Perspektif Teoretis-Komparatif Kabupaten Bima
Cari Berita

Advertisement

Perspektif Teoretis-Komparatif Kabupaten Bima

Selasa, 19 September 2017

Ilustrasi (foto : Nasional | Republika Online - Republika)
Betapapun dalam hal keberagamaan rakyat kabupaten Bima sejak awal berdirinya sampai dengan yang paling kontemporer tidak ada yang mempermasalahkan, apa dan bagaimana jenis Agama yang dipeluk oleh masing-masing individu atau kelompok, namun masih ada disana disini yang membuat keributan dengan dalih ketimpangan sosial (social imbalance) atau bahkan yang lebih tidak etis lagi mencoba mengangkat isu-isu kesukuan dan etnis. Wacana (discourse) tersebut di dengungkan ketika etnis Tionghoa dan etnis lainnya yang menjadi minoritas mulai menguasai pasar perdagangan di daerah tersebut.

Hemat penulis jikalau suatu bangsa atau daerah ingin menjadi bangsa atau daerah yang berperadaban dan modern, maka konsekuensi logisnya ialah harus membuka diri (open minded) terhadap orang lain, sebab dengan sikap seperti itulah suatu bangsa atau daerah bisa bercermin dan mengoreksi diri sendiri terhadap kekeliruan dan kesalahan di masa lalu agar bagaimana di masa yang akan datang (age future) ada peluang untuk menjadi bangsa dan atau daerah yang maju.

Dalam hal ini, kita bisa bercermin dari trayek sejarah daerah-daerah lain di Indonesia khususnya daerah-daerah yang ada disekitar pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, walaupun sistem yang dipakai adalah sistem kerajaan (kingdom system), namun mereka membuka kran-kran jalan masuknya peradaban dan kemajuan (progress), hasilnya pun Yogyakarta menjadi salah satu tempat pariwisata yang sering di kunjungi oleh masyarakat lain (other society) bahkan tourist dari mancanegarapun ada di daerah tersebut. Hikmah yang dapat di petik disini ialah sikap menutup diri bukan saja tidak baik, akan tetapi juga merugikan diri sendiri.

Sikap menutup diri hanya akan melahirkan sikap frustasi karena ketidak senangan melihat orang lain maju dan berkembang. Dari segi sosial-politik, orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, sedangkan orang yang berada pada posisi subordinasi berupaya mengadakan perubahan.

Konflik kepentingan (bennefit conflic) selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam (George Ritzer-Douglass J. Goodman, 2004:156). Pertentangan antara dua unsur tersebut yaitu kelas Borjuasi dengan kelas Proletariat (meminjam terminologinya Karl Heinrikh Marx) kerapkali terjadi pada suatu masyarakat dimanapun itu.

Fakta semacam ini juga terjadi di Kabupaten Bima terutama pada saat pemilihan umum, baik itu pemilihan Anggota Legislatif (pileg) maupun pemilihan Bupati (pilbup).

Pada saat pemilihan umum para kandidat berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana posisi yang selama ini di duduki tidak pindah ketangan orang lain. Disinilah unsur politik uang (money politic) seringkali terjadi, dan orang-orang yang dibeli suaranya tersebut tidak sadar bahwa secara tidak langsung telah menggadaikan masa depan daerahnya dengan uang. Disinilah benih ketidak demokratisan tumbuh dan berkembang menyusup keseluruh sendi kehidupan, termasuk pendidikan. Konflik kepentingan (bennefit conflic) antar elit antara kandidat yang satu dengan kandidat yang lain, itu tidak saja berimbas pada hilangnya demokratisasi (democratication lose) akan tetapi masa depan suatu daerah juga ikut tidak jelas kemana arah dan tujuannya (sense of purpose and direction), karena otomatis siapaun yang keluar sebagai pemenang (winers) akan terlebih dahulu memikirkan bagaimana mengembalikan uang yang di keluarkan selama kampanye, daripada memikirkan program-program apa yang di formulasikan untuk menata daerah di masa yang akan datang.

