Terkait Kasus CPNS K2, IMDJ Minta JAMWAS Bentuk Tim Pengawas Kinerja Kejati NTB
Cari Berita

Advertisement

Terkait Kasus CPNS K2, IMDJ Minta JAMWAS Bentuk Tim Pengawas Kinerja Kejati NTB

Selasa, 26 September 2017

Ketua IMDJ, Alan Ksatria Bhuana Menyerahkan berkas pengaduan kepada Sekretaris Jaksa Agung muda pengawasan (JAMWAS) di ruang sekretaris JAMWAS. Selasa, (26/9/17). Sekitar Pukul 12.44 Wib.
Indikatorbima.com - Ikatan Mahasiswa Dompu Jakarta (IMDJ) untuk yang kedua kalinya mendatangi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan surat pengaduan yang berisi permohonan kepada Jaksa Agung Muda Pengawas (JAMWAS) untuk mengawasi dan membentuk tim pemantau untuk mengawasi kinerja Kejaksaan Tinggi NTB. Selasa, (26/9/17).

Melalui ketua umumnya Alan Ksatria bhuana, Ikatan Mahasiswa Dompu Jakarta menyampaikan surat pengaduan kepada Kantor Kejaksaan Agung Muda Pengawas. Surat tersebut diterima langsung oleh Sekertaris JAMWAS, Ewan Setiawan, SH. 

"Kami sebagai bagian dari mahasiswa dan pemuda kabupaten Dompu yang berada di DKI-Jakarta sangat berharap kepada Kajaksaan Agung (KEJAGUNG) RI, terkhususnya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) untuk mengawasi dan perlunya membentuk tim pemantau jalannya gelar perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (KEJATI) NTB" Tulis IMDJ, Sebagaimana yang dikutip dari Surat pengaduan yang di ajukan oleh IMDJ dengan No. 26/IMDJ/IX/2017.

Lebih lanjut, IMDJ juga meminta kepada JAMWAS agar proses hukum kasus dugaan tindak pidana dalam perekrutan CPNS K2 yang di tangani oleh Kejati NTB dijadikan sebagai Atensi Khusus.

"Kami dari Ikatan Mahasiswa Dompu Jakarta (IMDJ) datang untuk yang kedua kalinya guna mengingatkan kembali agar kasus ini menjadi atensi JAMWAS/KEJAGUNG sehingga membentuk tim khusus untuk mengawasi secara langsung terkait kasus rekrut CPNS Kategori II Dompu yang sedang berlangsung" kata IMDJ sebagaimana dikutip lebih lanjut dalam surat pengaduannya.

Disamping itu, untuk menghindari adanya proses suap-menyuap dalam kasus tersebut. IMDJ berharap agar Kejaksaan Agung RI melakukan lengawasan secara langsung di tingkat Kejati NTB.

"Kami meminta KEJAGUNG untuk melakukan pengawasan secara langsung di tingkat KEJATI NTB guna menghindari tindakan suap menyuap ataupun sejenisnya yang berusaha menlanggar prosedural hukum serta menjaga kredibelitas dan integritas JAMWAS/KEJANGUNG sebagai aparat penegak supremasi hukum" tutup surat pengaduan tersebut.

Sebelumnya, Komunitas Pegawai Honorer Kategori Dua (CPNS-K2) Kabupaten Dompu telah melaporkan Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu Drs. H. Abdul Haris, kepada Kepolisian Resort (Polres) Dompu, Sabtu 17 Oktober 2015.

Reporter : Syarif Hidayatullah