Setya Novanto Kalahkan KPK, Praktisi Hukum : KPK harus Evaluasi
Cari Berita

Advertisement

Setya Novanto Kalahkan KPK, Praktisi Hukum : KPK harus Evaluasi

Jumat, 29 September 2017

Setya Novanto, tersangka korupsi e-KTP yang mengalahkan KPK (foto : detiknews)
Indikatorbima.com - Putusan Sidang praperadilan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa, penetapan tersangka oleh KPK terhadap Setya Novanto terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP adalah tidak syah. jum'at, (29/9/17).

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, membuat para praktisi hukum angkat bicara, Salah satunya datang dari Alungsyah, SH. Menurutnya, KPK harus segera melakukan evaluasi internal diwilayah prosedur.

"Artinya kalau penetapan SN tidak sah, berarti prosedur di internal KPK harus di evaluasi, KPK bukanlah dewa di republik ini, namun setidaknya KPK menjadi harapan kita semua" ujarnya.

Lebih lanjut, Alungsyah menjelaskan bahwa, secara yuridis apa yang telah diputusakn oleh hakim tunggal tersebut, sudah tepat untuk menjamin hak konstitusi setiap warga negara yang ingin mendapatkan kepastian hukum. 

"Penetapan seseorang sebagai tersangka itu haruslah diakhir penyidikan, tapi bukan di awal penyidikan, ini penting dilakukan guna menjamin hak asasinya seseorang" tuturnya.

"Selain itu juga, sebagai negara hukum, apapun putusan pengadilan kita harus hormati, selama putusan itu tidak dibatalkan oleh institusi diatasnya" lanjutnya.

Namun demikian, Alungsyah berpendapat bahwa sekalipun SN menang dalam praperadilan. Tidak menutup kemungkinan SN dapat ditetapkan kembali sebagai tersangka asalkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"SN masih bisa ditetapkan sebagai tersangka, selama itu dilakukan sesuai prosedur hukum dan memiliki minimal dua alat bukti yang sah" tegasnya. 

Sebelumnya juga pernah ada kasus serupa tentang penetapan tersangka kembali setelah seorang tersangka menang dalam praperadilan pernah dilakukan KPK.

Saat itu, KPK kalah dalam praperadilan melawan mantan Wali Kota Makassar Iham Arief Sirajuddin. Namun KPK kembali menjerat Ilham Arief.

"Artinya kekalahan KPK ini bukanlah "kiamat" bagi KPK. Namun setidaknya kejadian ini memalukan bagi KPK, berarti penetapan SN sebagai tersangka asal-asalan tanpa prosedur hukum yang jelas" tutur Alungsyah.

Alungsyah kembali menegaskan bahwa KPK harus melakukan evaluasi, untuk mengetahui kesalahan apa yang sudah dibuat sembari mempelajari putusan pengadilan yang menyatakan kekalahannya tersebut.

"Karenanya menurut saya sekali lagi KPK harus evaluasi dibagian mananya KPK salah, sembari juga mempelajari putusan praperadilan tersebut" jelasnya.

Diketahui, Dalam gugatannya, Novanto mencantumkan 6 poin permohonan (petitum). Salah satunya adalah meminta agar pengadilan menyatakan penetapan tersangka KPK terhadap dirinya adalah tidak sah. Selain itu, Novanto juga meminta pengadilan agar KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar itu telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi e-KTP sejak 17 Juli 2017. Kemudian Novanto mengajukan gugatan praperadilan pada Senin (4/9), dan teregister dalam Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. 

Reporter : Furkan