Konflik kepentingan (bennefit conflic) yang terjadi antar elit politik seperti yang di jelaskan diatas juga ikut mempengaruhi di sektor pendidikan. Hal ini terjadi, disebabkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dijelaskan tentang pemerintahan Daerah, dan diikuti oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan kewenangan dari pusat (sentralisasi) ke daerah (desentralisasi). Dengan hadirnya Undang-Undang ini maka segala keputusan bukan lagi berada di tangan pemerintah Pusat, akan tetapi berada di tangan Daerah. Daerahlah yang kemudian berperan besar didalam membangun dan menata kehidupan sesuai dengan adat dan budayanya, tentunya membangun dengan cara yang disusun oleh pemerintah daerah tersebut dengan menggunakan tata kelola yang baik (good governance).

Konsekuensi konflik kepentingan (bennefit conflic) dan pelimpahan kewenangan seperti yang dijelaskan diatas tidak saja berimbas pada dunia politik (politic world) akan tetapi juga pada sektor pendidikan (education area) sebagai contoh misalnya pada akhir tahun 2010 memasuki awal tahun 2011, Bupati yang terpilih kembali untuk kedua kalinya pada saat itu Bapak Fery Zulkarnain, melakukan mutasi terhadap salah satu kepala sekolah di Kecamatan Wera. Peristiwa ini terjadi disebabkan pada saat itu kepala sekolah yang bersangkutan ketahuan memilih kandidat lain dalam hal ini H. Zainul Arifin.

Hemat penulis hal semacam ini justru menodai makna demokrasi yang sifatnya prifat atau asasi, dengan kata lain memilih seorang pemimpin merupakan hak personal yang kemudian di atur oleh Undang-Undang.

Jadi seperti pertanyaan yang ada pada latar belakang diatas, dimanakah letak spirit, tekad, dan komitmen untuk membangun tanah Mbojo menjadi daerah yang berperadaban, merupakan retorika kosong (empty language) yang selalu di dengungkan setiap kali di adakan pemilihan umum (pemilu) yang tanpa implementasi secara nyata. Dalam perspektif sosial-budaya, masyarakat Kabupaten Bima telah mengalamai perubahan pola pemikiran, persis seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo mengalami perubahan pola pikir dari mitis, ideologis, dan ilmiah, atau Auguste Comte dari metafisis, ideologis, dan sampai ke positivis.

Pada masa prasejarah masyarakat Kabupaten Bima khususnya yang masyarakat pribumi, menganut kepercayaan apa yang disebut Animisme dan Dinamisme.

Suatu kepercayaan yang terus berlangsung ratusan tahun sejak nenek moyang terdahulu. Kepercayaan tersebut mulai disadari oleh masyarakat ketika kaum Agamawan masuk dan memperkenalkan Agama-agama baru seperti Islam, Kristen Katotik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Agama-agama lokal lain seperti Konghucu, dan Shinto.

Walaupun berbagai Agama-agama tersebut sempat diperkenalkan pada masyarakat Bima, namun yang bertahan sampai sekarang hanyalah beberapa Agama saja seperti Agama Islam yang menjadi Agama mayoritas, Kristen di anut oleh sebagian kecil masyarakat, khususnya para pendatang dari etnis lain seperti etnis Tionghoa.

Selanjutnya puncak dari perubahan pola pikir masyarakat Bima sebagaimana juga masyarakat-masyarakat lain di Nusantara ialah apa yang disebut oleh Kuntowijoyo tahap Ilmiah atau oleh Auguste Comte tahap Positivis. Pada tahap ini masyarakat Bima, khususnya kaum terpelajar, tidak lagi terlalu menggunakan pola pikir (mindset) yang bernuansa mistis atau sejenisnya dalam menjelaskan sesuatu. Ini terjadi disebabkan oleh kencangnya arus modernisasi dan teknologi.

Hemat penulis pergeseran pemikiran (shifting paradigm) meminjam terminologinya Thomas Kuhn (M. Amin Abdullah 1997), yang terjadi ini oleh karena ketidak mampuan unsur-unsur yang mistis tersebut merespon tuntutan dan kebutuhan zaman khususnya masyarakat, sedangkan disisi lain kondisi dan keperluan masyarakat terus meningkat.

Hal semacam ini juga patut di apresiasi, karena dengan bergesernya pemikiran maka unsur progresivitas dan kreativitas masyarakat kian meningkat, dan bisa dijadikan modal dalam mengkonstruk dan menata masa depan daerah agar menjadi daerah yang modern, terbuka, dan demokratis.

Penulis : Nahrul Saputra