara implementasi hukum, maka kami sebagai warga negara merasa khawatir akan mendapatkan proses yang sama, yakni terkatung katung tanpa kejelasan dan kepastian hukum" jelasnya.

Diketahui, Kasus Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mulai di sidik oleh Polres Dompu sejak tahun 2014. Kemudian diambil alih oleh polda NTB pada tahun 2016. Yang selanjutnya Polda NTB menetapkan Bupati Dompu sebagai tersangka pada tanggal 17 Mei 2017.

Reporter : Furkan