Peran OKP Dalam Pilwali Kota Bima
Cari Berita

Advertisement

Peran OKP Dalam Pilwali Kota Bima

Kamis, 28 September 2017

Foto : Penulis
Kota Bima tidak akan lama lagi melaksanakan hajatan besar berupa pemilihan umum kepala daerah 2018, tidak heran lagi bahwa 2018 adalah tahun politik dan pesta demokrasi bagi masyarakat Bima. Karena memang, kota Bima akan menggelar pesta demokrasi besar-besaran berupa pemilihan umum untuk memilih wali kota dan wakil wali kota.

Walaupun masih lama, tapi eforianya begitu luar biasa terlihat. Mulai dari partai politik yang melakukan penjaringan bakal calon dan calon yang mempersiapkan kas untuk bisa lolos sebagai calon kepala daerah. Tidak tanggung-tanggung uang miliaran rupiah mereka keluarkan hanya untuk bisa lolos menjadi calon, ingat hanya sebatas lolos pencalonan.

Disetiap daerah terdapat problematika dalam melaksanakan pemilukada, diantaranya ketidaksingkronan regulasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, kemampuan minimnya angaran keuangan daerah yang berbeda, pendataan penduduk, dan khusunya perilaku pemilih (masyarakat) yang masih bersifat pragmatis dalam memilih. Maka dari itu, untuk mengatasi problematika tersebut dibutuhkan peran organisasi kepemudaan yang mampu bersinergi untuk mengawal setiap kebijakan pemilukada yang bersih dan jujur tanpa adanya tendensi apapun.

Organisasi kepemudaan sebagai bagian dari masyarakat harus mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi sesuai dengan perannya ditengah-tengah masyarakat untuk melihat dan mencermati kondisi yang ada, sehingga fungsi dari social kontrol harus benar-benar dilaksanakan. Karena memang, setiap pemilukada merupakan moment yang sangat efektif untuk organisasi kepemudaan menunjukkan idealismenya ditengah-temgah masyarakat tanpa mengambil dan memanfaatkan moment yang ada untuk kepentingan individu dan kelompoknnya.

Organiasi kepemudaan (OKP) memang menjadi daya tarik segilintir politikus untuk mencuri mereka dan menjadi bagian dari salah satu kandidat. Hal ini membuktikan bahwa organisasi kepemudaan sangat berpengaruh dalam mensukseskan dan mengantarkan salah satu calon untuk duduk disinggasana yang mereka inginkan.

Tidak salah lagi organisasi kepemudaan menjadi pioner dan anak emas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka terjebak pada kondisi politik praktis. Ini memang penyakit, tapi penyakit ini jelas dipengaruhi oleh sistem yang ada didalamnya. Akan tetapi, sebagai organisasi kepemudaan yang dihuni oleh aktivis-aktivis yang memilki nilai idealisme yang tinggi harusnya mampu membawa dan bagaimana merubah sistem tersebut menjadi lebih baik, sehingga platfrom bahwa idealisme aktivisme terjual tidak akan ada dan dibayar dengan hasil kerja dan realiasi dari pendidikan politik yang dilakukannya.

Organisasi kepemudaan yang merupakan candradimuka dan pioner perubahan bagi daerahnya harus mampu memberikan kontribusi positif. Dalam hal ini, organiasi kepemudaan harus melirik pola pembangunan daerah dengan cara melihat posisi kepemimpinan yang ada pada diri setiap calon nantinya. OKP harus mulai bergerak sekarang untuk melihat calon wali kota Bima yang bukan saja mampu membius dengan janji manis, dan slogan bersih akan tetapi pemimpin yang mempunyai visi besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi daerahnya. Sehingga problem-problem dan kesenjangan sosial yang ada di kota Bima dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. 

Kemandirian dan kemajuan daerah harus menjadi titik tolak dalam melihat pola kepemimpinan lima (5) tahun kedepannya, pengembangan diberbagai sektor menjadi point penting yang harus dilihat oleh organisai kepemudaan, baik dalam sektor ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Maka nilai kekuatan dan potensi daerah menjadi titik point pengembangan dan pembangunan kemandirian daerah. Disinilah organisasi kepemudaan dituntut untuk berperan secara maksimal dalam membangun daerah melalui pemilukada. 

Organiasi kepemudaan (OKP) yang ruh berdirinya untuk kepentingan masayarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, merupakan ruh gerakan yang komitmennya harus dijaga untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat kota Bima.

Perjuangan dan gerakan organisasi kepemudaan harus tetap berada dalam kerangka mengabdi kepada masyarakat. Maka penghuni-penghuni OKP ini harus mampu memposisikan dirinya pada kancah yang demokratis dalam mengawal pemilukada yang bersih dan bermartabat. Oleh sebab itu, mereka seharusnya tidak boleh memihak salah satu kandidat wali kota tertentu.

Sebagai organisasi yang lahir secara independen, maka sikap independensi organisasi menjadi taruhan, organisasi kepemudaan tidak boleh mengedepankan kepentingan individu dan kelompok, akan tetapi menjadi kontrol sosial pembangunan daerah. Oleh karena itu organisasi kepemudaan (OKP) harus melepaskan nilai-nilai kepentingan sesaat, termasuk hegemoni ideologis dan rezim partai politik tertentu.

Semoga organisai kepemudaan (OKP) yang ada didaerah Bima tercinta menjadi lalu lintas ide kreatif dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dan mampu menjadi pioner gerakan berbasis keilmuan dan mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis.

Sehingga harapan kita bersama akan lahirnya pemimpin yang membawa misi kemajuan dan kesejahteraan dapat tercapai. Aamiin

Penulis : Muh. Ainul Basyirah