Perspektif Historis Kabupaten Bima
Cari Berita

Advertisement

Perspektif Historis Kabupaten Bima

Selasa, 19 September 2017

Kesultanan Bima (Foto : picssr.com)
Dalam perspektif sosial-historis, kabupaten Bima lahir pada tanggal 5 juni 1640 M. Peresmian daerah tersebut sebagai daerah yang berdaulat yang kekuasaannya berada ditangan seorang Sultan dapat dilacak pertamakali ketika Sultan Abdul Kahir di nobatkan sebagai sultan Bima ke-I.

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahir Bima menjadikan Syariat Islam sebagai konstitusi. Penobatan Abdul Kahir sebagai Sultan ke-I ini menjadi sebuah peristiwa yang setiap tahunnya di peringati dengan kata lain (the other word) peristiwa tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya kabupaten Bima.

Fakta-fakta historis menunjukan bahwa dizaman prasejarah pernah tampil seorang Sultan yang berkuasa di tanah Mbojo (Bima) dapat dilihat adanya Wadu Pa’a, Wadu Nacu, Wadu tunti (batu tertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo. Seperti halnya Negara Indonesia yang terdiri dari beberapa Suku, Ras, Agama, dan Budaya.

Dalam konteks sosio-historis kabupaten Bima juga terdiri dari beberpa Suku, Ras, dan Agama yang walaupun Suku Asli orang Bima (dou mbojo) ialah suku Bima, namun terdapat Suku, Ras, dan Agama lain yang menetap di daerah ini, seperti Suku Bugis dari Sulawesi, Suku Melayu, Suku Folres dari NTT. Begitu juga dengan Agama.

Kabupaten Bima terdiri dari beberapa Agama, seperti, Agama Islam yang menjadi mayoritas, Agama Kristen, Hindu, dan aliran kepercayaan lain seperti Animisme, Dinamisme yang sampai sekarang di anut oleh masyarakat yang tinggalnya relatif jauh dari perkotaan (civilization/madaniah).

Walaupun hidup dengan berbagai aliran kepercayaan dan suku yang berbeda, masyarakat Bima tidak saling cekcok antara satu dengan yang lainnya, namun justru saling menghargai antara aliran kepercayaan atau suku yang satu dengan yang lain, dan menganggap perbedaan merupakan bagian dari sunatullah, walaupun disana sini terdapat garis keras yang mempermasalahkan kebersamaan tersebut.

Dalam perspektif sosioal-politik setelah di nobatkannya Abdul Kahir sebagai Sultan tampuk kekuasaan kabupaten Bima berada di tangan seorang raja, namun mengalami metamorfosis sistem setelah di taklukan oleh Kerajaan Gowa yang sebagai salah satu strategi politik sebagai tindakan preventif terhadap kolonial Belanda.

Sebelum kabupaten Bima berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat sekurang-kurangnya lima belas (15) Sultan yang memegang tampuk kekuasaan dan memimpin dalam jangka waktu kurang lebih 4 abad.

Sultan-sultan yang memimpin dalam tenggang waktu tersesbut tidaklah murni dari Suku Bima semua, namun ada beberapa yang dari Suku lain (the other etnism) yaitu dari Suku Bugis khususnya dari Kerajaan Gowa (gowa kingdom). Ini disebabkan oleh perkawinan silang (cross marriage fertilization) antara putra dan putri dari kedua kerajaan tersebut.

Penulis : Nahrul Saputra