Negara “HARAM” Menyentuh Keistimewaan DIY
Cari Berita

Advertisement

Negara “HARAM” Menyentuh Keistimewaan DIY

Selasa, 26 September 2017

Foto : Penulis
Beberapa hari yang lalu Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya yang diajukan oleh Para Pemohon yang tergabung dalam aktivis perempuan dan juga Abdidalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Adapun pasal yang diuji ialah terkait dengan ketentuan persyaratan pengisian jabatan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yaitu harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Frasa inilah kemudian yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor: 88/PUU-XIV/2016.

Norma tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf m Undang-undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) yang bersifat diskriminatif serta seolah “mengharamkan” kaum perempuan untuk berpolitik. Jelas dalam Pasal tersebut secara tersurat yang berhak untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY hanyalah laki-laki semata. Padahal nyata-nyata hak untuk menduduki jabatan publik dalam hal ini pengisian jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan hak yang di jamin oleh UUD 1945. Sehingga terhadapnya baik itu laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama dimata hukum.

Sedangkan untuk pengisian jabatan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan wewenang istimewa dari raja yang bertakhta yaitu Sultan Hamengku Buwono X. Wewenang itulah kemudian tidak seorangpun dapat mencampurinya termasuk Negara sekalipun, apalagi diatur dalam sebuah norma berbentuk undang-undang.

Bilamana Sultan yang bertakhta menobatkan siapapun itu nantinya, baik laki-laki ataupun perempuan asalkan ia bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono, maka didasarkan Putusan MK ini otomatis ia dipastikan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dan demi hukum pula wajib bagi Negara untuk menetapkannya. Atau dengan kata lain seseorang yang tidak bertakhta atau tidak dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono ataupun Paku Alam, maka ia tidak bisa ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Adanya Putusan ini sudah merupakan kepastian dari Negara hukum kita, dimana apa yang menjadi urusan internal Keraton hanya Sultan yang bertakhta-lah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pilihan siapa yang bertahkta selanjutnya. Jika ia bertakhta, maka saat itu juga secara defacto dan dejure ia menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Inilah yang kemudian yang harus dijadikan kesadaran masal bagi kita semua dalam melihat kesitimewaan DIY dari dahulu hingga sekarang bahkan selama-lamanya. Putusan MK memberikan tuntunan dan membuka kesadaran Negara lebih jauh dalam melihat DIY secara utuh. Artinya kedepan dan bahkan sampai kapanpun yang tidak ada batas waktunya Keistimewaan DIY merupakan Keistimewaan yang sifatnya permanen berdasarkan asal usul, pengorbanan, sumbangsih sebagaimana Mahkamah Putuskan tersebut dan harus disosialisasikan kepada seluruh warga Negara, agar tidak mempermasalahkannya dikemudian hari.

Oleh karenanya sebagai warga Negara yang memiliki pengetahuan dan sadar akan hukum sudah sepantasnya-lah untuk mentaati dan menghormatinya serta tidak mempermasalahkan keistimewaan yang dimiliki oleh DIY.

Selain itu juga, perlu diketahui bahwa kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimilikinya berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Sementara itu, yang dimaksud kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (vide Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU KDIY). Bahwa lebih lanjut, Keistimewaan yang dimiliki DIY tidak hanya keistimewaan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja, tetapi terdapat keistimewaan lainnya yang itu diatur dalam UU KDIY diantaranya ialah :
a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. kelembagaan pemerintahan daerah DIY; c. kebudayaan;
d. pertanahan; dan
e. tata ruang (vide Pasal 7 ayat (2)).

Jadi telah jelas tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta kelembagaan pemerintahan daerah DIY merupakan bagian dari lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu berarti memberikan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia merupakan wujud dari “bentuk khas” atau kekhususan dalam mewadahi praktik desentralisasi terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian tersebut diatas berarti setidaknya terdapat beberapa kewenangan keistimewaan yang itu menjadi urusan internal Keraton dan Negara beserta siapapun warga masyarakat kedepannya tidak berhak untuk ikut campur terlebih mempermasalahkannya.

Haram hukumnya bilamana keistimewaan itu disentuh, sebab Putusan Mahkamah telah berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keistimewaan DIY bukanlah keistimewaan yang “diberikan”, tetapi sekali lagi keistimewaan ini telah ada jauh sebelum Negara Indonesia ada.

Penulis : Alungsyah, S.H.

"Tulisan ini pernah dimuat di harian bernas jogja pada Tanggal 23 september 2017"