Resmi, Sidang Praperadilan Terhadap Polda dan Kejati NTB Segera digelar, Abdul : Kami Siap
Cari Berita

Advertisement

Resmi, Sidang Praperadilan Terhadap Polda dan Kejati NTB Segera digelar, Abdul : Kami Siap

Jumat, 15 September 2017

Abdullah, SH.,MH Ketika menyerahkan berkas permohonan pengajuan praperadilan kepada panitera muda pidana di Pengadilan Negeri Dompu. Selasa, (12/9/17).
Indikatorbima.com - Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yayasan Tambora Bangkit (Yarki) melalui kuasa hukumnya, Abdullah, SH.,MH. Akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Dompu. Berdasarkan surat pemberitahuan dari pengadilan, Sidang praperadilan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 20 September 2017 mendatang. Jum'at, (15/9/17).

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Kuasa hukum dari Yarki telah mendaftarkan permohonan praperadilan (12/9) kepada Pengadilan Negeri Dompu terhadap Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB selaku penyidik terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin. Dalam proses Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur Kategori Dua (K2) Kabupaten Dompu.

"Sudah saya daftarkan gugatan prsaperadilannya pak" kata Abdullah kepada indikator bima (12/9).

Ketika mendapatkan surat pemberitahuan yang dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Dompu melalui Ramlah yang menjabat sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Dompu hari kamis 14 September 2017 kemarin. Abdullah merasa bersyukur, karna Pengadilan telah memenuhi harapan hukum masyarakat Dompu.

"Kami berterima kasih dan syukur Alhamdulillah atas proses yang kami pandang berjalan sesuai harapan hukum masyarakat" terang Abdullah yang juga menjadi ketua Yarki tersebut kepada Indikator Bima.
Ganbar Surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Dompu.
Lebih lanjut Abdullah menyatakan Bahwa, pihaknya sudah siap untuk bersidang. Beberapa dokumen dan kebutuhan pembuktian pun sudah disiapkan untuk mendukung proses pembuktian atas apa yang di praperadilankan.

"Kami sudah menyiapkan semuanya, baik dokumen untuk kebutuhan pembuktiam nanti" ungkapnya.

"Kami juga menyiapkan rasionalisasi hukum, dasar hukum, teori hukum, pendapat para pakar hukum sebagai pendukung serta memperkuat dalil-dalil permohonan praperadilan kami" lanjut mantan Aktivis HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM tersebut. 

Abdullah menegaskan, jika pengadilan menolak apa yang menjadi pokok-pokok permohonan dalam praperadilan nanti, pihaknya akan terus melakukan upaya hukum yaitu kembali mengajukan praperadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Jika di tolak kami akan mengajukan praperadilan lagi, karena tidak ada batasan berapa kali praperadilan itu di ajukan. Sepanjang misi hukum kami belum tercapai maka selama itu pula praperadilan akan tetap kami ajukan" tegasnya.

Namun demikian Abdullah bersama pihaknya, dengan segala persiapan dan kekuatan hukum yang mereka miliki membuat mereka sangat yakin bahwa, hakim yang akan memeriksa perkara mereka akan mengabulkan tuntutan praperadilannya.

"Kami sangat yakin akan dikabulkan oleh hakim pemeriksa perkara ini" ujarnya. 

Dalam persidangan praperadilan yang akan digelar minggu depan tersebut, Abdullah, SH.,MH. Selaku pemohon akan berhadapan langsung dengan Termohon yang terdiri dari Dua Institusi negara sekaligus yaitu, Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB.

Reporter : Furkan